FDR : PILPRES BANYAK PELANGGARAN !

JEMBER - Front Demokrasi Rakyat (FDR) bersama belasan anggotanya “meluruk” Kantor Panwaskab Jember, di Jl Dewi Sartika, dan Kantor KPUD Jember di Jl Kalimantan, secara bergantian Senin (13/7) siang.

Mereka mendesak agar Bawaslu, KPU dan Polri mulai dari tingkat atas hingga ke struktur di tingkat bawah untuk mengusut tuntas semua jenis pelanggaran pemilu baik yang bersifat administratif hingga pidana sesuai UU No 42 tahun 2008.
“Pilpres banyak pelanggaran, usut tuntas pelanggar pidana dan administratif. Kita dukung Panwaslu untuk menegakkan aturan dan hukum,” teriak Rico, salah satu pentolan aksi.
Dalam surat protesnya, dia menyitir beberapa berita di media massa terkait banyaknya temuan pidana Pilpres 8 Juli 2009 kemarin. Diantaranya, pencoblos ganda, DPT bermasalah dengan pemilih anak di bawah umur untuk diproses secara hukum.
Untuk kasus DPT dan carut marutnya persoalan di Jember semisal persoalan kasus DPT di Kabupaten Jember dan secara nasional (masuknya daftar pemilih di bawah umur) dan pemilih ganda, agar diproses oleh Bawaslu.
Sementara itu, untuk Panwaskab Jember, KPUD Jember, dan Polres diminta untuk mengumumkan kepada publik atas semua hasil penyelidikan terhadap berbagai pelanggaran Pemilu Presiden di Kabupaten Jember secara transparan.
Mereka juga mengajak kepada elemen masyarakat untuk ikut aktif mengawasi proses penyelidikan sampai ke tingkat pengadilan oleh aparat yang berwenang terkait berbagai jenis pelanggaran Pilpres 8 Juli kemarin.
“Temuan kita banyak sekali. Di TPS 25 ada pencoblosan dua kali oleh A Winarko, nomor urut DPT 473, dia sudah mencoblos di TPS 9 Dawuhan, Pulo, Tempeh Lumajang. Ditemukannya 10 pemilih di bawah umur di Ponpes AL Qodiri, di TPS 13, anehnya katanya hanya 5 santri yang terbukti. Padahal menurut PPL dan saksi ada 10 orang santri dimobilisr. Di temukannya formulir C4 kosong di dekat TPS 13 dan 2 surat C 4 sudah terisi nama Hasan Basri, dengan KTP Surabaya, Ari Kurniawan, dan atas nama Muzadil Fuad, sudah disobek sobek,” ujar Rico.
Dari kejadian di Al Qodiri saja sudah bisa dijadikan bukti bahwa Pilpres 2009 penuh persoalan dan pelanggaran. Persoalan ini harus dipertanggungjawabkan di depan seluruh rakyat Indonesia. kim