JAPER SERUKAN SMS ANTI “SERANGAN FAJAR”

JEMBER - Pesan singkat atau Short Massage Service (SMS) yang menyerukan kepada pemilih agar tak tergoda dengan "serangan fajar" atau politik uang dari calon anggota legislatif (caleg) saat Pemilu Legislatif 9 April 2009, diwacanakan oleh Jaringan Pemilih Rasional (Japer).

Sebelumnya, Japer telah mengadakan pertemuan beberapa caleg yang menyetujui anti politik uang. Bahkan dalam pertemuan itu Japer mengumpulkan beberapa caleg dari DPR RI, DPRD TK I, dan DPRD TK II yang disebar dengan undangan ke partai politik masing – masing peserta pemilu.
Parpol itu diminta untuk mengirimkan utusannya baik melalui surat atau datang langsung untuk menyatakan komitmen dan berkoalisi dengan Japer untuk tidak menggunakan uang dalam Pemilu Legislatif 2009 ini.
Kalimat dan isi kata – kata SMS itu diserahkan sepenuhnya kepada masing – masing partai politik dan caleg yang telah berkomitmen untuk menolak politik uang.
"Waspadai pembodohan politik dengan janji-janji tidak realistik. Legislatif berkewenangan untuk fungsi membuat undang-undang/peraturan daerah, mengawasi pemerintah dan membuat serta menetapkan anggaran pembangunan. Jangan tukar hak pilih kita dengan sembako dan uang,” ujar Kustiono Musri, Sekretaris Japer.
Sejumlah warga Kota Jember hingga kini masih dinina bobokkan dengan beberapa aksi para caleg yang telah diindikasikan menggunakan politik uang. Bahkan terakhir Japer melaporkan Sanusi Mochtar Fadillah, dari PKPB yang dinilai telah melanggar dengan mengedarkan kartu anggota untuk bisa ditukar dengan uang jaminan kematian, perkawinan, dan hajatan.
Jika di kota lain, penyeru anti politik uang lebih menyembunyikan diri, tapi di Jember JAPER berani menyerukan komitmen anti politik uang itu dan bahkan sebagai promotor anti Politik Uang dalam Pemilu Legislatif kali ini.
Japer menyerukan bahwa sebagai pemilih yang cerdas masyarakat harus bisa menentukan pilihannya dan sesuai dengan hati nurani, termasuk sesuai dengan kapabilitas para caleg.
Sementara itu, beberapa warga yang ikut menyaksikan kampanye anti politik uang yang digelar Japer di Pasar Induk Tanjung, Kota Jember Jl Samanhudi Jember itu terlihat sedikit berubah mimiknya saat dalam Pemilu Legislatif kali ini mereka harus menolak menerima uang.
“Kalau uangnya saja diambil, tapi tidak memilih orang itu bagaimana. Kan itu sah – sah saja,” ujar salah seorang warga Pasar Tanjung, yang juga pedagang baju ini.
Melihat hal itu, tahapan masyarakat demikian ini adalah sebagai langkah awal menuju kesadaran politik bagi masyarakat agar bangunan demokrasi Indonesia tidak runtuh karena bisa dibeli dengan uang.
“Demokrasi kita akan bisa berubah menjadi Kapitalis, dan elit parpol dan pemerintahan jika dibiarkan seperti ini menggunakan uang sebagai segala – galanya, maka Indonesia akan hancur,” ujar Kustiono Musri.
Beberapa caleg yang bergabung dan berkoalisi anti politik uang itu diantaranya yang terbanyak hadir adalah caleg DPR RI, dan DPRD TK I. Sementara Caleg DPRD TK II tidak banyak yang hadir. kim