DPT FIKTIF, PILPRES DIDESAK DITUNDA

JEMBER – Sedikitnya ada enam orang aktifis Front Demokrat Rakyat (FDR) Jember, Senin (29/6) berunjuk rasa ke bundaran DPRD Jember, dan Kantor KPUD Jember.

Mereka mendesak kepada KPU untuk menunda pelaksanaan Pilpres 8 Juli 2009 mendatang karena belum ada keberesan soal Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang diserahkan KPUD daerah terutama di Jawa Timur.
“DPT belum tuntas, dan ada indikasi fiktif,” teriak Korlap aksi Rico Nurfiansyah Ali, kemarin.
Menurut Rico, di Jawa Timur yang terparah. Ada sekitar 2,2 juta pemilih yang namanya fiktif tercantum di DPT. Dan yang paling banyak adalah di Kabupaten Jember. Jumlahnya mencapai 425 ribu, pemilih fiktif.
KPU dinilai tidak bekerja dan tidak berkaca kepada pengalaman dua pesta demokrasi sebelumnya, yakni Pilgub Jatim dan Pilleg 2009 kemarin.
Rico menduga pemilih fiktif ini sengaja dilakukan untuk kepentingan penguasa yang ingin memenangkan Pilpres mendatang dan mempertahankan status quo.
FDR menurut Rico, telah menemukan ratusan pemilih dengan nomor induk kependudukan (NIK) yang sama. Diantaranya adalah di Kecamatan Balung, dan Bangsalsari.
Hal itu jelas membuktikan bahwa persoalan DPT belum tuntas seratus persen. Dan yang paling bertanggungjawab dalam hal ini adalah KPU selaku penyelenggara Pemilu.
Sementara itu, anggota KPUD Jember Hanan Kukuh Ratmono, mengatakan menolak jika dikatakan ada pemilih fiktif.
Dia mengatakan justru, menantang FDR untuk turun bersama KPUD Jember. Hanan meminta FDR turun bersama mengecek di lapangan terkait tudingan itu soal DPT fiktif.
“Untuk membuktikan itu mari kita turun bersama sama.,” ujar Hanan.
Hanya saja katanya, kemungkinan terjadi kesalahan administrasi saat memasukkan NIK oleh PPK itu baru masuk akal.
Kata Hannan, di DPT itu ada 4 kolom yang harus diisi. Jika keempat kolong isinya sama, berarti memang ada pemilih ganda. Solusinya sebelum ditetapkan menjadi DPT, terlebih dahulu adalah DPS.
KPU jauh hari sudah mencoret nama nama pemilih ganda itu. Tetapi yang dipertanyakan FDR kali ini hanya persoalan NIK ganda.
“Itu artinya tidak bisa lantas disimpulkan sebagai pemilih fiktif,” ujarnya. kim