JEMBER - Sebanyak 10 mahasiswa Universitas Jember asal Kabupaten Padang Sumatera Barat dilaporkan menjadi korban gempa.
Hingga kini mereka belum kembali dari tanah kelahiran mereka untuk aktifitas perkuliahan. Hal itu karena kondisi rumah keluarga mereka hancur, dan ada kemungkinan sumber ekonomi keluarga akan macet. Apakah mereka akan terus mengikuti perkuliahan di Unej atau tidak belum diketahui.
“Tapi, mereka sudah ada yang berniat untuk ke Jember lagi. Tapi, masih belum bisa karena jalur udara masih ditutup untuk mengangkut orang. Hanya untuk angkutan barang dan bantuan,” ujar Riky, mahasiswa ISIP Unej fakultas 8, yang menggalang dana di jalan raya selama beberapa hari ini.
Riky, Humas Permato (Persatuan Pemuda, Pelajar dan Mahasiswa Tuah Sakato) mahasiswa Padang di Jember ini mengaku sudah sekian hari ini menggalang dana simpatik warga Jember di jalan terkumpul Rp 9 juta lebih.
Dia juga masuk kantor kantor DPRD hingga di kantor Pemkab lain. Menurut Riky, dari 10 mahasiswa itu beruntung tidak mengalami korban jiwa. Tapi dari 10 mahasiswa itu terdapat 4 mahasiswa yang rumahnya rusak parah.
Humas Permato ini, mengatakan, dari 40 anggotanya ada 10 teman mahasiswa yang hingga kini belum bisa kembali kuliah di Unej. Sebagian besar mereka kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Unej dan duduk pada semester 5 - 7.
"Kita sudah kontak mereka, dari 10 mahasiswa itu masih belum bisa mengikuti kuliah," kata Riky Rinaldy.
Sejak Senin masa kuliah sudah aktif kembali. Selain itu halangan untuk kembali ke Jember. “Angkutan darat juga terputus Mas, jadi belum kembali,” ujarnya.
Terpisah, Pembantu Rektor III Universitas Jember Adang Subaharianto SH, mengatakan, pihaknya masih mendata mahasiswa asal Padang Sumbar yang kuliah di Unej dan menjadi korban gempa.
"Kita masih mendata secepatnya. Kita akan tetap menyalurkan bantuan dari universitas," kata Andang.
Bahkan Unej, diyakinkan akan tetap memperhatikan mahasiswa asal Padang yang menjadi korban gempa. Termasuk halangan mengikuti kuliah, pihaknya telah menyiapkan toleransi dan dispensasi absen kuliah.
Di lain pihak Taruna Bhumi Jember memberangkatkan 250 relawan ke lokasi gempa di Padang Sumatra Barat. Para relawan dari Jember dan beberapa kota di sekitar Jember tergabung dalam Taruna Bhumi ini telah berangkat.
Sedangkan anggota dewan mulai menyisihkan sebagian gajinya bulan ini untuk meringankan beban korban bencana yang menewaskan ratusan orang itu. Setidaknya 3
Fraksi sudah memotong gaji anggotanya.
Anggota Fraksi PKNU Mohammad Jufreadi mengakui gaji masing-masing anggota fraksi akan dipotong sesuai kesepakatan membantu korban gempa. Terlihat pula Ayub Junaidi, dari FKB melakukan santunan ke korban Gempa di Padang. kim
DUDUK 2 JAM JADI JUTAWAN
Nih Dia !
10 Mahasiswa Unej Belum Kembali Dari Sumbar
GUS IPUL : DAERAH HARUS ADA PERDA CEGAH BENCANA !
JEMBER - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Ma'arif mendesak agar di daerah Propinsi dan Kabupaten segera membuat aturan mengenai pencegahan bencana alam.
Saat ini baru 7 Pemprop Jatim se-Indonesia yang telah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di daerah dan memiliki aturan semacam peraturan daerah.
"Baru tujuh provinsi ada BPBD. UU itu masih baru tapi daerah harus membentuknya," kata Syamsul Ma'arif sebelum Seminar Nasional Pengurangan Resiko Bencana dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di Gedung Sutardjo Universitas Jember.
Dalam pembentukan BNPB di tingkat nasional dan daerah adalah amanat Undang-undang No 24 tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Selain itu, pembentukan BPBD di setiap Propinsi dan Kabupaten diamanatkan oleh Permendagri No 46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Tujuh Pemprop telah membentuk BPBD itu diantaranya Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Bengkulu dan Nusa Tenggara Timur. Sedangkan di tingkat kabupaten, baru ada 6 kabupaten yang telah membentuk BPBD.
"Tingkat kesadaran di daerah akan bencana mulai meningkat, maka Pemerintah mendesak pemerintah provinsi dan kabupaten dan kota untuk segera melaksanakan amanat UU ini," tegasnya.
BPBD di tiap tingkatan ini tidak hanya untuk menanggulangi pasca bencana, juga dapat membentuk aspek pengurangan risiko bencana dalam rencana pembangunan di daerah.
"Dari aspek pengurangan risiko bencana, dapat rencana pembangunan bisa menekan kemungkinan tingginya jumlah korban jiwa dan banyaknya kerugian material akibat bencana," bebernya.
Wakil Gubernur Jawa Timur Syaifullah Yusuf meminta kepala daerah kabupaten dan kota untuk mengutamakan bencana sebagai bahan pengambilan keputusan. Sehingga dengan cara ini akan menekan terjadinya bencana akibat dampak dari pengambilan keputusan itu sendiri. Dalam pemberian izin harus memperhatikan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) setempat. Sehingga, penggunaan lahan akan sesuai dengan peruntukkannya seperti lahan persawahan subur dan sempit jangan dialihfungsikan menjadi kawasan pemukiman atau industri.
Di Jawa Timur, penguatan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Propinsi Jawa Timur dengan Perda diminta kepada seluruh Kabupaten segera membentuk Perda tentang BPBD. Pembentukan BPBD di tiap kabupaten adalah untuk meminimalisir korban jiwa dan kerugian material, apabila terjadi bencana. kim
600 KALI BANJIR BANDANG, DIKAJI PENELITI JEPANG
JEMBER - Setelah terjadi banjir bandang Tahun 2006 berlalu, peneliti asal Jepang dengan lembaga JICA (Japanese International Cooperatioan Agency) datang lagi ke Jember, untuk meneliti dan mengkaji bencana banjir bandang dan bencana Tsunami.
Sejak Kamis (16/4) dengan bekerjasama dengan Departemen PU Pengairan RI, JICA datang kembali ke Jember meneliti daerah rawan banjir bandang dalam acara Kick Off Meeting Banjir Bandang Disaster Menegement and Prevention di Hotel Panorama Jember.
Direncanakan selama 3 tahun sejak 2009 - 2011 akan berada di Jember. Hal ini perlu dilakukan penelitian dan kajian karena menurut data BPS selama Tahun 2007 ada sekitar 600 banjir bandang di Indonesia.
Direktur Sungai, Danau dan Waduk Dept. PU, Ir. Widagdo.Dipl. HE mengatakan bahwa terpilihnya Jember selain pernah terjadi banjir bandang tahun 2006 lalu dan memakan korban puluhan warga Panti juga karena Jember memiliki pengunungan yang rawan terjadinya banjir bandang akibat lereng terjal.
Dalam pertemuan itu peserta akan diminta masukan berupa data terkait daerah yang rawan bencana di wilayahnya.
“Semua anggota Satlak, camat yang daerahnya rawan bencana selain dan pengelolaan air di Jember juga diundang,” ujarnya.
Menurut Widagdo fenomena alam ditunjang musim penghujan maka semua sektor wajib dilibatkan untuk mengantisipasi terjadinya bencana.
“Untuk menghindari itu maka perlu duduk bersama dari semua elemen tidak saja Pemerintah pusat, daerah, pemerhati akan tetapi masyarakat untuk melakukan kajian dan penelitian mengantisipasi terjadinya bencana sesuai dengan karateristik budaya masyarakat setempat,” ujarnya.
Dalam penelitian dan kajian di Jember nantinya bisa disebarluaskan ke daerah lain. “Hasil kajian diharapkan dapat dikembangkan ke daerah lain,” ujarnya.
Tapi saat Direktur Sungai, Danau dan Waduk Dept. PU pusat ditanya terkait kesimpulan pasca kajian terkait kebutuhan alat pendeteksi mengaku tidak bisa menjanjikan tapi perlu pertimbangan dari Pusat nantinya.
Peneliti JICA yang datang ke Jember diharap menjadi simbol penghormatan bagi Kota Jember agar daerah ini bisa mengantisipasi banjir bandang ke depan. kim
