BUKA PENDAFTARAN CALEG ANTI MONEY POLITIK

JEMBER – Jaringan Pemilih Rasional (Japer) merasa prihatin dengan kondisi masyarakat, politik kekinian. Masyarakat sudah bertindak sangat pragmatis, dan tidak mau diajak berpikir panjang terhadap tatanan kehidupan masa depan. Tapi, lebih cenderung mementingkan urusan uang, dan material.
Jika dibiarkan maka kondisi ini akan mengakibatkan tatanan Demokrasi Indonesia akan runtuh, dan berganti kepada demokrasi Kapitalis. Negara Indonesia lambat laun akan menjadi Kapitalis. Untuk itu demi mencegah praktek Pragmatisme politik di kalangan masyarakat maka Japer merasa perlu melakukan gerakan kampanye anti korupsi bagi caleg, dan cara – cara bersih dalam kampanye serta tidak menggunakan money politik.
“Kegiatan money politik, kampanye memberikan uang kepada masyarakat agar disuruh memilih caleg yang bersangkutan itu harus kita lawan. Masyarakat harus sadar, dan politisinya juga harus melek. Rakyat sekarang butuh teladan. Jika semua melakukan money politik maka kejatuhan demokrasi Indonesia di depan mata,” ujar Kustiono Musri, Sekretaris Japer.
Japer dalam agenda ini, mulai Rabu (25/3) membuka pendaftaran bagi calon anggota legislatif baik DPR RI, DPRD TK I, DPRD TK II Jember untuk beramai – ramai berkomitmen menolak praktek politik uang, tolak money politik, tolak korupsi dan menolak segala bentuk kecurangan dalam Pemilu.
“Kita menolak dan mewaspadai adanya praktek money politik. Pemilu 9 April 2009 sudah banyak dalam catatan kita yang telah menggunakan money politik untuk meraih suara. Maka kita warning agar semua Caleg dari semua tingkatan untuk bersama – sama kami bergabung menolak money politik saat coblosan,” ujar Kustiono Musri.
Pendaftaran itu bisa disampaikan langsung di Sekretariat Japer Jl Gajah Mada VII No 24 Jember. Cukup datang dan menandatangani pakta integritas di bawah sumpah untuk menolak praktek money politik mulai hari ini. “Dari 725 caleg se Jember, ditambah DPR RI dan DPRD TK I maka semuanya kalau perlu menandatangani pakta integritas itu. Bagi yang tidak mau, tidak mendengar pengumuman ini maka dianggap mendukung money politik,” tegas Kustiono.kim