GUS MAMAK LARANG ANGGOTA DEWAN BICARA

• Menanggapi Eksekusi Sekkab Jember

JEMBER – Ketua DPRD Jember HM Madini Farouq, S.Sos, melarang anggota DPRD Jember untuk mengeluarkan pernyataan dalam menanggapi eksekusi Sekretaris Kabupaten Jember Drs Ec Djoewito, MM.
Gus Mamak, biasa disapa – meminta anggota DPRD menahan diri dan tidak terburu buru memberikan statement kepada media massa terhadap kasus yang mengeksekusi Sekkab Jember Djoewito ke Lapas Kelas IIA Jember oleh Kejaksaan Negeri kemarin.
Di sela sela acara rapat Panmus Selasa (11/8) siang, Ketua DPRD ini mengatakan himbauannya dan permintaan agar anggota DPRD tidak terburu buru menanggapi kasus yang dialami Sekkab Jember itu.
Ketua Komisi A DPRD Jember, Drs Abdul Ghofur, sebelumnya sempat mengeluarkan pernyataan yang meminta eksekutif segera menyiapkan pengganti Sekkab Jember dan mengisi kekosongan jabatan Sekkab itu mengatakan bahwa pernyataan Gus Mamak itu ada benarnya.
Hal itu bertujuan agar tidak memperkeruh suasana yang terjadi di lingkungan eksekutif karena hal itu merupakan ranah hukum yang tidak bias diintervensi oleh masalah lain.
“Proses itu sedang berjalan. Dan yang bersangkutan kan masih berupaya hukum PK katanya. Saya kira ada benarnya pernyataan Gus Mamak itu,” ujarnya.
Menurutnya, yang lebih penting adalah Sekkab Jember Djoewito, sedang mengalami cobaan berat. Sehingga sudah sewajarnya jika semua pihak menahan diri agar tidak menambah beban bagi Djoewito, dan keluarganya.
Justru jika bisa harus memberikan semangat kepada keluarga agar tabah dalam menerima cobaan ini. “Kita akan support dan mendukung keluarganya agar tabah selalu. Karena dalam setiap pekerjaan mengandung resiko yang harus dihadapi. Dan ini dibutuhkan kekuatan kesabaran yang tinggi,” ujarnya.
Dalam pesan singkatnya (SMS) kepada wartawan, HM Madini Farouq mengatakan sebagai Ketua DPRD Jember menolak berkomentar atas kasus yang dialami Sekkab Jember Djoewito itu. Gus Mamak, memilih diam untuk menjaga perasaan orang yang sedang kesusahan.
Sebelumnya, beberapa menit setelah eksekusi Djoewito, Ketua Komisi A DPRD Jember meminta eksekutif untuk segera menyiapkan pengganti Djoewito. Sebab, jika tidak dikhawatirkan akan mengganggu aktifitas keuangan di Pemkab dan system administrasi.
Apalagi beberapa bulan ke depan proses pembahasan APBD 2010 sudah harus dilakukan termasuk membahas Arah Kebijakan Umum APBD Tahun 2010 mendatang. Jangan sampai proses pembahasan APBD itu terganggu karena ada kekosongan jabatan Sekkab Jember, selaku Ketua Panitia Anggaran Pemkab Jember.
Untuk penggantinya, Abd Ghofur saat itu mengaku telah mendengar sudah ada satu calon yang memenuhi persyaratan. Sayangnya Ghofur tidak bersedia menyebutkan nama itu. Dia khawatir spekulasi itu akan berdampak politik macam – macam. kim