BUKU BKS JIPLAKAN DILAPORKAN IKAPI

Temuan AP3K Bertambah Lebar

JEMBER - Kasus peredaran Buku Kerja Siswa Sekolah Dasar (BKS SD) jiplakan dan pelanggaran hak cipta ini terus berkembang. Kini Asosiasi Penerbit, Pedagang, dan
Pengusaha Kecil (AP3K) Jember terus menemukan BKS jiplakan di berbagai sekolahan dan di berbagai mata pelajara, tidak hanya Matematika, dan PPKn.

Untuk itu, AP3K bakal segera melaporkan kasus itu ke Ikatan Penebit Indonesia (IKAPI) pusat.
Ketua AP3K Jember Embong Raharjo mengakui selama ini masih dianggap biasa saja. Tapi, setelah dikaji ternyata selain merusak kurikulum dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Di pihaknya sendiri selaku pengusaha dampaknya sangat terasa. Sebab, omset penjualan buku resmi mereka drop.
Faktanya, ditemukan buku BKS SD jiplakan. Yang mengejutkan adalah penulisnya, hingga penyusun dan pengarah adalah melibatkan para pendidik, guru, pejabat Dinas Pendidikan, dan dosen yang berpendidikan tinggi.
AP3K, menemukan kembali buku – buku jiplakan itu di berbagai mata pelajaran. Sebelumnya, hanya ada sekitar 2 mata pelajaran. Dan itupun diidentifikasi masih di buku SD kelas satu saja. Tapi, temuan terakhir berbagai mata pelajaran itu juga dijiplak.
“Ini sangat gawat Mas. Kita temukan semua buku SD mulai kelas satu hingga kelas enam, dan semua mata pelajaran juga jiplakan. Kita akan segera laporkan ke IKAPI. Kalau soal hukum pidana, itu terserah penerbit yang dirugikan,” ujar Embong Raharjo.
Selain merugikan penerbit, BKS jiplakan ini juga merugikan seluruh siswa SD karena kurikulumnya mundur setahun. AP3K masih terus melakukan pencairan sampai ke BKS yang sudah tak terpakai.
"Untuk mencari awalnya BKS jiplakan ini sebenarnya dari mana," ujarnya.
Terkait penerbit asal Surabaya yang merasa dirugikan dalam kasus ini, PT Graha Ilmu, dan Mutiara Ilmu, belum ada respon. Dia tidak tahu apa memberikan hak produksi kepada Diknas, dan oknum di Jember itu.
“Tapi, jika begitu pegawai negeri itu memakan uang BOS. Sebab, buku itu memakai dana BOS regular dipotong langsung di depan,” ujarnya.
Terpisah, Kepala Kantor Informasi dan Komunikasi Jember Agus Slameto mengaku semua pejabat dalam kasus itu akan diperiksa dan dimintai keterangan Inspektorat Daerah Jember (Badan Pengawas, Red lama).
“Ya jelas, toh. Sudah turun tangan itu secara internal. Sudah ada beberapa orang terkait BKS yang dipanggil Inspektorat. Kita tunggu saja hasilnya. Harus dibuka jujur kepada pers nantinya,” ujar Agus Slameto.
Dari info yang digali, panggilan itu juga terkait dugaan keterlibatan Kabid TK SD Drs H Jumari tercatat sebagai Tim Pengarah. Lalu Tim Penyusun lain, semisal Gunayat Sunaryo dan Kepala Dinas Pendidikan Drs H Achmad Sudiono, Msi, Psi.
Tapi, keduanya saat di hubungi wartawan baik telepon, dan SMS keduanya tidak mengakui adanya pemanggilan itu.
Terakhir Achmad Sudiyono mengaku dia masih di Jakarta. Tapi, kabar yang beredar, Kadiknas ini dipanggil Bupati Jember MZA Djalal di Pendopo Bupati.
Sedang Drs H Jumari, mengaku berada di Balung melayat ibunya yang meninggal dunia.
"Inspektorat tidak ada hubungannya dengan kita. Kita masih memproses masalah ini. Penyusun sudah kita klarifikasi dan ke penerbit di Surabaya," kata Jumari.
Sedang Kepala Inspektorat Jember Abdul Muis Baliya mengaku masih belum melakukan langkah apapun apalagi memanggil pejabat Diknas terkait BKS jiplakan.
"Kita belum panggil, jika ada pelanggaran kita akan sanksi. Seharusnya penerbit
jadi korban itu lapor ke polisi, kenapa penerbit diam saja,” ujar Abd Muis Balya.kim