WARGA BAKAR DATA PEMILIH

• Ditempel JAPER, Dirobek, Kinerja KPUD Digugat

JEMBER – Tak sel ang beberapa saat setelah aktivis pemantau pemilu Jaringan Pemilih Rasional (Japer) pimpinan Drs Farid Wajdi, dan beberapa teman lainnya menempel daftar pemilih hasil perbaikan model A.2.2 di tempat terbuka di lorong gang padat penduduk di Jl Manggar IV Gebang Kota Jember, beberapa warga ada yang tak terima.
Mereka merobek beberapa lembar kertas daftar pemilih di lingkungan TPS 27 RW 2 Kelurahan Gebang yang baru ditempel itu lantas membakarnya dengan korek api.
Aksi warga itu dilakukan karena tidak terima namanya tidak masuk di daftar pemilih. Warga menuding daftar pemilih di Pemilu 2009 tidak valid bahkan berpotensi menimbulkan suara golput tinggi.
“Buat apa data ini. Ini yang menyebabkan golput tinggi. Bukan masyarakat yang tidak mau memilih. Tapi, datanya memang tidak ada,” ujar warga di lorong gang.
Melihat itu, sejumlah aktivis Japer nyaris bentrok dan berusaha meredam emosi warga dengan memberikan pemahaman. Sekretaris Japer Kustiono Musri, menjelaskan bahwa Japer telah mewarning kepada KPUD, Pemerintah, dan aparat keamanan serta Panwaskab untuk mewaspadai kerawanan Pemilu 2009 dari berbagai sudut diantaranya persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Kustiono menegaskan persoalan DPT sama dengan persoalan daerah lain di seluruh Indonesia. Hal itu karena ada ketidakseriusan Pemerintah dan KPU dalam membuat sistem pendataan dan pemutakhiran data penduduk secara akurat.
“Kita lihat sistemnya ada yang salah. Kita punya solusi untuk itu. Sebenarnya kita melihat tidak ada will saja yang lurus dan jujur terhadap persoalan data penduduk. Maka dari itu dikeluarkan Perpu No 1 tahun 2009. Ini kan langkah Presiden mengantisipasi kerawanan gugatan itu,” ujar Kustiono.
Tapi, masyarakat tidak akan mengerti ada perpu atau tidak. “Contohnya warga tadi. Kita jelaskan baru mengerti. Dikiranya, dia tidak boleh mencoblos,” ujarnya.
Setidaknya Japer mendesak transparansi proses tahapan pendataan pemilih oleh KPUD Jember secara benar tahap demi tahap. Karena selain menyangkut anggaran besar. Jika tidak maka persoalan DPT akan menjadi bom waktu.
Pendataan dari model A4 dari Bapenduk, menjadi A1.1, lalu A2.1, hingga A2.2 dan A3 serta rekapitulasi model A6 itu harus transparan. Ketidaktahuan masyarakat selama ini karena transparansi tidak dilakukan KPU dan perangkat di bawahnya.
“Kita khawatir persoalan ini akan berkembang dan jadi kerawanan baru,” ujar Kustiono Musri.
Sebelum terjadi, KPUD diminta segera memperbaiki dan melakukan pendataan yang benar. Sebab, ada potensi penggelembungan suara di beberapa dapil dan kecamatan di Jember bisa saja terjadi. Karena ada pemilih baru yang di luar DPT. Padahal inti daftar pemilih tambahan itu adalah karena kepindahan tempat mencoblos saja, menggunakan model A4 dan A5.kim