JEMBER - Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) Jember berusaha mendampingi kasus yang menimpa Sri Astutik.
Gadis berusia 13 tahun anak seorang pengemis ini jadi korban trafficking (jual beli manusia) dengan dalih dipekerjakan di Sanur, Bali tapi malah dijadikan pelacur.
"Kami akan jemput korban segera, Kami tak ingin dia terkena penyakit menular seksual," kata Dewi Masyitoh Koordinator Divisi Pelayanan P3A.
Kata dia, Sri adalah belajar di SDN kelas III. Awalnya dia bekerja jadi pelayan di warung lesehan di depan gedung DPRD Jember.
Tapi, sebulan setelah mrotol sekolah ada lelaki menawari bekerja di tempat cuci pakaian. Setelah disetujui, tak disangka oleh Rizki warga Desa Kertosari Kecamatan Pakusari, ternyata dibawa tiga perempuan lain ke Sanur Bali.
Dia bekerja di daerah Pulau Biru kompleks lama."Sampai seminggu kemudian, Sri berhasil menelpon orang tuanya. Dia menangis, meminta agar dipulangkan. Ia mengaku berutang kepada pengelola tempatnya bekerja," katanya.
Lalu Rizky menerima imbalan hasil "penjualan" Rp 1 juta dari pemilik lokalisasi setelah membawa empat perempuan itu.
"Kami dan Kasiyani ibu Sri ke Kepolisian Resor Jember. Tapi kepolisian kesulitan menindaklanjuti laporan," tegasnya.
Sebab kata dia, pelaku trafficking hanya menggunakan nama panggilan dan bukan nama lengkap. kim
DUDUK 2 JAM JADI JUTAWAN
Nih Dia !
ANAK PENGEMIS DIJUAL
RI HENTIKAN PENGIRIMAN TKI
• Imigrasi Tak Terpengaruh
JEMBER – Keputusan pemerintah RI untuk menghentikan pengiriman TKW, yakni TKI ke Malaysia, untuk menjadi Pembantu Rumah Tangga (PRT) tidak mempengaruhi jumlah warga Indonesia yang mengajukan passport ke Kantor Imigrasi Jember.
Kantor Imigrasi sendiri tidak bisa menghentikan permintaan itu, atau mencekal permohonan warga yang mengurus perijinan dan keimigrasian itu, sebelum ada instruksi dari Kantor Imigrasi Pusat.
Kepala Kantor Imigrasi Jember, Jon Rais, mengatakan tiga pecan terakhir ini terjadi penurunan jumlah permohonan passport. Tapi, penurunan itu tidak terkait keputusan pemerintah menghentikan pengiriman TKI ke Malaysia. Tapi, hanya terkait Pilpres belaka.
Dia mengaku bahwa sejak 26 Juni 2009 kemarin Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemkab Jember sudah tidak mengirimkan rekomendasi TKI diberangkatkan ke Malaysia. Hanya yang banyak malah ke Singapura, Brunei, dan Philipina.
Kendati sudah mendengar keputusan Pemerintah RI terkait penghentian pengiriman TKI ke Malaysia, Rais, mengaku akan tetap mengeluarkan passport tujuan Malaysia sebelum ada instruksi dari Pusat.
Sebab, kewenangan imigrasi hanya menerbitkan passport sementara untuk pemberangkatan TKI adalah menjadi kewenangan PTJKI dan Dinas Tenaga Kerja terkait.
“Itu urusan TKI, dengan PJTKI nya serta rekomendasi dari Dinas terkait saja. Kita hanya alat kelengkapan imigrasi saja,” ujarnya.
Sementara itu, Lila, salah satu warga Lumajang yang ditemui di Kantor Imigrasi Jember kemarin mengatakan, dia mengurus passport itu atas inisiatif sendiri. Kendati ada penganiayaan terhadap TKI di Malaysia, Lila tetap bersikukuh akan berangkat.
Hanya saja, karena saat ini ada larangan dari Pemerintah, Lila, akan menunggu keputusan lebih lanjut. Dia hanya melengkapi dokumen yang dipegangnya. Sehingga kapanpun bisa diberangkatkan dirinya mengaku tidak repot lagi, dan sudah siap. kim
SPSI RTMM JEMBER MUSCAB
• Target Kuasai Jatim
JEMBER - Hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha seringkali masih dibenturkan oleh kondisi keuangan, dan kondisi kesehatan perusahaan. Akarnya adalah tidak diberikannya hak hak penuh pekerja dari pengusaha, semisal pengupahan sesuai standart Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang telah ditetapkan atau tidak.
Itulah salah satu agenda besar SPSI Federasi Serikat Pekerja (FSP) Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman SPSI Kabupaten Jember pasca Musyawarah Cabang (Muscab) untuk memilih pengurus baru tersebut, Sabtu (23/5) kemarin.
Acara itu dihadiri oleh Ketua DPD SPSI Jatim, yang juga Wakil Ketua Konfederasi H Daryanto, pengurus Fathurrahman, dan Muhajir. Setelah rapat muscab dilangsungkan selama beberapa jam akhirnya terbentuk pengurus baru. Dari 22 Pengurus Unit Kerja (PUK) yang hadir adalah 17 PUK.
Dari rapat Muscab itu diperoleh hasil aklamasi menunjuk saudara Waluyo, sebagai Ketua, dan Sekretaris nya adalah Budiono. Muscab yang dilangsungkan cukup singkat itu dikandung makna mendalam agar SPSI di beberapa Kabupaten tidak vakum seperti selama ini. Karena sangat disayangkan potensi anggota SPSI di Jatim sebagai Sarikat Buruh paling besar di Jatim dari 29 Organisasi Sarikat Buruh yang tumbuh pasca Reformasi.
SPSI diharapkan cukup memegang peranan dalam menyelesaikan konflik buruh dan aspirasi pekerja. Untuk itu ada pola komunikasi yang baik antara pimpinan perusahaan dengan pekerja. Apindo, Asosiasi Pimpinan Perusahaan Indonesia diwakili H Samudi, mengatakan bahwa organisasi SPSI perlu didukung sepenuhnya karena 40 % pengusaha di Jatim adalah dari Tembakau, Rokok, dan Makanan Minuman.
“Saya kira kita mendukung sepenuhnya,” ujar H Samudi.
Di tempat yang sama, Salman Al Faris, Kepala Jamsostek juga hadir dalam kesempatan itu. Kepala Jamsostek ini cukup menyambut gembira SPSI Kabupaten Jember bisa aktif karena perusahaan dengan komposisi 10 karyawan dan membayar upah Rp 1 juta sudah wajib mengikuti Jamsostek.
Waluyo, Ketua FSP RTMM / SPSI Kabupaten Jember periode 2009-2013 didampingi Sekretaris Budiono mengatakan bahwa SPSI di Jember akan aktif setelah beberapa periode tidak aktif dalam menyelesaikan sengketa pekerja dan pengusaha di Kabupaten Jember. “Apalagi kata Disnaker tadi, masih ada 57 % perusahaan belum memenuhi standart UMK di Kabupaten Jember,” ujar Waluyo.kim/ADV
SBMI ADUKAN DISNAKERTRANS KE MENTERI
Dinilai Enggan Terima Pengaduan Keluarga Korban TKI Asal Jember
JEMBER - Ahmad Mufti, Ketua DPC SBMI Jember terpaksa mengadukan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Pemkab Jember ke Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, Kepala BNP2TKI, Ketua Komnas HAM, Ketua Ombudsman dan Ketua Komisi Pelayanan Publik (KPP) Jawa Timur.
Disnakertrans dinilai buruk dalam melakukan pelayanan Disnakertrans terhadap masyarakat korban TKI di luar negeri. Dalam laporannya dibeber kronologi kejadian. Sekitar Jumat 27 Maret 2009, Ketua SBMI bersama Nukman Hakim (staf SBMI DPC Jember) mendampingi ibu Muhyi mendatangi kantor Disnakertrans Jember mengadukan kasus yang menimpa menantu ibu Muhyi, Yayuk Widyarsih.
Yayuk direkrut calo TKI bernama Kajud dan mengirimnya ke PT Kemuning Bunga Sejati. Karena tidak memenuhi syarat (tidak sehat), Yayuk Widyarsih dipindah ke PT Ifan Margatama dan hingga kini (sembilan bulan) tidak ada kabar.
Setiba di kantor Disnakertrans diterima staf bernama Husnul P. Niat agar ditemui Kepala Disnakertrans, tidak kesampaian.
”Pak Husnul P menyuruh kami ke bapak Widi (staf yang memang mengurusi masalah TKI,” ujarnya.
Di sana malah dipingpong. Laporan tidak diterima. Alasannya pernah dimarahi Kepala Disnakertrans karena hanya menerima pengaduan korban SBMI DPC Jember sebelumnya.
Dengan dipingpong ini SMBI curiga Kepala Disnakertrans ada di ruangan tapi tidak mau menerima.
Setelah ditunggu satu jam masih juga belum ditemui. Tapi staf lain Bu Budi mengatakan Kadisnaker ada di ruangan. Benar. Tak lama kemudian Kepala Disnakertrans Jember keluar dan terburu-buru sambil menutup-nutupi wajah dengan map.
“Kami dan keluarga korban kecewa. Karena sikap Kadisnaker,” ujarnya. Karena ogah melayani, maka Kadisnaker diadukan ke Komisi Pelayanan Publik. Mufti, menilai Pemkab Jember semakin tidak jelas terhadap sekenario perlindungan BMI/TKI asal Jember.
“Jelas kadisnaker melanggar UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 71 dan 72; UU 39/2004 tentang PPTKILN pasal 5 ayat (1) dan (2), dan pasal 7 point e, UU 21/2007 tentang PTPPO pasal 57 ayat (1) dan (2); KUHP pasal 421; dan Impres 06/2006 point C.1. Bahkan Perda nomor 5/2008 tentang Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Jember pasal 4 point d; ditambah PERDA JATIM nomor 02/2004 tentang Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Keluar Negeri pasal 13 ayat 3,” ujarnya.
Untuk itu SBMI mendesak Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, Kepala BNP2TKI, Ketua KOMNAS HAM, Ketua Ombudsman, Ketua KPP Jawa Timur agar mengevaluasi terhadap kebijakan dan kinerja dan mentalitas aparat pemerintah daerah (Pemda) kabupaten Jember terutama Kepala Disnakertrans Kabupaten Jember beserta staf yang enggan untuk menerima/ melayani pengaduan BMI/TKI asal Jember beserta keluarganya. kim
TKI ASAL JEMBER HILANG DI ARAB SAUDI
JEMBER - Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang terkena masalah di luar negeri masih saja terjadi. Kali ini Yayuh W (34) warga Desa Sidodadi, Kecamatan Tempurejo, jadi korban kekejaman saat bekerja di Arab Saudi.
Menurut pengakuan mertua Yayuk W, Muhyi, 58 pada awalnya sekitar Juli 2008 mantunya itu direkrut oleh calo PJTKI bernama Kajud. "Hingga kini kami tidak ada informasi yang jelas tentang keberadaan Yayuk," kata Muhyi.
Kata Kajud, Yayu sudah dibawa PT Kemuning Bunga Sejati yang beralamat Jal Rawamangun Muka Selatan 15 Jakarta Timur. Di penampungan itu, dia tinggal selama 2 pekan dan sempat menjalani tes kesehatan. Tapi hasilnya, Yayuk tidak sehat dan tidak bisa diberangkatkan oleh PT Kemuning Bunga Sejati.
"Tapi selanjutnya Yayuk dipindak ke PT Ifan Margataman di Jakarta Timur dan setelah itampung
18 hari kemudian diberangkatkan ke Arab Saudi ke seorang majikan. Tapi tidak jelas alamat dan kepastiannya," katanya.
Senada diungkapkan kakak Yayuk, Mudrikah. Kata dia pihak keluarga sudah menanyakan ke Kajud dan majikan di Arab. "Jawabannya selalu tidak jelas. Kami mengadu ke Disnakertrans Jember, tapi tidak ditanggapi serius," kata Mudrikah.
Didampingi Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Jember melalui Ketuanya M Mufti mengatakan, Yayuk sebenarnya telah menjadi korban prekrutan TKI secara tidak sah karena PJTKI diduga tidak terdaftar di Disnakertrans Jember.
"Kami mendesak agar Disnakertrans bertanggungjawab mencari keberadaan Yayuk dan memenuhi hak-haknya agar bisa kembali ke Indonesia," kata M Mufti.
Dia juga menyesalkan pelayanan Disnakertrans Jember yang tidak menindalanjuti pengaduan TKI yang hilang misterius di Arab Saudi itu. Pihak SBMI Jember juga mendesak Disnakertrans Jember
agar menindak tegas tekong Kajud karena melanggar ilegal merekrut tenaga kerja.
Kepala Disnakertrans Jember M Thamrin tidak bersedia memberikan jawaban memuaskan. Melalui Kepala Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja Disnakertrans, Widiartomo mengatakan kalau pihaknya belum bisa memproses pengaduan keluarga korban TKI Yayuk karena Kepala Disnakertrans tidak ada di kantor.
Anggota Komisi D DRPD Jember Agus Hadi Santoso menyayangkan sikap Kepala Disnakertrans Jember itu. "Kok dinas tidak ada respon. Kita akan minta penjelasan kasus TKI hilang itu,” ujarnya.kim
