KETUA DPD GOLKAR : “KEUANGAN PEMILU SUDAH SELESAI”

• Bantah Ada Pemecatan Ketua PK

JEMBER - Akhirnya Ketua DPD Partai Golkar Jember mengomentari secara keras tuntutan dan tudingan terkait permintaan klarifikasi sejumlah pengurus kecamatan (PK) Golkar untuk mempertanggungjawabkan keuangan pemilu, hingga hasil – hasil rakerda tahun 2006. Sebelumnya, sedikitnya 18 PK se Kabupaten Jember menuding kepemimpinan Golkar Jember amburadul dan inskonstitusional.
Ketua DPD Golkar Jember HM Yantit Budihartono, SE, menegaskan bahwa permohonan klarifikasi dan protes dari Forum PK itu sebenarnya tidak ada. Sebab, persoalan itu sudah selesai dan tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Soal tuntutan pertanggungjawaban anggaran Pemilu 2009 itu sudah dilaporkan ke DPD TK I Jatim, dan DPP.
“Sudah tidak ada masalah. Kami sudah melaporkan ke Tingkat I. Kita tidak ada kewajiban melaporkan kepada anggota dan PK,” ujar HM Yantit Budihartono.
Yantit, menuding para pentolan DPD Golkar Jember yang bicara soal kemandegan pengurus Golkar Jember, dan soal penyimpangan anggaran itu karena sakit hati tidak jadi lagi menjadi Anggota Legislatif dalam Pemilu 2009.
HM Yantit mengeluarkan jurus baru, dengan mengumpulkan tandatangan dari semua PK yang telah tandatangan di surat protes itu untuk mencabut kembali pernyataannya. Sebab, surat yang dibuat itu diakui sebuah fitnah belaka kepada Ketua DPD Golkar Jember.
“Itu untuk merongrong kewibawaan Ketua Partai. Kita sudah minta kepada PK itu semua untuk membuat pernyataan. Hasilnya, mereka sudah mencabut semua surat nya itu,” ujar Yantit.
Di sisi lain, soal anggaran dan manajemen keuangan Partai telah dilaporkan tidak ada masalah ke DPD TK I, dan suratnya diterima Sekretaris DPD Golkar TK I, Drs Mochtar.
Terkait anggaran keuangan kampanye dan Pemilu 2009 senilai Rp 822 juta itu sudah dianggap klir dan tidak ada masalah. Dirinya juga sudah mempertanggungjawabkan ke pusat dan Propinsi. “Itu sudah tidak ada masalah. Wong sudah kita laporkan semuanya dan klir,” ujar Yanti, yang mengaku sudah melaporkan sejak 28 April 2009 lalu.
Dia menilai surat yang dilayangkan PK itu diduga rekayasa. Karena tidak ada PK yang hadir. “Itu bisa dipalsu,” ujarnya lagi. “Bahkan masih ada sisa di Bendahara,” tambahnya.
Dia mengaku sudah mengundang semua pengurus Pleno yang jumlahnya mencapai 60 orang. Tapi, beberapa diantaranya setiap diundang tidak pernah hadir dengan berbagai alasan. Yantit mengaku setelah mengkroscek di lapangan, tidak ada PK yang mengajukan keberatan.
“Itu kan ada bukti tandatangan pernyataan mereka di kertas bermaterai,” ujarnya.
PK itu intinya menilai pers release itu berbau fitnah belaka. Dan kenapa ada unsur pengurus dan dewan penasehat. Itu dinilai tidak mendasar. Yantit juga membantah telah melakukan pemecatan terhadap Ketua PK di Bangsalsari.
Diakui ada usulan pemecatan dari anggota. Tapi, sejauh ini dia melarang ada pemecatan. Selama masih bisa dibina kenapa harus dipecat.
Sementara itu kader Partai yang dinilai membangkang nantinya tetap akan dipertimbangkan sanksi sesuai mekanisme di Partai Golkar. Tapi yang pasti bukan sanksi pemecatan. Dia berencana akan mengumpulkan seluruh PK untuk klarifikasi dan sekaligus pembinaan internal.kim