15 PARPOL MINTA HITUNG ULANG KARTU SUARA

• Tolak Desk Pilleg Pemkab

JEMBER - Diperkirakan ada sekurangnya 15 Parpol (partai politik) yang ada di Jember, baik yang mendapat kursi di DPRD atau tidak, berkumpul dan mendesak agar dilakukan perhitungan ulang secara fisik se Kabupaten Jember. Diantaranya, PBB, Hanura, Golkar, PPRN, P Buruh, Demokrat, PDIP, PKPI, PKP, PDS, PDP, PPDI, dan lain sebagainya, karena ada indikasi banyak kecurangan dan split suara kepada caleg internal parpol dan swift suara ke partai lain.

Indikasi ini, barang buktinya telah dikumpulkan oleh sekurangnya 15 pentolan Ketua Partai Politik tersebut. Salah satu pentolan Partai Bulan Bintang (PBB) HM Baharuddin Nur SH, meminta semua surat suara yang sekarang ini disimpan di PPK harus dihitung ulang.
Karena contoh di Bangsalsari merupakan indikasi protes dari beberapa caleg, dan indikasi penyimpangan. Bahkan banyak contrengan yang sebenarnya masuk dan dianggap sah malah dinyatakan tidak sah. Hal ini banyak merugikan caleg, dan partai.
Sementara itu, dia juga mencium adanya indikasi kecurangan Pemilu 2009 ini karena ada pencurian suara oleh Partai lain. Di Dapil II Kalisat misalnya, ada beberapa data TPS yang dicatat saksi partai politik model C1 tidak muncul perolehan suara partai lain, faktanya ada perolehan setelah muncul di rekap PPK.
“Ini adalah fakta yang cukup fatal. Ini mencoreng demokrasi. Kita susah - susah bekerja untuk mendapatkan suara, faktanya dimainkan oleh oknum – oknum yang tidak bertanggungjawab,” ujar HM Bahar Caleg Propinsi Dapil IV Jember Lumajang nomor urut 2.
Di sisi lain, Desk Pemkab Jember yang mentabulasi perolehan suara berdasarkan perhitungan dari Camat dinilai menyesatkan. Caleg PBB H Abdillah Ainul Yaqin, meminta Desk Pileg Pemkab dihentikan. Jika tidak dirinya akan memperkarakan itu semua.
“Kita sedang mengejar ada bukti terkait isu rencana penggelembungan Parpol tertentu yang diperintahkan kepada para Camat, se Jember,” ujar Ainul Yaqin.
Sementara itu, beberapa caleg baik dari Partai Demokrat sebagai pemenang Pemilu kali ini juga merasa dicurangi. Bahkan ada beberapa caleg yang sebenarnya dapat suara berdasarkan perhitungan suara di TPS, model C1 faktanya di PPK tidak muncul. Ini yang membuat caleg – caleg Demokrat merasa kebakaran jenggot dan minta dihitung ulang.
“Kita setuju kalau arahnya perhitungan ulang se Jember. Karena banyak indikasi surat suara dianggap tidak sah, padahal sebenarnya sah. Lalu, ada perolehan suara yang dimainkan. Sebenarnya ada tapi dianggap tidak ada,” ujar caleg DPR RI dari Demokrat ini.
Seluruh pengaduan ini sedang dikumpulkan Jaringan Pemilih Rasional (JAPER). Sekjen Japer, Kustiono Musri, merasa bahwa momentum ini adalah sebagai pendidikan politik besar terhadap Parpol dan masyarakat. Terhadap Parpol bisa menjadi cambuk agar Parpol berfungsi sebagaimana UU Parpol, dan terhadap masyarakat agar masyarakat lebih cerdas dan rasional memilih wakil rakyatnya.
“Kita akan dorong agar proses demokrasi ini berkualitas sesuai pakta integritas yang ditandatangani semua caleg, dan parpol yang hadir dalam acara kita,” ujarnya.
Di akhirnya pernyataannya, dia menyesalkan pula data deks Pemkab Jember yang diindikasikan tidak sekadar menjadi pembanding. Tapi, digunakan sebagai alat pembenar jika ada dugaan mark-up suara. “Kita minta Desk Pemkab ini dihentikan, dan tidak dijadikan acuan. Sebab, hal itu sangat menyesatkan,” ujar Kustiono Musri. kim