JEMBER – Asosisasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Wil XI mewarning alias memperingatkan kepada Pemerintahan SBY – Boediono untuk tidak merubah isi dan materi dari SK Menperindag 527 Tahun 2004 yang sangat membela kepentingan petani dan gula Nasional.
APTRI melalui ketua nya H Arum Sabil, meminta kepada Pemerintah agar siapapun yang nantinya diangkat Presiden sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan agar tidak mengotak atik SK 527 tahun 2004.
Sebab SK yang dibuat Menperindag saat kepemimpinan Megawati Soekarno Putri ini sudah mengatur pemberdayaan petani secara lengkap.
Ketua APTRI HM Arum Sabil, menegaskan lagi bahwa saat ini sudah ada pihak pihak yang mencoba merongrong SK 527 tersebut. Hal ini terlihat dengan banyaknya pernyataan akademisi dan politisi bahkan perwakilan petani yang membawa misi pengusaha.
Banyak yang tidak senang melihat petani tebu memetik keuntungan seiring naiknya harga gula local. Sehingga berbagai upaya dilakukan untuk membuka kran gula import.
Pemerintah sebagai regulator tata niaga gula sudah selayaknya tidak mengotak atik SK 527. Sebab, dalam SK itu sudah dengan jelas mengatur prosedur import dan siapa saja yang berhak melakukan impor.
Sehingga tidak terjadi seperti kejadian sebelumnya, perusahaan material bangunan bisa mengimpor gula. Dampaknya pasti harga gula nasional anjlok dan tidak bisa dikendalikan.
“Syarat pengimpor itu adalah perusahaan yang terdaftar. Nah untuk terdaftar ini, adalah perusahaan yang menggunakan bahan baku 75 % gula nasional,” ujar H Arum.
Kenaikan harga gula yang tinggi tidak dapat disamakan dengan harga beras.Sebab, jika dihitung fair kebutuhan gula konsumsi rumah tangga hanya 9 kg per kapita per tahun. Sehingga total kebutuhan gula nasional untuk rumah tangga hanya 2 juta ton per tahun.
Artinya, tidak rumah tangga tidak mengkonsumsi gula sesering gula. Jadi sebenarnya yang menginginkan harga gula turun adalah pengusaha makanan dan minuman. Selama ini mereka menikmati gula impor dengan harga murah. Dibanding harga gula local. Tapi, begitu harga gula Internasional naik mereka berpaling ke gula local. kim
DUDUK 2 JAM JADI JUTAWAN
Nih Dia !
APTRI WARNING SBY
KREDIT TIDAK CAIR PETANI TEBU BERALIH TANAM JAGUNG
JEMBER - Janji tinggal janji. Itulah yang sering dialami para petani negeri ini. Kali ini janji pihak Perbankan untuk memberikan kredit lunak bagi petani tebu ternyata isapan jempol semata.
Nasib petani ini sudah jatuh tertimpa tangga pula. Belum lagi petani harus mendapati fakta terkait pungutan besar yang dilakukan para perangkat Desa kepada mereka.
Hal itulah, yang membuat petani tebu mogok menanam tebu. Bahkan mereka tidak sekadar mogok dan mengancam tapi mereka sudah beralih ke cocok tanam jagung dan padi.
Ketua Paguyuban Petani Tebu Rakyat Jatim, M Ali Fikri, mengatakan bahwa kesulitan petani rata – rata untuk memenuhi persyaratan administrasi yang membutuhkan sekitar 2 bulan.
Padahal, sejak bulan Mei lalu petani tebu di Jember khususnya sudah banyak yang membutuhkan aliran dana segar untuk bongkar ratun dan pemupukan.
Ali Fikri, mengeluhkan pula terkait biaya administrasi yang tinggi di tingkat Desa saat pengurusan kredit tersebut. Menurut nya pungutan yang terjadi dan menimpa anggotanya itu adalah sangat mencekik leher petani tebu.
Jika di tahun tahun sebelumnya biaya administrasi untuk persyaratan pengajuan kredit hanya berkisar antara Rp 15-20 ribu tapi kini pihak desa mematok biaya administrasi hingga Rp 150 ribu. Biaya itu tidak dikenakan sekali proses tapi dikenakan per hektarnya.
Menurut Fikri, biaya administrasi itu tidak diatur dalam persyaratan kredit. Bahkan dalam aturan manapun tidak dikenakan. Tapi, faktanya itulah yang kini dialami petani tebu kelas menengah ke bawah.
“Kalau petani tebu yang lahannya lebar – lebar dan kaya, sejak awal sih tidak ada masalah. Dia toh tidak butuh uang kredit untuk pemupukan dan bongkar ratun. Tapi, petani kecil seperti anggota PPTRI ini, bagaimana,” ujar Fikri alumnus Faperta Unej Jember ini.
Dia menerangkan dalam pengajuan kredit itu membutuhkan waktu paling lama birokrasinya dari tingkat Direksi PTPN dan afiliasi nya di tingkat Direksi Perbankan. Muncul alasan, bahwa perbankan belum menerima Breakdwon dari Menteri Keuangan RI mengani jumlah anggaran yang bisa dicairkan untuk kredit kepada petani tebu.
Hal ini berdampak kepada petani. Banyak anggota PPTRI yang khususnya ada di Jember dan sekitarnya mulai tidak mau menanam tebu. Tapi mereka mengalihkan tanaman jagung dan padi.
“Mereka beralih, karena putus asa dengan biaya administrasi dan prosedur mbulet itu. Anggota kami sudah beralih ke cocok tanam tanaman palawija seperti Jagung. Termasuk padi,” ujarnya.
Menurutnya jika ini terus dibiarkan dan tidak dicarikan solusinya maka Fikri, mengkhawatirkan bahwa pabrik gula (PG) Semboro akan kekurangan bahan baku tebu saat memasuki musim giling nantinnya. kim
