SURAT KADIS PERIKANAN ADU DOMBA WARGA

* NELAYAN ANCAM GERUDUK DENGAN 2000 MASSA


JEMBER – Surat Kepala Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan Pemkab Jember Ir Dalhar, berisi perintah kepada pemilik rumpon di Puger Jember untuk diputus adalah wujud provokasi dan adu domba warga. Seharusnya, Dinas sebagai pengatur bekerja sama dengan Polairud, Kepolisian, membentuk tim Pemutus rumpon.

Sehingga kerawanan bentrok saudara dan perang antar nelayan bisa diminimalisir atau dihindari. Pasca unjuk rasa di Dinas Peternakan kemarin, sekitar 1.000 nelayan non rumpon meminta keberadaan rumpon di kawasan laut Selatan di Puger itu diputus.
Sebab, selain merugikan 95 % nelayan di sana, juga mengakibatkan efek pagar terhadap kawasan laut yang didiami ikan. Tidak itu saja, akibat pemasangan rumpon yang ilegal di perairan sejauh 37 mil laut itu semuanya tidak berijin alias ilegal.
Seharusnya, ijin di atas 12 mil diterbitkan oleh Dirjen Kelautan, dan sekelas Menteri. Tapi, faktanya di Jember tidak ada satupun berijin. Anehnya, muncul banyak rumpon yang hanya mendapat rekomendasi dari UPTD Perikanan, Kades, dan Camat Puger saja.
Hal ini yang kemudian memicu konflik antar nelayan. Nelayan yang mayoritas tidak memiliki rumpon itu kini mengalami paceklik ikan. Sebab, ikan – ikan bagus dan berharga mahal dimiliki nelayan rumpon saja yang jumlah nya hanya sekitar 200 nelayan saja.
Sementara yang 2000 nelayan tidak kebagian ikan. Hal ini jelas membuat efek pagar terhadap populasi ikan di laut selatan. Tidak hanya itu, teknologi yang diakui bisa meraup keuntungan besar nelayan ini malah merugikan nelayan kecil, 2000 orang lebih.
Nelayan kecil ini tidak terima karena kebutuhan perut mereka terancam. Bahkan untuk sekali melaut mereka tidak bisa dipastikan dapat tangkapan ikan. Mereka cenderung mengeluarkan biaya operasional tinggi, tapi tidak ada hasilnya. Hal itu yang membuat nelayan kecil marah dan berunjuk rasa.
Mereka menuding biang paceklik ikan itu adalah rumpon. Faktanya rumpon ini tak berijin. Anehnya, para pejabat mendukung rumpon ini karena ada indikasi mereka memiliki andil terhadap pendirian rumpon. Bahkan banyak yang memiliki kapal pribadi.
Sementara itu, nelayan kecil tak memiliki rumpon menjerit. Apalagi, nelayan rumpon dalam menjaring ikan di rumpon menggunakan lampu mercuri besar. Sehingga bisa menyedot ikan bagus – bagus dan besar – besar. Tapi, nelayan kecil tidak bisa berbuat apa-apa.
“Kita minta semua rumpon diputus. Surat Dinas itu jelas memprovokasi pemilik rumpon dan non rumpon. Kita sudah mulai ada hasutan, dan singgungan setiap hari sejak surat pemutusan rumpon dari Pak Dalhar, yang tidak tegas itu. Masak pemilik rumpon disuruh memutus sendiri. Padahal, mereka jelas tidak mau. Kalau kami bertindak sendiri, sama dengan mengadu domba kami dengan nelayan rumpon,” tegas Bang Tawan Tokoh Nelayan Puger
Sementara itu, Kustiono Musri koordinator perwakilan Rukun Nelayan, berencana mendatangi Dinas Perikanan kali keduanya pasca munculnya surat itu. Sebab, fakta di lapangan justri nelayan pemilik rumpon tidak mau memutus sendiri. Teknis ini yang justru dikehendaki Dinas, yang ingin lepas tangan.
“Kalau menurut saya, pemerintah itu tugasnya ya mengatur. Tinggal bekerja sama dengan Tim Polairud, Polres dan aparat setempat kan selesai. Kok masih mengadu domba nelayan lagi. Kita akan kerahkan demo lebih besar lagi, jika tidak segera ada keputusan teknis dari Pemerintah,” ujar Kustiono Musri.kim