ANGGOTA FPPP PROTES PIMPINAN DPRD

JEMBER – Anggota DPRD periode 2004-2009, dari Fraksi PPP yakni HM Baharuddin Nur, SH, mengecam keras pernyataan Gus Mamak, yang menyebut dia belum membayar sama sekali angsuran Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI).
Padahal, menurut dia bulan Juli 2009 ini tanggungannya sudah lunas. Dia mengaku sudah melakukan angsuran itu melalui pemotongan gaji di DPRD. Tapi, dia sangat menyayangkan pernyataan Gus Mamak, pimpinan DPRD kepada wartawan yang menyebut dia belum membayar sama sekali.
„Kurang ajar itu pimpinan kalau begitu. Saya tidak terima disebut belum membayar. Wong saya lunas Juli ini,“ ujar HM Baharudin Nur, yang terkenal pernyataan kerasnya.
Dia tak menuntut lebih dari itu selain permintaan maaf. Sebab, pimpinan DPRD diminta jangan asal ngomong. Data yang diberikan Sekretariat DPRD Jember itu haruslah dikroscek sebelum dilansir di media massa dan beritanya diberikan kepada wartawan se Kabupaten Jember.
„Itu kan namanya sak enake dewe.. Masak pimpinan ngomong begitu. Datanya dari mana itu? Data salah dipake. ,“ ujarnya.
Sebelumnya, M Asir, pimpinan DPRD Jember meminta semua anggota DPRD melunasi tunggakan tunjangan komunikasi intensif (TKI). Jika tidak puluhan anggota DPRD Jember diancam dipidanakan.
Ancaman itu menyusul Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Nomor 700/08SJ/2009. Wakil Ketua DPRD Muhammad Asir Sip, mengakui ada ancaman dari Mendagi RI terkait tunjangan TKI.
Politisi PDIP Jember ini menjelaskan, tak sedikit anggota DPRD yang belum melunasi TKI-nya. Pelunasan ini biasanya diangsur dari pemotongan gaji anggota DPRD.
TKI angggota DPRD Jember dan Kabupaten/Kota se Indonesia dicairkan terkait PP 37 Tahun 2006. Tiap anggota DPRD mendapat Rp 64,26 juta.
Setelah diprotes pemerintah membatalkan TKI. Total dana yang dikucurkan kepada 45 anggota DPRD Jember Rp 2,891 miliar.
Pemerintah lantas, meminta lagi uang itu dari anggota DPRD se Indonesia, termasuk Jember. Tapi pengembalian malah sulit.
Mendagri memberi toleransi agar hutang TKI dilunasi hingga sebelum purna tugas. Mayoritas anggota DPRD memilih pemotongan gaji untuk membayar tunggakan.
Ketua DPRD Madini Farouq mengatakan TKI yang diterima 45 anggota DPRD bukan kesalahan anggota DPRD. Dia mengaku belum mengetahui persis perkembangan pengembalian dana TKI. ”Yang saya tahu anggota DPRD melunasi TKI Juli ini,” ungkapnya.
Sisa tunggakan TKI, Sunardi dan Suprayitno Rp 16 juta. Rendra Wirawan, Anggota Komisi B mengaku tunggakan TKI lunas Juli 2009 ini. kim