JAPER KRITISI APBD 2009

• Tuding Ada Persiapan Pilkada 2010

JEMBER – Jaringan Pemilih Rasional (Japer) Jember melalui Ketuanya Nurdiansyah Rahman, melakukan koreksi kritis terhadap APBD 2009. Ada indikasi APBD tahun 2009 ini memanfaatkan kesempatan penggelontoran dana hibah mencapai angka yang tak masuk akal, termasuk belanja sosial.

Hal itu, diduga kuat sebagai ajang bagi Bupati Jember MZA Djalal, untuk menancapkan pengaruh kepada masyarakat dengan menggelontor bantuan dana hibah dan dana sosial.
Bahkan terakhir ada upaya memberi honor dan THR kepada guru ngaji sebesar Rp 400 ribu per orang. Jumlahnya mencapai ribuan orang. Total anggaran yang disediakan mencapai milliaran rupiah.
Tapi, khusus dua mata anggaran yang dikritisi adalah, dalam perubahan Anggaran APBD Tahun 2009 di kode rekening 1.20.1.20.0308.25.05 tercantum fasilitasi kegiatan MTQ Tingkat Propinsi Jatim, Rp 2.318.500.000.
Kegiatan yang sempat ditunda gara – gara MZA Djalal, sebagai Bupati kurang komunikasi dengan petinggi di Propinsi Jatim, kegiatan tetap dilaksanakan dengan dibuka Wagub Jatim H Syaifullah Yusuf, dan diikuti Gubernur Soekarwo. Kegiatan yang mendapat predikat terburuk pelayanan tapi termegah dalam perabotnya itu, menimbulkan banyak tandatannya.
Sejak awal proyek pake catering dan paket proyek cinderamata MTQ itu bermasalah dan disoal masyarakat termasuk kyai. Saat itu proyek melalui lelang penunjukkan dan pemilihan langsung. Pengusaha diindikasikan sudah ada dijadikan pemenangn sebelum ada proses tender. Sebab, catering dan cindera mata sudah jadi saat hendak proses lelang.
“Anehnya lagi, kegiatan dengan kode rekening segitu besar, itu honor honorarium seorang juri hanya Rp 250.000,” tegas Nunung alias Nurdiansyah Rahman.
Di sisi lain, di item APBD 2009, perlu ada fiqih pariwisata. Hal itu sebagai jawaban atas kondisi pariwisata di Jember yang memprihatinkan. Dengan potensi tak kurang dari 40 obyek wisata alam, retribusi tempat rekreasi, olah raga hanya mampu menyumbang dana PAD Rp 500.100.000.
Sementara belanja di Dinas Pendapatan Daerah untuk intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah di Wisata Hotel Kebon Agung, Rp 188.906.200, Rembangan Rp 201.930.500, di Watu Ulo Rp 110.225.000, dan di Patemon Rp 117.694.247.
“It artinya dalam pengelolaan 4 tempat wisata itu, pemerintah menyediakan anggaran tak kurang dari Rp 618.755.947. Ini berarti pemerintah mengalami defisit Rp 108.000.000. Jember dibawah kepemimpinan Djalal tidak punya visi pariwisata sama sekali,” ujar Nunung.
Lalu untuk apa digelar Bulan Berkunjung ke Jember (BBJ). Menurut Nunung sangat buang energi, dan konsentrasi. BBJ diduga sebagai biang kebocoran anggaran tahun 2008 dan 2009. Nunung meminta BPK atau KPK untuk datang ke Jember memeriksa anggaran APBD Jember karena indikasi tekor.
“Jelas tekor. Dari mana uang BBJ begitu besar. Wong tidak ada anggaran resmi muncul di item APBD. Kenapa ada gelar BBJ megah segitu,” ujar Nunung.kim