JAPER : AMBALAT HARUS JADI AGENDA SEMUA CAPRES – CAWARPES

JEMBER - Suasana panas menyikapi perilaku Pemerintah Malaysia, yang ingin mencaplok kembali pulau Indonesia terluar yakni Ambalat, yang terletak di perbatasan Kalimantan Timur, Sulawesi, dan Malaysia ini tidak hanya terjadi di Jakarta, dan media maya saja. Tapi, juga terjadi di Jember.

Beberapa stasiun Radio juga mengupas hal serupa. Ada beberapa materi protes yang disuarakan masyarakat Indonesia. Intinya, jelas tumbuhnya semangat nasionalisme itu setelah ada musuh bersama dari luar. Dari sini berlaku rumus politik dunia internasional yang selalu melingkupi politik di Indonesia saat ini.
Salah satu komponen penegak Pancasila adalah Jaringan Pemilih Rasional (JAPER) meminta masyarakat tidak terlena dengan persoalan Ambalat. Ada agenda besar yang harus diselesaikan yakni Pemilu Presiden. Dan Japer melalui Ketuanya mengingatkan bahwa momentum terbesar dalam sejarah ini adalah Pemilu Presiden. Karena menentukan nasib pemerintahan ke depan selama 5 tahun.
Ketua Japer Nurdiansyah Rahman, meminta kepada masyarakat Jember dan seluruh Indonesia untuk menegaskan kembali paham kebangsaan. Maka tidak serta merta harus menunggu momentum yang dipas pas kan dengan agenda politik bangsa yang sedang hendak dijalankan yakni Pemilu.
“Kami berharap Pemerintah segera mengendalikan situasi ini. Hingga akhirnya ada solusi yang terbaik buat bangsa. Saat ini sudah saatnya tidak ada ego di masing – masing komponen bangsa. Mari bersatu, untuk melawan. Dengan cara apapun. Mana pemuda Indonesia ? Kita harus bangkitkan semangat itu,” ujar Nunung sapaan akrabnya.
Kepada beberapa media massa cetak , termasuk radio Nunung mengatakan bahwa baginya kedua kasus itu yakni Ambalat, dan pulau lain di luar pulau besar Indonesia itu harus diamankan. Bukan pemerintahan siapa dan jamannya siapa.
“Fokus saling menyalahkan itu artinya sangat rentan terhadap kepentingan sesaat. Ungkapan itu jelas akan membawa Indonesia ke jurang lebih dalam,” ujar Nunung.
Agenda Pilpres dan Ambalat harus tetap menjadi agenda besar bagi semua capres dan cawapres. Tidak dimonopoli oleh salah satu atau sebagain saja. Tapi semua calon harus berkomitmen untuk itu. Dan yang paling bertanggungjawab adalah Pemerintahan saat ini.
“Bagaimana dengan Alutsista TNI yang begitu. Saya salah satu bagian anggota keluarga TNI yang korban kondisi itu. Mana mau bicara nasionalisme, dan mana mau bicara anggaran dan pengamanan di pulau terpencil seperti itu. Berapa anggaran yang harus diserap?,” ujar Isma Hakim, aktifis Japer yang juga wartawan Surabaya Pagi ini. kim