JAPER SITEGANG DENGAN KPUD

MINTA AUDIT DANA PENDATAAN PEMILIH 6 MILLIAR


JEMBER – Aksi unjuk rasa massa Jaringan Pemilih Rasional (Japer) yang dilakukan hanya beberapa gelintir orang saja ini mengundang perhatian semua pihak termasuk aparat keamanan Polres Jember yang menerjunkan beberapa pasukannya, Selasa (31/3) kemarin.
Unjuk rasa damai ini diwarnai aksi bakar simbolik berkas Daftar Pemilih Tetap (DPT) baik di Kantor Bapenduk Capil hingga di Kantor KPUD Jember di Jl Kalimantan. Suasana tegang dan nyaris adu jotos terjadi antara koordinator aksi Kustiono, demonstran Sudarsono, dengan anggota KPUD Divisi Pendataan dan Pemutakhiran Data Pemilih Hannan Kukuh.
Karena tak puas, dengan jawaban dan respon Hannan Kukuh, koordinator aksi Kustiono Musri membubarkan aksinya memilih kabur dari ruang KPUD Jember. Dia di halaman KPUD membakar berkas – berkas DPT yang disimbolkan dengan kerdus warna putih kotak ditulisi “DPT = Daftar Pemilih Tipu – Tipu”.
Sebelumnya, Hannan Kukuh berusaha menjelaskan kepada demonstran bahwa proses pendataan pemilih sudah dilakukan benar. Jika dalam pemutakhiran data masih ditemukan masyarakat yang belum terdata sebagai pemilih tetap, maka bisa dilakukan penggantian. Jika ditemukan orang meninggal bisa dicoret. Hal ini diakui pekerjaan tidak mudah dan memakan waktu lama.
Tapi oleh Kustiono , jawaban itu masih bersifat normatif dan mengelak dari tanggungjawab. Jika diproses secara benar baik tahapan DP4 hingga DPS dan menjadi DPT secara transparan maka akan didapat data yang baik. Salah satu yang fatal adalah KPUD tidak menyiapkan software khusus untuk entry data selain data manual excel sheet tersebut.
“Kalau entry data seperti itu tidak ada program khusus maka tidak bisa dikontrol jika ada NIK ganda, atau nama balita. Karena tidak ada variabel kontrol dalam data pemilih itu. Masak DP4 dari bapenduk diserahkan 5 April 2008 itu tidak diapa – apakan,” curiga Kustiono.
Hannan lantas mengelak, dia malah mengatakan kenapa baru sekarang ini ada protes menjelang Pemilu. Sementara itu dia sudah memberikan waktu pengumuman data pemilih di tiap PPS beberapa hari. Pernyataan inilah yang lantas memantik emosi massa. Kustiono, Sudarsono, dan Nurdiansyah Rahman marah karena anggota KPUD dinilai sangat kerdil tidak memahami tupoksi sebagai abdi negara.
“Kamu itu digaji, ngomongnya jangan ngawur. Sialan. Kalau begitu apa yang telah kamu kerjakan dalam proses data DPT itu. Ayo.. mana dana yang 6 milliar itu,” ujar Sudarsono, mencak – mencak.
Akhirnya, massa merangsek keluar setelah sebelumnya mencak – mencak dan marah – marah. Massa Japer sambil membakar simbol DPT di halaman KPUD itu meminta KPUD diaudit terkait pengelolaan anggaran pendataan dan pemutakhiran pemilih selama ini.
“Kalau begitu, kita akan kejar KPUD ini sampai di mana pertanggungjawaban dana Rp 6 milliar terkait pendataan pemilih itu, masak hasilnya amburadul kayak begini. Ada balita jadi pemilih, turis jadi pemilih, wartawan tidak masuk DPT, dan macam – macam, ada yang usia warga menjadi minus 51 dan lain sebagainya,” teriak Kustiono.
Selain mendesak dilakukan audit terhadap anggaran dana KPUD itu, Japer juga meminta kepada aparat pemerintah Pusat terutama untuk segera merevisi data pemilih tetap seluruh Indonesia untuk diproses dengan software dan teknologi. kim