• Tuding Ada Persiapan Pilkada 2010
JEMBER – Jaringan Pemilih Rasional (Japer) Jember melalui Ketuanya Nurdiansyah Rahman, melakukan koreksi kritis terhadap APBD 2009. Ada indikasi APBD tahun 2009 ini memanfaatkan kesempatan penggelontoran dana hibah mencapai angka yang tak masuk akal, termasuk belanja sosial.
Hal itu, diduga kuat sebagai ajang bagi Bupati Jember MZA Djalal, untuk menancapkan pengaruh kepada masyarakat dengan menggelontor bantuan dana hibah dan dana sosial.
Bahkan terakhir ada upaya memberi honor dan THR kepada guru ngaji sebesar Rp 400 ribu per orang. Jumlahnya mencapai ribuan orang. Total anggaran yang disediakan mencapai milliaran rupiah.
Tapi, khusus dua mata anggaran yang dikritisi adalah, dalam perubahan Anggaran APBD Tahun 2009 di kode rekening 1.20.1.20.0308.25.05 tercantum fasilitasi kegiatan MTQ Tingkat Propinsi Jatim, Rp 2.318.500.000.
Kegiatan yang sempat ditunda gara – gara MZA Djalal, sebagai Bupati kurang komunikasi dengan petinggi di Propinsi Jatim, kegiatan tetap dilaksanakan dengan dibuka Wagub Jatim H Syaifullah Yusuf, dan diikuti Gubernur Soekarwo. Kegiatan yang mendapat predikat terburuk pelayanan tapi termegah dalam perabotnya itu, menimbulkan banyak tandatannya.
Sejak awal proyek pake catering dan paket proyek cinderamata MTQ itu bermasalah dan disoal masyarakat termasuk kyai. Saat itu proyek melalui lelang penunjukkan dan pemilihan langsung. Pengusaha diindikasikan sudah ada dijadikan pemenangn sebelum ada proses tender. Sebab, catering dan cindera mata sudah jadi saat hendak proses lelang.
“Anehnya lagi, kegiatan dengan kode rekening segitu besar, itu honor honorarium seorang juri hanya Rp 250.000,” tegas Nunung alias Nurdiansyah Rahman.
Di sisi lain, di item APBD 2009, perlu ada fiqih pariwisata. Hal itu sebagai jawaban atas kondisi pariwisata di Jember yang memprihatinkan. Dengan potensi tak kurang dari 40 obyek wisata alam, retribusi tempat rekreasi, olah raga hanya mampu menyumbang dana PAD Rp 500.100.000.
Sementara belanja di Dinas Pendapatan Daerah untuk intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah di Wisata Hotel Kebon Agung, Rp 188.906.200, Rembangan Rp 201.930.500, di Watu Ulo Rp 110.225.000, dan di Patemon Rp 117.694.247.
“It artinya dalam pengelolaan 4 tempat wisata itu, pemerintah menyediakan anggaran tak kurang dari Rp 618.755.947. Ini berarti pemerintah mengalami defisit Rp 108.000.000. Jember dibawah kepemimpinan Djalal tidak punya visi pariwisata sama sekali,” ujar Nunung.
Lalu untuk apa digelar Bulan Berkunjung ke Jember (BBJ). Menurut Nunung sangat buang energi, dan konsentrasi. BBJ diduga sebagai biang kebocoran anggaran tahun 2008 dan 2009. Nunung meminta BPK atau KPK untuk datang ke Jember memeriksa anggaran APBD Jember karena indikasi tekor.
“Jelas tekor. Dari mana uang BBJ begitu besar. Wong tidak ada anggaran resmi muncul di item APBD. Kenapa ada gelar BBJ megah segitu,” ujar Nunung.kim
DUDUK 2 JAM JADI JUTAWAN
Nih Dia !
JAPER KRITISI APBD 2009
JAPER TOLAK HASIL PEMILU 2009 JEMBER
JEMBER – Beberapa anggota Jaringan Pemilih Rasional (Japer) menolak hasil Pemilu Legislatif (Pilleg) 9 April 2009, karena indikasi kecurangan perhitungan surat suara, ketidakabsahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), DPT ganda, hingga terkait kecurangan rekap oknum PPK di beberapa kecamatan ditambah tertukarnya surat suara.
Kamis (16/4) beberapa anggota Japer meluruk Rumah Makan Palm di Jl Letjen S Parman, di sana mereka menggalang tandatangan di arena pertemuan 15 Parpol yang membahas kecurangan Pemilu. Kelimabelas Parpol itu berencana menggugat KPUD Jember, dan menolak hasil perhitungan suara Pemilu 2009. Mereka menilai ada segebok bukti kecurangan dan perhitungan rekayasa yang terjadi di beberapa PPK.
Di Kalisat, misalnya.Ada beberapa TPS di Ajung, Plalangan, hingga Desa Kalisat semula partai Kebangkitan Nasional Ulama tidak mendapat angka, tapi di rekap suara PPK malah muncul suara 100 hingga 200 suara. Fakta ini diusung oleh Caleg Partai Barnas, Farid Faisol.
Di hasil perhitungan suara di TPS yang dilakukan saksinya dia menemukan adanya mark-up suara terhadap partai tertentu. Padahal faktanya partai itu tidak ada. “Kita punya bukti hasil perhitungan saksi kita. Model C 1 yang kita punyai dari TPS langsung juga ada, sudah kita laporkan,”ujar Farid Faisol.
Begitu pula dengan caleg dari Partai Buruh, Wahyudi Rahmat. Dia sudah memiliki bukti di 80 TPS. Di sana suara partai yang di atas tidak muncul. Tapi, malah saat direkap PPK muncul suaranya. “Itukan suara hantu. Tidak ada contrengannya, malah muncul suara hitungannya. Kita akan gugat, dan minta hitung ulang. Kalau perlu contreng ulang,” ujar Wahyudi Rahmat.
Dalam dialog itu, beberapa anggota Japer langsung meminta kesediaan para parpol itu diantaranya : caleg Demokrat, Caleg PDIP, caleg Golkar, Partai PSI, Partai Barnas, Partai Bulan Bintang, Partai Patriot, PPRN, dan beberapa partai lain yang merasa dicurangi untuk menolak hasil pemilu 2009.
Aksi penolakan itu diwujudkan dalam aksi tandatangan di spanduk putih yang berisi dukungan penolakan hasil Pemilu 2009. Alhasil dari penggalangan tandatangan itu sedikitnya 8 caleg dari partai besar dan kecil, termasuk 15 Parpol kecil menolak hasil Pemilu 2009.
Spanduk tandatangan itu, akhirnya dibawa ke KPUD Jember untuk disampaikan ke Anggota KPUD Jember. Tapi berhubung anggota KPUD tidak ada aspirasi Japer berisi tandatangan penolakan hasil Pemilu itu dipajang di depan logo KPUD Jember.
Spanduk itu ditempel di depan KPUD Jember, dan dalam aksinya anggota Japer ini membakar beberapa kertas DPT yang dinilai biang kecurangan Pemilu 2009. Menurut Kustiono Musri, DPT itu adalah DPT liar. Karena tidak ditandatangani oleh Ketua KPUD.
DPT dalam amanat UU itu disahkan oleh Ketua KPUD. Disahkan artinya ditandatangani, dan tidak boleh dikuasakan. Karena di sana tetap tertera Ketua KPUD. Jika tidak ada pengesahan dari Ketua KPUD maka hal itu bisa disebut DPT liar. kim
KPUD, PANWAS PANEN PROTES
• JAPER PANEN LAPORAN
JEMBER – Pemilu telah usai. Tapi, protes masih terus mengalir. Baik terkait pelanggaran ke Panwaskab, hingga protes terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dinilai merugikan massa pemilih dan warga masyarakat.
Dari 160 an laporan yang masuk ke Jaringan Pemilih Rasional (Japer) – Pemantau Independen- Pemilu Legislatif 2009 ini mayoritas terkait keluhan tidak masuknya warga dalam DPT dan tidak bisanya mencoblos atau ikut Pemilu.
Pelanggaran lain adalah ditemukannya seorang pemilih yang memilih di dua TPS berbeda, dan campur tangan aparat Desa untuk mencoblos partai politik tertentu. Bahkan ada oknum Kades yang menantang minta dilaporkan karena telah mencoblos di dua TPS.
Beberapa pelanggaran lain adalah terkait perhitungan suara lamban, tidak diumumkannya hasil perhitungan model C1 di Tempat Pemungutan Suara (TPS), hingga adanya dugaan mark –up suara partai dan caleg tertentu.
Laporan yang baru ditindaklanjuti adalah terkait temuan money politik yang dilakukan oleh caleg PAN Helmi Suaidy, dan Caleg Gerindra. Keduanya ditemukan membagikan kartu kontrak politik dan kartu seruan mencoblos di saat hari tenang.
“Pelanggaran yang Japer laporkan ke Panwaskab baru satu yang ditindaklanjuti disidik polisi,” ujarnya.
Sementara itu, pengaduan dan pelaporan masih terus mengalir. Semisal di Dapil II Jember meliputi wilayah Kecamatan Silo, Ledokombo, Sumberjambe, dan Kalisat. Di sana beberapa warga merasa tidak terakomodir suaranya di beberapa TPS padahal, dia merasa mencoblos. Ada sekitar 40 orang yang berada di TPS 4 dan 7, di Desa Sumberjambe dan Ledokombo yang merasa mencoblos nama caleg H Lukman, dari PKB ternyata suaranya tidak ada.
Bahkan masyarakat ini, berencana demo dan berunjuk rasa ke PPK mempertanyakan suaranya kenapa bisa hilang. Dalam unjuk rasa itu, masyarakat akan meminta pertanggungjawaban kepada KPPS, dan PPK agar suaranya dicari hingga ketemu.
“Semua warga ini, dipimpin Kyai, akan meluruk ke Kantor Kecamatan, dan Kantor PPK. Protes kami tentu saja, minta ditunjukkan bukti fisik di masing – masing TPS yang hilang suaranya itu,” ujar warga yang mengadu ke Japer.
Sekretaris JAPER Kustiono Musri, mengatakan bahwa sejumlah pelanggaran akan diverifikasi dan dikumpulkan untuk dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Dan akan dipilah mana yang pelanggaran administratif hingga pidana. Yang pidana sudah langsung dilaporkan untuk mengejar batas deadline pelaporan minimal 3 hari dari temuan.
“Kita berpacu dengan aturan. Bagaimana menemukan bukti awal, saksi dan berkas laporan. Kita hanya dibatasi waktu 3 hari. Ini yang membuat kami kerja ekstra,” ujar Kustiono Musri.kim
JAPER SITEGANG DENGAN KPUD
MINTA AUDIT DANA PENDATAAN PEMILIH 6 MILLIAR
JEMBER – Aksi unjuk rasa massa Jaringan Pemilih Rasional (Japer) yang dilakukan hanya beberapa gelintir orang saja ini mengundang perhatian semua pihak termasuk aparat keamanan Polres Jember yang menerjunkan beberapa pasukannya, Selasa (31/3) kemarin.
Unjuk rasa damai ini diwarnai aksi bakar simbolik berkas Daftar Pemilih Tetap (DPT) baik di Kantor Bapenduk Capil hingga di Kantor KPUD Jember di Jl Kalimantan. Suasana tegang dan nyaris adu jotos terjadi antara koordinator aksi Kustiono, demonstran Sudarsono, dengan anggota KPUD Divisi Pendataan dan Pemutakhiran Data Pemilih Hannan Kukuh.
Karena tak puas, dengan jawaban dan respon Hannan Kukuh, koordinator aksi Kustiono Musri membubarkan aksinya memilih kabur dari ruang KPUD Jember. Dia di halaman KPUD membakar berkas – berkas DPT yang disimbolkan dengan kerdus warna putih kotak ditulisi “DPT = Daftar Pemilih Tipu – Tipu”.
Sebelumnya, Hannan Kukuh berusaha menjelaskan kepada demonstran bahwa proses pendataan pemilih sudah dilakukan benar. Jika dalam pemutakhiran data masih ditemukan masyarakat yang belum terdata sebagai pemilih tetap, maka bisa dilakukan penggantian. Jika ditemukan orang meninggal bisa dicoret. Hal ini diakui pekerjaan tidak mudah dan memakan waktu lama.
Tapi oleh Kustiono , jawaban itu masih bersifat normatif dan mengelak dari tanggungjawab. Jika diproses secara benar baik tahapan DP4 hingga DPS dan menjadi DPT secara transparan maka akan didapat data yang baik. Salah satu yang fatal adalah KPUD tidak menyiapkan software khusus untuk entry data selain data manual excel sheet tersebut.
“Kalau entry data seperti itu tidak ada program khusus maka tidak bisa dikontrol jika ada NIK ganda, atau nama balita. Karena tidak ada variabel kontrol dalam data pemilih itu. Masak DP4 dari bapenduk diserahkan 5 April 2008 itu tidak diapa – apakan,” curiga Kustiono.
Hannan lantas mengelak, dia malah mengatakan kenapa baru sekarang ini ada protes menjelang Pemilu. Sementara itu dia sudah memberikan waktu pengumuman data pemilih di tiap PPS beberapa hari. Pernyataan inilah yang lantas memantik emosi massa. Kustiono, Sudarsono, dan Nurdiansyah Rahman marah karena anggota KPUD dinilai sangat kerdil tidak memahami tupoksi sebagai abdi negara.
“Kamu itu digaji, ngomongnya jangan ngawur. Sialan. Kalau begitu apa yang telah kamu kerjakan dalam proses data DPT itu. Ayo.. mana dana yang 6 milliar itu,” ujar Sudarsono, mencak – mencak.
Akhirnya, massa merangsek keluar setelah sebelumnya mencak – mencak dan marah – marah. Massa Japer sambil membakar simbol DPT di halaman KPUD itu meminta KPUD diaudit terkait pengelolaan anggaran pendataan dan pemutakhiran pemilih selama ini.
“Kalau begitu, kita akan kejar KPUD ini sampai di mana pertanggungjawaban dana Rp 6 milliar terkait pendataan pemilih itu, masak hasilnya amburadul kayak begini. Ada balita jadi pemilih, turis jadi pemilih, wartawan tidak masuk DPT, dan macam – macam, ada yang usia warga menjadi minus 51 dan lain sebagainya,” teriak Kustiono.
Selain mendesak dilakukan audit terhadap anggaran dana KPUD itu, Japer juga meminta kepada aparat pemerintah Pusat terutama untuk segera merevisi data pemilih tetap seluruh Indonesia untuk diproses dengan software dan teknologi. kim
JAPER HARI INI DEMO DPT
JEMBER – Jaringan pemilih rasional (Japer) berencana berunjuk rasa ke KPUD Jember hari ini Selasa (31/3) pagi. Isu yang diusung adalah amburadulnya Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Jember dan nasional selama ini.
Kustiono Musri, juru bicara Japer menegaskan dalam penelitiannya di beberapa sampel di Kecamatan Kota dan beberapa TPS ditemukan daftar nama pemilih anak – anak, atau pemilih di bawah usia 12 tahun. Bahkan usia balita juga ditemukan.
Selain itu nama orang yang sudah meninggal juga masih ditemukan masuk di DPT. Hal ini membawa keprihatinan tersendiri bagi Japer karena peradaban yang dicita – citakan masih jauh dari angan. Belum lagi soal will policy dari aparat pemerintah dalam melakukan pendataan penduduk selama ini dan berikut anggarannya.
“Kita akan menyoal semua hal terkait pendataan pemilih di Kabupaten Jember ini. Terutama sistem pendataan tingkat nasional juga sangat bobrok,” ujar Kustiono Musri.
Kenapa dia unjuk rasa ? Menurutnya, biar publik tahu dan mengetahui jika persoalan DPT sebenarnya merupakan masalah serius bagi Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) di Republik ini. Bahkan ada kecurigaan tidak ada kemauan baik dari Pemerintah selama ini untuk melakukan pendataan penduduk secara benar.
“Ada NIK ganda, dan double KTP. Bahkan ada kecurigaan tidak mau menerapkan Undang – Undang No 23 tahun 2006 tentang pendataan penduduk,” ujar Kustiono Musri.
Aksi unjuk rasa itu akan digelar di KPUD Jember. Sebelumnya massa yang diprediksi sebanyak 20 orang itu akan berunjuk rasa di Kantor Bapenduk Capil meminta penjelasan terkait pendataan penduduk DP4 selama ini yang diberikan ke KPUD Jember sebagai bahan awal pendataan. Jika ternyata DP 4 sama dengan DPT berarti ada indikasi ketidakseriusan KPUD dalam menjalankan tahapan P2DP dari DPS hingga DPT.kim
31 CALEG TANDATANGANI PAKTA INTEGRITAS ANTI POLITIK UANG
Dimotori JAPER Beber Pakta Keliling Pasar
JEMBER - Aksi jaringan pemilih rasional (Japer) Jember mengumpulkan calon anggota legislatif (caleg) se Kabupaten Jember, dan Lumajang mendapat respon besar dari masyarakat. Tapi, sayang beberapa caleg saja dari undangan resmi ke 38 Parpol dan Caleg yang dilayangkan mendadak hanya dihadiri 31 caleg dari 11 Partai Politik, Jumat (27/3) siang.
Dari 31 caleg yang hadir itu, mayoritas dari Partai Demokrat, 11 orang. Kemudian disusul Partai Matahari Bangsa 5 orang, Partai Amanat Nasional 4 orang, PDIP 1 orang, Hanura 1 orang, Patriot 1 orang, PKNU 1 orang, PIS 1 orang, PDS 1 orang, PSI 2 orang, dan Golkar 2 orang.
Sebelumnya, para caleg diminta Japer untuk membeber sejauh mana komitmen para caleg tersebut untuk menolak praktek suap dan penggunaan uang dalam Pemilu 2009 kali ini. Para caleg juga ada yang secara terbuka membeber sejumlah dana yang selama ini digunakan untuk kampanye.
Dr Soebagio P dari Partai Demokrat untuk caleg DPR RI nomor urut 2 ini mengatakan bahwa selama ini dia untuk kebutuhan sosialisasi kepada konstituen pengurus, dan internal Partai Demokrat saja sudah menghabiskan dana Rp 450 juta.
“Saya setiap ke masyarakat dan mensosialisasikan diri, terus mengkampanyekan anti politik uang. Kalau perlu masyarakat jika didatangi para caleg boleh ambil uangnya, tapi tidak untuk memilih. Kita mendukung aksi ini,” ujar dr Soebagio.
Pengakuan yang tak kalah mengejutkan adalah caleg dari Partai Amanat Nasional (PAN) untuk DPRD TK I Jatim, Rendra Wirawan. Dia mengaku untuk sosialisasi kepada internal partai dan juga biaya politik selama ini mulai sosialisasi nama hingga sekadar pamflet menghabiskan dana sekitar Rp 500 juta.
“Tentu saja anggaran itu sangat wajar. Saya kira hanya untuk sosialisasi, dan kebutuhan saksi semata,” ujar Rendra, malu – malu.
Sementara itu, Partai Matahari Bangsa (PMB) melalui calegnya di dapil 1 nomor urut 1 Dwi Heru Nugroho, mengatakan untuk kepentingan sosialisasi sudah menghabiskan uang sekitar Rp 45 juta. Jika digabung dengan saksi maka diprediksi menghabiskan uang sekitar Rp 90 jutaan.
Sekretaris Japer Kustiono Musri, menegaskan bahwa aksi Japer kali ini adalah untuk melihat sejauh mana para caleg ini berkomitmen untuk menolak politik uang dan praktek suap di Pemilu 2009. Karena politik uang hanya akan menghancurkan demokrasi Indonesia.
Ada 6 point isi pakta Integritas yang ditandatangani para caleg tersebut diantaranya, menolak semua bentuk praktek money politic, bertekad mengajak masyarakat untuk memerangani praktek suap, menolak praktek jual beli suara, tidak mengarahkan masyarakat memilih caleg dan iming – iming barang dan uang, mengajak masyarakat menolak politisi busuk, dan mengajak masyarakat mencontreng caleg yang jujur adil, peduli, etis dan religius.
“Jika semua pakta ini telah disetujui, maka kita akan tandatangani bersama dan kita bawa keliling pasar Tanjung ini,” teriak Kustiono memandu acara.
Selanjutnya aksi penandatanganan pakta integritas menolak politik uang ini dilakukan di jalan raya Samanhudi, depan pasar Tanjung dan kemudian diarak bersama – sama keliling Jl Samanhudi, Jl Diponegoro, dan Jl Trunojoyo. Selanjutnya aksi bubar dengan ditandai foto bersama caleg – caleg anti politik uang tersebut. kim
JAPER SERUKAN SMS ANTI “SERANGAN FAJAR”
JEMBER - Pesan singkat atau Short Massage Service (SMS) yang menyerukan kepada pemilih agar tak tergoda dengan "serangan fajar" atau politik uang dari calon anggota legislatif (caleg) saat Pemilu Legislatif 9 April 2009, diwacanakan oleh Jaringan Pemilih Rasional (Japer).
Sebelumnya, Japer akan mengadakan pertemuan beberapa caleg untuk ajak menyetujui gerakan anti politik uang. Pertemuan itu direncanakan diikuti beberapa caleg dari DPR RI, DPRD TK I, dan DPRD TK II sesuai undangan ke parpol dan caleg yang disebar.
Parpol diminta mengirimkan calegnya yang mau berkomitmen dan berkoalisi dengan JAPER untuk tidak menggunakan uang dalam Pemilu Legislatif 2009 ini. Jika parpol tidak mengirimkan sama sekali, maka parpol tersebut dapat dikategorikan menolak kampanye anti politik uang.
Sementara itu, sosialisasi gencar dilakukan tentus aja dengan kalimat dan isi kata SMS tersebut diserahkan sepenuhnya kepada masing – masing partai politik dan caleg yang telah berkomitmen untuk menolak politik uang.
"Waspadai pembodohan politik dengan janji-janji tidak realistik. Legislatif berkewenangan untuk fungsi membuat undang-undang/peraturan daerah, mengawasi pemerintah dan membuat serta menetapkan anggaran pembangunan. Jangan tukar hak pilih kita dengan sembako dan uang,” ujar Kustiono Musri, Sekretaris Japer.
Sejumlah warga Kota Jember hingga kini masih dinina bobokkan dengan beberapa aksi para caleg yang telah diindikasikan menggunakan politik uang. Bahkan terakhir Japer melaporkan Sanusi Mochtar Fadillah, dari PKPB yang dinilai telah melanggar dengan mengedarkan kartu anggota untuk bisa ditukar dengan uang jaminan kematian, perkawinan, dan hajatan.
Jika di kota lain, penyeru anti politik uang lebih menyembunyikan diri, tapi di Jember JAPER berani menyerukan komitmen anti politik uang itu dan bahkan sebagai promotor anti Politik Uang dalam Pemilu Legislatif kali ini.
Japer menyerukan bahwa sebagai pemilih yang cerdas masyarakat harus bisa menentukan pilihannya dan sesuai dengan hati nurani, termasuk sesuai dengan kapabilitas para caleg.
Sementara itu, beberapa warga yang ikut menyaksikan kampanye anti politik uang yang digelar Japer di Pasar Induk Tanjung, Kota Jember Jl Samanhudi Jember itu terlihat sedikit berubah mimiknya saat dalam Pemilu Legislatif kali ini mereka harus menolak menerima uang.
“Kalau uangnya saja diambil, tapi tidak memilih orang itu bagaimana. Kan itu sah – sah saja,” ujar salah seorang warga Pasar Tanjung, yang juga pedagang baju ini.
Melihat hal itu, tahapan masyarakat demikian ini adalah sebagai langkah awal menuju kesadaran politik bagi masyarakat agar bangunan demokrasi Indonesia tidak runtuh karena bisa dibeli dengan uang.
“Demokrasi kita akan bisa berubah menjadi Kapitalis, dan elit parpol dan pemerintahan jika dibiarkan seperti ini menggunakan uang sebagai segala – galanya, maka Indonesia akan hancur,” ujar Kustiono Musri.
Beberapa caleg yang bergabung dan berkoalisi anti politik uang itu diantaranya yang terbanyak hadir adalah caleg DPR RI, dan DPRD TK I. Sementara Caleg DPRD TK II tidak banyak yang hadir. kim
JAPER SERUKAN SMS ANTI “SERANGAN FAJAR”
JEMBER - Pesan singkat atau Short Massage Service (SMS) yang menyerukan kepada pemilih agar tak tergoda dengan "serangan fajar" atau politik uang dari calon anggota legislatif (caleg) saat Pemilu Legislatif 9 April 2009, diwacanakan oleh Jaringan Pemilih Rasional (Japer).
Sebelumnya, Japer telah mengadakan pertemuan beberapa caleg yang menyetujui anti politik uang. Bahkan dalam pertemuan itu Japer mengumpulkan beberapa caleg dari DPR RI, DPRD TK I, dan DPRD TK II yang disebar dengan undangan ke partai politik masing – masing peserta pemilu.
Parpol itu diminta untuk mengirimkan utusannya baik melalui surat atau datang langsung untuk menyatakan komitmen dan berkoalisi dengan Japer untuk tidak menggunakan uang dalam Pemilu Legislatif 2009 ini.
Kalimat dan isi kata – kata SMS itu diserahkan sepenuhnya kepada masing – masing partai politik dan caleg yang telah berkomitmen untuk menolak politik uang.
"Waspadai pembodohan politik dengan janji-janji tidak realistik. Legislatif berkewenangan untuk fungsi membuat undang-undang/peraturan daerah, mengawasi pemerintah dan membuat serta menetapkan anggaran pembangunan. Jangan tukar hak pilih kita dengan sembako dan uang,” ujar Kustiono Musri, Sekretaris Japer.
Sejumlah warga Kota Jember hingga kini masih dinina bobokkan dengan beberapa aksi para caleg yang telah diindikasikan menggunakan politik uang. Bahkan terakhir Japer melaporkan Sanusi Mochtar Fadillah, dari PKPB yang dinilai telah melanggar dengan mengedarkan kartu anggota untuk bisa ditukar dengan uang jaminan kematian, perkawinan, dan hajatan.
Jika di kota lain, penyeru anti politik uang lebih menyembunyikan diri, tapi di Jember JAPER berani menyerukan komitmen anti politik uang itu dan bahkan sebagai promotor anti Politik Uang dalam Pemilu Legislatif kali ini.
Japer menyerukan bahwa sebagai pemilih yang cerdas masyarakat harus bisa menentukan pilihannya dan sesuai dengan hati nurani, termasuk sesuai dengan kapabilitas para caleg.
Sementara itu, beberapa warga yang ikut menyaksikan kampanye anti politik uang yang digelar Japer di Pasar Induk Tanjung, Kota Jember Jl Samanhudi Jember itu terlihat sedikit berubah mimiknya saat dalam Pemilu Legislatif kali ini mereka harus menolak menerima uang.
“Kalau uangnya saja diambil, tapi tidak memilih orang itu bagaimana. Kan itu sah – sah saja,” ujar salah seorang warga Pasar Tanjung, yang juga pedagang baju ini.
Melihat hal itu, tahapan masyarakat demikian ini adalah sebagai langkah awal menuju kesadaran politik bagi masyarakat agar bangunan demokrasi Indonesia tidak runtuh karena bisa dibeli dengan uang.
“Demokrasi kita akan bisa berubah menjadi Kapitalis, dan elit parpol dan pemerintahan jika dibiarkan seperti ini menggunakan uang sebagai segala – galanya, maka Indonesia akan hancur,” ujar Kustiono Musri.
Beberapa caleg yang bergabung dan berkoalisi anti politik uang itu diantaranya yang terbanyak hadir adalah caleg DPR RI, dan DPRD TK I. Sementara Caleg DPRD TK II tidak banyak yang hadir. kim
BUKA PENDAFTARAN CALEG ANTI MONEY POLITIK
JEMBER – Jaringan Pemilih Rasional (Japer) merasa prihatin dengan kondisi masyarakat, politik kekinian. Masyarakat sudah bertindak sangat pragmatis, dan tidak mau diajak berpikir panjang terhadap tatanan kehidupan masa depan. Tapi, lebih cenderung mementingkan urusan uang, dan material.
Jika dibiarkan maka kondisi ini akan mengakibatkan tatanan Demokrasi Indonesia akan runtuh, dan berganti kepada demokrasi Kapitalis. Negara Indonesia lambat laun akan menjadi Kapitalis. Untuk itu demi mencegah praktek Pragmatisme politik di kalangan masyarakat maka Japer merasa perlu melakukan gerakan kampanye anti korupsi bagi caleg, dan cara – cara bersih dalam kampanye serta tidak menggunakan money politik.
“Kegiatan money politik, kampanye memberikan uang kepada masyarakat agar disuruh memilih caleg yang bersangkutan itu harus kita lawan. Masyarakat harus sadar, dan politisinya juga harus melek. Rakyat sekarang butuh teladan. Jika semua melakukan money politik maka kejatuhan demokrasi Indonesia di depan mata,” ujar Kustiono Musri, Sekretaris Japer.
Japer dalam agenda ini, mulai Rabu (25/3) membuka pendaftaran bagi calon anggota legislatif baik DPR RI, DPRD TK I, DPRD TK II Jember untuk beramai – ramai berkomitmen menolak praktek politik uang, tolak money politik, tolak korupsi dan menolak segala bentuk kecurangan dalam Pemilu.
“Kita menolak dan mewaspadai adanya praktek money politik. Pemilu 9 April 2009 sudah banyak dalam catatan kita yang telah menggunakan money politik untuk meraih suara. Maka kita warning agar semua Caleg dari semua tingkatan untuk bersama – sama kami bergabung menolak money politik saat coblosan,” ujar Kustiono Musri.
Pendaftaran itu bisa disampaikan langsung di Sekretariat Japer Jl Gajah Mada VII No 24 Jember. Cukup datang dan menandatangani pakta integritas di bawah sumpah untuk menolak praktek money politik mulai hari ini. “Dari 725 caleg se Jember, ditambah DPR RI dan DPRD TK I maka semuanya kalau perlu menandatangani pakta integritas itu. Bagi yang tidak mau, tidak mendengar pengumuman ini maka dianggap mendukung money politik,” tegas Kustiono.kim
WNA BANGLADESH ILEGAL MASUK DPT PEMILU 2009
JEMBER - Temuan demi temuan dugaan adanya indikasi penyimpangan sistemik terhadap pendataan pemilih tetap (DPT) menjelang Pemilu 2009 ini kian transparan. Bahkan ada indikasi KPUD di beberapa daerah di Indonesia tidak menggunakan pendataan (P2DP) yang benar, dan sistem komputerisasi yang salah kaprah alias soft ware manual.
Sehingga banyak ditemukan masyarakat pemilih yang tidak terdaftar, dan terdaftar tapi sulit dihapus dari DPT. Jaringan Pemilih Rasional (Japer) akan membeber hal itu dalam konferensi pers khusus kepada masyarakat secara luas dalam waktu sepekan ini.
Dugaan manipulasi dan kesalahan daftar pemilih tetap makin (DPT) ini baru – baru ini terungkap di Kantor Imigrasi Jember. Saat itu kantor ini menangkap Muhammad Tobi imigran gelap asal Banglades yang tinggal 7 tahun tanpa dokumen resmi di Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember.
Setelah ditelusuri, Tobi masuk DPT dan mengikuti pemilu Tahun 2004, Pilkada Jember Tahun 2005, dan Pilgub Jatim Tahun 2008. Bahkan nyaris hendak mengikuti pemilu 9 April April nanti.
Kepala Kantor Imigrasi Jember Jon Rais mengatakan, berdasar pengakuan Tobi dia memang terdaftar dalam DPT dengan mengurus KPT yang diduga palsu.
"Tapi akhirnya ketahuan kalau dia imigran gelap dan akan kita deportasi," ujar Jon Rais, Selasa (24/3).
Tobi diketahui menikah dengan Evita warga Kelurahan Gebang dan masuk ke Indonesia tahun 2002 setelah kenal saat menjadi TKW di Malaysia. Ketua Panwaslu Jember Agung Purwanto mendesak agar KPUD Jember merekomendasikan pencoretan nama Tobi dari DPT.
"Sesuai Undang – undang yang bisa memiliki hak pilih dalam pemilu adalah warga negara Indonesia. KPUD perlu koordinasi untuk penelusuran dengan koordinasi bersama Kantor Imigrasi soal WNA yang terdaftar dalam DPT," desak Agung Purwanto.
Ketua KPUD Jember Sudarisman SS mengaku baru kali ini menerima informasi WNA masuk DPT. "Yang jelas itu tidak benar. Ya, harus dicoret dia dari DPT," ujarnya.
Model pemutakhiran data DPT itu berasal dari data mentah Bapenduk melalui data sistem adminsitrasi kependudukan (SIAK). Saat masuk daftar agregat sudah masuk data kependudukan, maka itu yang dipakai patokan.
"KPU tinggal mevalidasi saja yang penting sudah di atas 13 tahun ke atas dan sudah menikah, kalau ada data lain dan bertentangan dengan data Bapenduk, maka itu otomatis akan dicoret," tandasnya.
Di lain tempat Sekretaris Jaringan Pemilih Rasional (Japer) Jember Kustiono menyayangkan DPT yang kurang valid ini. "Perkiraan kami, masih banyak DPT yang bermasalah, itu bisa memancing konflik saat pemilu nanti sebagai warning kita di awal tahun," kata Kustiono.
Dia mendesak agar KPUD dan Bapenduk Jember serius memvalidasi data DPT, jika tidak maka antusias warga dalam pemilu akan rendah dan rawan diselewengkan peserta pemilu. kim
GOLPUT TINGGI HARGA KURSI MURAH
JAPER USULKAN CALEG INDEPENDENT
JEMBER - Golput (golongan putih) muncul di setiap perhelatan pemilihan umum. Artinya sebagai golongan yang tidak ikut memilih dan tidak menggunakan hak suaranya. Golput menunjukkan tingkat rendahnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu sebagai pintu demokrasi.
Fenomena Golput di beberapa Pemilu dan Pilkada cukup mengkhawatirkan. Taruhlah contoh Pemilu Legislatif 2004. Rendahnya partisipasi publik ditunjukkan kepada perolehan masing-masing anggota dewan tahun 2004-2009.
Sistem tahun Pemilu tahun 2004, memakai proporsional stelsel daftar sangat menguntungkan caleg nomor urut satu yang belum tentu mendapatkan suara terbanyak. Bahkan caleg terpilih belum tentu memiliki integritas sesuai harapan rakyat. Contohnya, ada salah satu anggota DPRD Jember yang hanya bermodalkan 724 suara bisa duduk di kursi empuk DPRD.
Pasca keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) di mana Pemilu tahun 2009 dengan sistem proporsional stelsel terbatas memaksa parpol, dan caleg untuk berjuang lebih keras lagi. Bagi Parpol dan Caleg yang tidak memiliki akar yang kuat di masyarakat sudah tentu akan tereliminasi.
Sebagai gambaran, data Pemilu tahun 2004, dari 1.625.148 (DPT) hanya 10,03 % yang mencoblos nama 45 legislatif yang duduk saat ini dan 18,891 % lagi memilih hampir 500 calon lain yang tidak jadi. Dengan kata lain jumlah pemilih 45 anggota DPRD, sangatlah rendah. Yang tertinggi adalah coblos gambar partai, yaitu 40,524 %.
Suara coblos gambar partai itu bermakna ganda. Pertama, siapapun calon legislatifnya, rakyat tidak perduli. Di sini ada kegagalan pengkaderan partai. Kedua, rendahnya pendidikan politik di masyarakat menghasilkan output wakil rakyat yang tidak berkualitas.
Contoh berikutnya dapat dilihat pada Pilkada Jember Tahun 2005 untuk memilih pemimpin daerah. Angka golput relatif tinggi, mencapai sekitar 37,5 % dari suara sah. Golput menempati peringkat kedua dari calon terpilih MZA Djalal, yang mendapat dukungan hanya 38 % suara sah atau 608.053 suara. Urutan ketiga Syamsul Hadi Siswoyo, 290.092 suara atau 18 % dan Mahmud Sardjujono, 140.302 suara.
Jaringan Pemilih Rasional (Japer) Jember mencatat fenomena ini sangat mengkhawatirkan. Karena menyangkut legitimasi pemimpin. Di Pilkada Jember 2005, suara golput jika digabung dengan yang tidak menginginkan Bupati terpilih mencapai 62,5 % yaitu lebih dari 1.000.000 suara. Fakta di atas merupakan bukti kuat bahwa legitimasi rakyat terhadap Bupati terpilih masih rendah.
Contoh lain, di Pilgub Jawa Barat, Golput berkisar 35,7 % dan mengungguli pasangan terpilih Heriawan-Dede Yusuf 26,0 %. Di Jawa Tengah, pasangan terpilih Bibit Waluyo-Rustriningsih keok melawan Golput sebesar 40 %. Juga di Jatim, diputaran pertama, semua pasangan dipaksa mengakui kegagahan golput yang berkisar di angka 40 %.
Dalam dinamika perpolitikan ada 2 problem yang harus dicermati yaitu probem hulu dan hilir. Problem hulu terkait good will pemerintah, penyelenggara pemilu dan keseriusan partai yang boleh dibilang masih setengah hati.
Sementara problem hilir adalah sikap masa bodoh, praktis dan pragmatisme tokoh dan masyarakat secara luas. Idealnya komponen hulu demokrasi ini harus memiliki semangat sama yakni kejujuran universal yang tidak mendasarkan pada kepentingan individu, kelompok dan partai tertentu saja.
Di hilir, harus ada peningkatan pemahaman, dan penyadaran masyarakat secara simultan dan ikut terlibat aktif dalam setiap proses politik. Harapannya masyarakat tidak lagi masa bodoh, dan menjadi pemilih rasional yang tahu apa yang harus dilakukan.
Selanjutnya, Pemerintah, KPUD, dan Parpol harus menunjukkan good will demokrasi secara ideal dalam grand design untuk menyejahterakan masyarakat.
Guna mewujudkan pemikiran itu, hal yang paling penting adalah melakukan proses pendidikan berupa penyadaran politik di masyarakat secara cerdas. Dengan demikian cita cita ideal demokrasi dalam berbangsa dan bernegara dipastikan akan tercapai.
JAPER berharap meningkatnya kwalitas proses-proses politik serta partisipasi masyarakat secara total dalam menjalankan hak dan kewajibannya ber-demokrasi. Untuk itu harus ada kehendak bersama untuk meningkatkan kecerdasan dalam masyarakat, agar seluruh masyarakat dapat menjadi pemilih yang rasional. Rasionalitas yang mengacu kepada persepsi positif di masyarakat itu sendiri.
Kompleksnya permasalahan dan susahnya menyentuh problem hulu, maka JAPER mencoba konsentrasi di problem hilir. Pembenahan problem hilir ini membutuhkan proses pendidikan secara terus menerus dan dilakukan oleh kelompok - kelompok yang tidak mencerminkan kepentingan individu dan golongan tertentu sebagai gerakan pencerdasan semacam JAPER.
Diluar cara Revolusioner, untuk merubah sistem dan pemimpin dengan cara yang “santun” sangat sulit, tetapi JAPER yakin dapat tercapai dengan syarat , masyarakat wajib memiliki pemahaman yang benar melalui berbagai model pelatihan, pendidikan dan penyadaran politik dengan cara pemberian informasi, membuka kran informasi, dan pendidikan politik, agar tumbuh kesadaran di masyarakat, bahwa politik itu penting. Menu masa lampau yang disuguhkan selama ini sudah mencapai titik jenuh dan tidak lagi menarik. Faktanya tidak pernah ada Pemilu yang melahirkan sosok pemimpin yang representatif bagi masyarakat. Malahan orang yang dikehendaki rakyat, tidak terpilih karena sistem tidak berpihak kepadanya. Dari pemikiran itu, JAPER menghendaki hidupnya dinamika perpolitikan dan hidupnya demokrasi. Apa harus JAPER sendirian, tentu saja tidak. Tapi, tanggungjawab semua pihak terutama pemerintah dan partai politik.
Jika nantinya Golput tinggi, itu berarti PEMERINTAH DAERAH, dan KPUD gagal. Sekaligus PEMERINTAH DAERAH, KPUD dan Partai terbukti SETENGAH HATI dalam membangun demokrasi seutuhnya.
Akibatnya harga kursi DPRD menjadi MURAH dan para caleg yang untung. Asumsi ini merupakan indikasi bahwa pemikiran caleg dan parpol tidak dalam grand design memakmurkan rakyat. Tapi cenderung untuk kepentingan sesaat saja, dan sekadar terpilih saja.
Golput tinggi sejatinya merugikan masyarakat. Sebab, idealisme bangsa tidak tercapai. JAPER memprediksi golput di Jember akan meningkat. Asumsinya kegagalan Pemilu 2004, Pilkada 2005, dan Pilgub 2008.
Fenomena pasang gambar, logo, nama caleg di jalan – jalan adalah bukti aplikasi yang salah dalam pendidikan politik dan cenderung lips service semata. Karena mereka seratus persen masih mementingkan golongan dengan konsep pendidikan politik yang cenderung manipulatif.
Rekruitmen caleg juga memprihatinkan karena dilakukan tanpa verifikasi yang jelas. Lebih ironis lagi ketika caleg hanya berorientasi kepada peningkatan status belaka.
JAPER mencurigai bahwa caleg yang ada sekarang ini tidak visioner. Hanya diiming – imingi janji kekuasaan setelah duduk sebagai wakil rakyat bisa menguasai sumber pendapatan ekonomi dan meningkatkan status sosial di masyarakat.
Hal ini diperkuat fakta anggota DPRD periode 2004 – 2009, bukan rahasia umum lagi, dalam kurun waktu singkat status ekonomi mereka meningkat drastis.
Buktinya, dari 45 anggota DPRD ada sekitar 37 orang yang mencalonkan lagi. Padahal raport mereka di masyarakat sudah merah. Oleh karenanya tingkat rasionalitas masyarakat pemilih harus lebih ditingkatkan lagi. Agar ketiga puluh tujuh anggota DPRD yang mencalonkan lagi tersebut, tidak memiliki peluang untuk duduk kembali.
Ke depan JAPER berharap masyarakat lebih rasional dalam memilih. Agar tidak lagi jadi obyek penderita bagi para caleg yang tidak memiliki visi memperjuangkan kesejahteraan rakyat. !!
Jember, 27 Januari 2009
JARINGAN PEMILIH RASIONAL (JAPER)
ISMA HAKIM RAHMAT, STP
PENDIRI
