JEMBER – Upaya Pemerintah untuk membantu warga miskin melalui bantuan langsung tunai (BLT) tak semulus pelaksanaannya di lapangan. Kali ini, warga miskin bernama Sarkun alias P Nur, yang menderita penyakit lumpuh terancam tidak bisa mencairkan BLT Rp 400 ribu (dua bulan) karena tidak bisa diwakilkan istrinya.
Kasus ini sedang dikawal oleh Aliansi Masyarakat Miskin Indonesia (ARMI) Kecamatan Arjasa, Andi Sungkono. Menurut data klarifikasi yang dilakukan oleh Andik, bahwa baru saat ini pihaknya mendapati BLT tidak bisa dicairkan oleh istri penerima padahal syarat – syarat telah lengkap.
Bahkan, saat itu yang bersangkutan Iya alias Bu Nur, telah meminta surat keterangan Desa dari Kades dan memfoto kopi KTP suaminya, termasuk identitas dirinya. Surat keterangan Desa ini ternyata tidak juga jitu mencairkan dana BLT suaminya itu.
Dia kata Andik, lantas meminta pertolongan Camat Mayang. Tapi, oleh Kantor Pos Mayang dana tersebut malah dipersulit dan tidak bisa dicairkan. Kepala Kantor Pos Mayang Maryadi, saat berusaha dikonfirmasi tidak ada di tempat. Berkas surat – surat itu sudah dibawa balik oleh Iya alias Bu Nur, istri penerima BLT itu pulang.
Dari sanalah, Andik, menerima keluhan dari masyarakat miskin yang selama ini didampinginya. Baik mengurus surat keterangan keringanan pelayanan kesehatan Jamkesmas hingga persoalan BLT di desa – desa.
Akhirnya, warga Dusun Krajan Lama, RT 02 RW 01 Desa Bedadung, Kecamatan Pakusari ini mengadu ke ARMI. Dia menceritakan kronologi kejadiannya. Selepas itu Andik mengantar ke Pos Mayang. Hasilnya sama juga. Dana BLT itu tidak bisa dicairkan.
“Saya tak percaya, wong ini syarat lengkap kok ditolak dicairkan. Ini masalah nya ada apa ini saya curiga, “ ujar Andik.
Dia lantas pergi ke Kantor Pos Besar di Jember. Di sana didapati pernyataan bertolak belakang dengan keterangan Kepala Kantor Pos Mayang. Malahan syarat yang sudah dilengkapi dari Desa itu telah cukup untuk mencairkan.
“Sampai kita bawakan foto suami pelapor ini, yang tergeletak di ranjang tak berdaya karena lumpuh. Keluarga ini mendapat BLT dari data tambahan, dia lumpuh selama 5 tahun,” ujar Andik.
Rencananya, besok pihaknya langsung melabrak Kantor Pos Mayang untuk mencairkan dana BLT itu. Jika masih tetap tidak bisa. Maka kepala Kantor Pos Mayang diminta untuk dimutasi dan telah melanggar hak – hak warga termasuk mempersulit pencairan BLT. kim
DUDUK 2 JAM JADI JUTAWAN
Nih Dia !
LUMPUH, DANA BLT DIPERSULIT KANTOR POS
MARET , INFLASI TEMBUS 0,5 %
JEMBER - Laju inflasi di Kabupaten Jember menjadi fokus perhatian. Karena dengan inflasi tinggi masyarakat buruh kecil, dirugikan, dan yang diuntungkan adalah golongan produsen dan pedagang.
Catatan Bank Indonesia (BI) sekitar Maret 2009 di Kabupaten Jember mengalami inflasi 0,5% (m-t-m).
“Dan dari 66 kota di Indonesia tercatat 44 kota yang mengalami inflasi dan 22 kota mengalami deflasi, “ ujar Kepala BI Jember Rasyid usai bertemu dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Rabu (29/4) di Aula BI.
Rasyid mengatakan inflasi tertinggi terjadi di Jayapura (1,7%) dan deflasi tertinggi terjadi di Maumere, NTT (-1,34%). Di Jawa Timur, tercatat 6 kota mengalami inflasi dan 1 kota mengalami deflasi.
Sedangkan inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Malang (0,61%) dan deflasi terjadi di Kabupaten Probolinggo (-0,01%).
“Bahan makanan berupa beras mengalami inflasi terbesar di Jember saat bulan Maret 2009 dan pergerakan harga beras meningkat di bulan Januari-Pebruari, Mei-Juni dan September-Desember, dan memiliki bobot terbesar dalam perhitungan inflasi dan sering menjadi 15 komoditas penyumbang inflasi utama, “ ujarnya.
Untuk proyeksi inflasi 3 bulan ke depan dengan asumsi tidak shock (perubahan harga secara mendasar, misal kenaikan BBM, tarif listrik, bencana alam dll), tercatat pada bulan April 2009 inflasi mencapai 8,08%, Mei 2009 bisa mencapai 7,96% dan pada bulan Juni 2009 mencapai 7,28%.
Tahun ajaran baru (bulan Juli s/d September), tekanan inflasi di Jember selalu mengalami peningkatan, terutama pada tingkat inflasi kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga.
“Untuk itu TPID harus melakukan optimalisasi persediaan/stok barang dan jasa (produksi) dan koordinasi antara dinas/instansi terkait pemantauan dan pengendalian harga, untuk menciptakan ekpektasi masyarakat terhadap inflasi, “ bebernya.kim
GURU TIM SUKSES PKS DIANCAM 4 BULAN PENJARA
JEMBER - Guru Jonahes Sujono, yang dituding dan didakwa menjadi Tim Sukses untuk pemenangan calon legislator Lilik Ni’amah dari PKS Jember ini diancam 4 bulan kurungan penjara, karena telah melanggar UU No 10 tahun 2008 tentang money politik, Rabu (29/4) kemarin.
Johanes , dalam sidangnya terlihat tidak tenang. Dia semula tidak didampingi penasehat hukum tapi saat sidang tuntutan itu didampingi penasehat hukum Mispan, SH. Dengan gelisah dia mendengarkan tuntutan yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Awaluddin SH, yang dibacakan dengan suara khas batak keras dan lantang itu.
Sujono, dinilai melanggar UU No 10 tahun 2008 tentang pemilu, karena melakukan dugaan money politik untuk membantu caleg dari PKS Lilik Ni’amah, istri pengusaha terkenal Jember Mahfudi Husodo itu.
Dalam tuntutannya JPU menerangkan bahwa jelas bahwa Sujono, diperkuat saksi dan barang bukti itu melakukan penggalangan dukungan dan pendekatan secara material kepada warga masyarakat untuk memenangkan salah satu caleg dari PKS.
“Untuk Jaksa menuntut dengan 4 bulan penjara, dan subsider 1 bulan penjara. Serta denda Rp 3 juta minimal dan maksimal Rp 12 juta,” ujar Awaluddin SH, JPU.
Sidang dipimpin majelis hakim Totok, SH ini berjalan singkat. Agendanya adalah mendengarkan pembacaan berkas tuntutan saja. Sidang lantas dilanjutkan esok hari untuk mendengarkan jawaban pembelaan atas tuntutan JPU itu dari terdakwa.
“Kita menjeratnya itu karena dia seorang PNS dan tidak seharusnya PNS itu bertindak untuk melakukan perbuatan kampanye dan penggalangan dukungan itu,” ujar Awaluddin, usai sidang.
Tapi, pelibatan status PNS dari terdakwa itu dinilai Mispan SH, kuasa hukum terdakwa sebagai sebuah hal yang kelewatan. Bahkan dirinya menilai ada konspirasi yang dibangun. Tapi, saat didesak konspirasi antara siapa dengan siapa, dia tidak membuka. “Itu tidak bisa kami sebutkan,” ujarnya.
Dia menilai terdakwa sebenarnya mengerti kapasitasnya sebagai PNS dan tidak akan mencampuradukkan statusnya untuk menjadi Tim Sukses atau membantu kampanye caleg atau partai. Tapi Mispan, mengaku belum tahu dalam pemeriksaan sebelumnya.
Sujono ini sempat mengatakan sering didatangi oleh Mahfudi, suami dari Lilik Niamah, caleg PKS untuk keperluan memberi bantuan dalam berbagai kegiatan pemuda dan warga saat acara pengajian di rumah Pak Sul, di Dusun Petung, Desa Arjasa, Kecamatan Sukowono. kim
ABSENSI ANGGOTA DEWAN BIKIN OMSET TURUN
JEMBER - Dengan telaten Bu Sunyoto (45) ini membersihkan kotoran di meja makan. Siang itu, dia terlihat sendirian. Tak ada satupun pembeli yang mampir dan makan di warungnya. Kecuali, wartawan Surabaya Pagi, Rabu (29/4) kemarin.
Sejak adanya pesta demokrasi baik Pilgub hingga Pilleg ini, omset penjualan makanan (nasi, dan minuman) turun drastis. Biasanya bisa meraup keuntungan Rp 500 ribu – 600 ribu sehari kini turun menjadi Rp 150 ribu. Bahkan omsetnya kini turun menjadi Rp 270 ribu sehari.
“Ini sangat berbeda mas dengan di awal kami membuka usaha ini. Sejak ada pemilu ini ternyata warung ini jadi sepi,” ujar Bu Sunyoto, ini kepada wartawan mengeluh.
Dia lantas menggambarkan suasana warungnya menjadi ramai di kala pembelinya banyak berasal dari kalangan LSM, hingga anggota DPRD dan masyarakat yang datang mengadukan masalah ke kantor DPRD. Tapi, dia sendiri sangat heran kenapa saat ada Pemilu Gubernur, hingga Pemilu Legislatif ini warungnya menjadi semakin sepi.
“Tadi saja, biasanya dapat Rp 100 ribu, malah hanya dapat Rp 60 ribu,” ujarnya lagi.
Dia pun tanggap dengan pertanyaan wartawan. Dia menerangkan kalau warungnya ramai berarti suasana gedung DPRD ramai dipenuhi anggota DPRD yang ngantor. Sejak Pilleg hingga sekarang ini dan masa kampanye malah menurun pendapatannya. Omsetnya secara umum sangat turun.
“Kalau kantin ini kan tergantung dengan anggota DPRD nya Mas. Kalau tidak ada yang datang ya sepi,” ujarnya.
Hal inilah kemudian yang membuat Bu Sunyoto ini sering bergumam sendiri. Bahkan saat berbincang dengan wartawan ini, mengatakan bahwa dia sangat senang jika anggota DPRD itu setiap hari datang semua lengkap.
“Kalau anggota DPRD datang semua ramai warung saya Mas,” ujarnya.
Sekadar diketahui, bahwa selama ini anggota DPRD 90 persen mencalonkan diri menjadi calon legislator periode 2009 – 2014. Sehingga praktis tidak pernah ada di kantor DPRD. Selama beberapa bulan terakhir mereka disibukkan oleh kampanye, dan sekarang ini disibukkan bagaimana mengawal angka perolehan dukungan saat coblosan kemarin.
Pantauan Surabaya Pagi, sejak saat kampanye hingga sekarang ini anggota DPRD Jember nyaris 10 % saja yang masuk kantor. Dari 45 anggota DPRD hanya sekitar 10 hingga 9 orang yang datang. “Wah kalau seperti Senin kemarin enak Mas, soalnya semuanya hadir. Jadi ramai. Kan ada sidang paripurna LKPJ Bupati,” ujar Bu Sunyoto menimpali.
Potret gedung wakil rakyat Jember itu, kini lengang. Kabarnya beberapa anggota DPRD sebelum purna tugasnya ini per Juni 2009 ada yang melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah. “Lalu apa tujuannya, wong mau habis jabatannya,” celetuk Nunung aktifis Jaringan Pemilih Rasional (Japer) Jember kemarin menggugat.kim
BPK AUDIT PEMKAB JEMBER LAGI
Sekda Dikabarkan Diperiksa Kejakgung di Surabaya
JEMBER - Kabar kedatangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI ke Jember menyeruak. Bahkan beberapa pejabat mengaku kebingungan melihat kedatangan Tim BPK itu. Yang jelas akan mengaudit secara reguler keuangan di Pemkab Jember. BPK kemarin telah menemukan beberapa dugaan kerugian uang negara dalam beberapa proyek di Pemkab Jember, tahun 2008.
Kini mereka dikabarkan datang lagi. Kedatangan Tim BPK itu juga akan melaksanakan beberapa agenda pemeriksaan di beberapa Satuan Kerja (Satker). Ada indikasi BPK RI ini menjalankan tugas terkait penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Tim Kejaksaan Agung RI sebelumnya terkait dugaan korupsi.
Diakui oleh Kasubdit Pidkor Kejakgung M Anwar beberapa waktu lalu, bahwa salah satu dasar penyelidikan dan penyidikan kasus dugaan korupsi di Jember adalah ditemukannya kerugian negara oleh BPK.
Kedatangan BPK ke Jember kali ini tidak banyak yang tahu. Tapi hal itu cukup membuat sejumlah pejabat di Jember resah. Keresahan itu bertambah sebab, sejumlah pejabat pekan ini juga sedang menjalani pemeriksaan Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) terkait dengan sejumlah dugaan korupsi yang ada di lingkungan Pemkab Jember dan jajarannya.
Seorang pejabat eselon II Pemkab hari ini mengaku sedang disibukkan mendampingi 5 orang pemeriksa dari BPK RI yang baru datang dari Surabaya. Rencananya kelima pemeriksa itu bakal tinggal di Jember dalam waktu lama. Karena agenda pemeriksaan cukup banyak dan melibatkan hampir semua unit kerja di Jember.
Kabag Hukum Pemkab Jember, Mudjoko SH, kepada wartawan, membenarkan adanya kedatangan Tim BPK RI untuk memeriksa di Satker Pemkab Jember.
Tapi, menurutnya pemeriksaan kali ini hanya pemeriksaan biasa saja. "Nggak ada yang istimewa, biasa saja," ujarnya.
Terkait informasi ada pemeriksaan sejumlah pejabat oleh Kejagung hari ini, Mudjoko enggan berkomentar banyak. Apalagi kabar yang beredar hari ini Sekda Jember, Drs. Djoewito juga turut diperiksa. Tapi, informasinya pemeriksaan dilakukan di Surabaya. Sekda Djoewito dikabarkan diperiksa Tim Kejakgung di Kejati Jatim, terkait sejumlah kasus. "Saya belum tahu,” pungkas Mudjoko. kim
BUPATI SUMPAH TIDAK KORUPSI
.JPG)
Sindir Pendukung Bandara
JEMBER - Bupati Jember MZA Djalal bersumpah dia tidak korupsi dalam kasus sewa pesawat di Bandara Notohadinegoro Jember. Dia juga menyindir pihak yang mendukung operasional Bandara, saat hendak dibuka tapi setelah terjadi begini lepas tangan.
Dikatakannya, pembukaan Bandara Notohadinegoro atas desakan masyarakat dan politisi. Tapi kini saat ada persoalan, semua yang dulu mendesak justru lepas tangan.
Dalam kasus itu, dua pejabat Pemkab dijadikan tersangka. Kata dia, desakan itu sudah direspon. "Mulai saya menjabat Bupati sampai medio 2008, wartawan, tokoh masyarakat, politisi, kiai, partai politik, terus menuntut melanjutkan lapter (lapangan terbang atau bandara, red)," ujarnya.
Djalal bersikukuh tidak mau meneruskan pembangunan bandara dan membuka jalur penerbangan komersial. “Selalu saya jawab : rugi. Tak satu pun yang percaya omongan saya," ujarnya.
Tuduhan berkembang bahwa Djalal enggan melanjutkan pembangunan bandara, karena itu kebijakan Bupati lama, Samsul Hadi Siswoyo. Padahal, ia tidak pernah bermaksud tidak melanjutkan pembangunan bandara dengan alasan itu produk bupati lama.
Akhirnya, Djalal memutuskan memenuhi tuntutan sejumlah elemen masyarakat itu untuk membuka bandara. "Saya manusia biasa, mungkin saya salah. Oke, lalu kita coba trial," katanya.
Uji coba itu dilakukan media Agustus 2008. Dengan bermodalkan uang Rp 5,7 miliar dari Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP), Pemkab menyewa pesawat tipe LET 410 dari maskapai Tri MG. Konsultan penerbangan adalah PT Aero Express.
Penerbangan uji coba ini berjalan tiga bulan. Uang meminjam PDP karena APBD awal tidak menganggarkan sewa pesawat. Pemilihan Tri MG dilakukan. Kata dia, setelah tak ada satu pun maskapai yang mau masuk ke Jember.
"Tak ada satu pun maskapai yang mau membuka penerbangan Jember - Surabaya karena rugi," kata Djalal.
Seperti diduga, penerbangan komersial selama tiga bulan itu benar-benar merugi. Kadishub Jember Sunarsono dan Kepaal Perkebunan Daerah Ir Syafril Djaya kini ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung.
"Sekarang semua (pihak yang dulu menuntut pembukaan bandara) hand up (lepas tangan)," ujarnya.
Berarti mereka yang dulu menuntut harus ikut bertanggungjawab? ."Mereka secara moral. Kalau secara hukum saya yang bertanggungjawab. Ini konsekuensi logis sebagai Bupati," ujarnya.
Bupati MZA Djalal, sampai bersumpah “Demi Allah, Saya Tidak Korupsi”. Tahun ini, sewa pesawat tetap akan dilakukan untuk kemudian dievaluasi. Kejaksaan Agung kendati telah menetapkan dua pejabat Pemkab menjadi tersangka dalam kasus sewa pesawat tipe LET 410 dari maskapai Tri MG, uji coba penerbangan komersial Jember - Surabaya selama tiga bulan Agustus 2008.
Modalnya Rp 5,7 miliar dari Perusahaan Daerah Perkebunan. Konsultan penerbangan adalah PT Aero Express.
"Demi Allah, saya dan kawan-kawan tidak korupsi di lapter (bandara)," ujarnya.
Sejak awal dia sudah mengingatkan, bahwa pembukaan penerbangan komersial Jember - Surabaya merugi. Tapi semua pihak di Jember mendesak agar Bandara Notohadinegoro segera dilanjutkan. Bahkan, sejumlah tokoh berbicara di media massa soal keuntungan membuka bandara yang dibangun pada masa kepemimpinan Bupati Samsul Hadi Siswoyo itu.
"Maaf, ngawur semua mereka berhitung. Tidak punya dasar. Ternyata rugi sungguhan," kata Djalal. Kendati sudah merugi, pembukaan bandara untuk penerbangan komersial tahun ini tetap akan dilanjutkan. Djalal mengatakan, DPRD Jember sudah memberi amanat melalui APBD untuk menyewa pesawat.
Djalal minta masyarakat Jember menyadari kesulitan Pemkab. Tapi bukan berarti Pemkab akan menyerah. "Kita tidak boleh menyerah. Kita akan evaluasi lagi. Tiap tahun kita akan evaluasi," katanya.
Pemkab Jember tetap membuka diri terhadap maskapai lain. Pemkab tidak akan terburu-buru menentukan. Soal untung rugi, maskapai yang akan masuklah yang bisa berhitung."Kalau dari sisi kita tetap tidak menguntungkan. Tapi dari pihak lain kita tidak tahu," ujarnya.kim
CALEG PDIP GUGAT PPK
Diduga Jual Beli Suara
JEMBER - Caleg nomor 1 dapil V dari PDI-P Ir Agus Hadi Santoso berencana menggugat pidana kepada PPK dan perdata ke Mahkamah Konstitusi, terkait dugaan penggelembungan suara dan desakan perhitungan ulang.
Agus yakin perolehan suaranya terbanyak dibanding caleg lain di partainya. Tapi dari perhitungan KPU suaranya kalah dari caleg lain, Soeharto. Menurut Agus perolehan suaranya tidak berkurang. Tapi justru caleg lain dalam perhitungan sebelumnya di formulir C1 minim, saat dilakukan penghitungan ulang di PPK Bangsalsari dan KPU, bertambah misterius.
Karena itulah Partai membentuk tim investigasi. Hasilnya ditemukan indikasi dugaan pengelembungan suara. Agus mengaku sudah mengantongi bukti dan saksi yang saat ini dalam proses pemberkasan di Panwaskab.
Sementara untuk gugatan ke MK karena harus melalui partai, gugatan akan diluncurkan pasca penetapan KPU 9 Mei 2009. Yang jelas sikap DPC PDI-P sudah jelas, siap memberikan rekomendasi untuk gugatan ke MK.
Lebih jauh Agus menerangkan, ada salah satu PPK di dapil V yang diduga melakukan jual beli suara. Indikasinya usai penghitungan suara PPK membagikan uang kepada saksi parpol yang hadir masing-masing Rp 100 ribuan, berdalih pengganti uang lelah.
Pertanyaannya kata Agus, dari mana PPK mendapat uang itu jika bukan dari salah satu caleg. Sementara itu Ketua Bapilu DPC PDI-P Jember Yusuf Iskandar mengatakan, DPC PDI-P setelah menerima pengaduan calegnya langsung rapat dipimpin Sekretaris DPC, I Nyoman Martini.
Hasilnya DPC PDI-P menurunkan Tim Investigasi atas dugaan pergeseran suara ini. Prinsipnya DPC PDI-P bersikap adil kepada semua kader. Jika kedua kader berselisih maka internal bisa menyelesaikannya.
Dan DPC akan membantu secara internal. Tapi Yusuf berharap kedua pihak tidak membuat gerakan-gerakan yang mengancam terpecahnya kader PDI-P di Jember. Tapi jika keputusan partai nanti tidak mampu memuaskan salah satu pihak, Yusuf mempersilahkan menempuh jalur hukum dan pihaknya siap memfasilitasi siapapun kadernya.
Gugatan ke Mahkamah Konstitusi mengharuskan melalui pintu partai, bukan perseorangan. Sehingga DPC PDI-P akan memberikan rekomendasi untuk mengajukan gugatan itu. kim
FLU BURUNG SERANG 14 KECAMATAN
JEMBER - Penyebaran wabah flu burung di Jember semakin mengkhawatirkan. Bahkan jumlahnya meluas dari sebaran daerahnya. Hampir separuh dari wilayah jumlah Kecamatan se Kabupaten Jember telah diserang flu burung alias avian influenza ini.
Menurut data Dinas Peternakan dan Perikanan Pemkab Jember, terdapat 14 Kecamatan dari 31 Kecamatan se Kabupaten Jember telah dinyatakan positif terserang flu burung.
Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Pemkab Jember, Ir Dalhar mengatakan bahwa masyarakat diminta tetap berhati – hati, sebab daerah yang belum terkena serangan flu burung itu bisa kena serang. Warga juga diminta berhati – hati saat melakukan kontak langsung dengan unggas di 14 wilayah Kecamatan saat ditemukan tewas itu.
"Hasil uji laboratorium hasilnya begitu Mas. Ternak - ternak yang mati di 14 wilayah itu karena positif terjangkit flu burung," ujarnya.
Dari 14 Kecamatan yang dinyatakan positif terkena flu burung itu diantaranya adalah Kecamatan Ajung, Arjasa, Pakusari, Sempusari, Panti, Jenggawah, Tempurejo, Mumbulsari, Sukorambi, Patrang, Ambulu, Sukowono, Kalisat, dan Tanggul.
Pihaknya berharap tidak ada penularan virus flu burung ini pada manusia. Karena sampai saat ini status positif hanya berlaku pada unggas. Pemkab melalui DInas Peternakan dan Perikanan serta Dinas Kesehatan Jember menghimbau masyarakat agar lebih berhati-hati ketika melakukan kontak langsung dengan uanggas. kim
UNAS SMP, 2 ABSEN 1 HAMIL
JEMBER - Sedikitnya ada 6 pelajar siswa MTs Negeri 2 Jember absen padahal, Senin (27/4) digelar ujian nasional (Unas). Yang mengejutkan, salah satunya sedang hamil.
Hal itu dikatakan, Kepala Dinas Pendidikan Jember Drs Achmad Sudiyono. Keenam siswa itu mundur dari Unas dengan berbagai alasan.
"Ada yang mundur karena sudah bekerja, ada yang karena hamil," katanya.
Kadiknas ini menolak jika pihak sekolah yang melarang siswa yang hamil itu mengikuti ujian. Justru orang tua siswa itu sendiri yang menarik mundur sang siswa begitu tahu hamil.
"Pelajar ini oleh orang tuanya dikawinkan dengan catatan tidak hamil. Ia beberapa bulan lagi sudah lulus. Tapi ternyata di perjalanan dia malah hamil, akhirnya berhenti sekolah," ujarnya.
Dia sangat menyesalkan ada siswa di bawah umur dan di usia sekolah sudah dinikahkan. Tapi dia tidak bisa berbuat apa apa lagi. Pihaknya hanya bisa menghimbau dan tidak bisa melarang, karena menikahkan anak adalah wewenang orang tua masing - masing.
"Mungkin karena sudah baligh makanya dijodohkan, dan dinikahkan," tegasnya.
Menikah dan hamil itu juga menjadi salah satu alasan bagi siswa sekolah tingkat menengah atas dan kejuruan, mengundurkan diri dan tak mengikuti unas tempo hari. Di Jember ada sekitar 126 orang siswa SMA dan yang sederajat absen UNAS. Dari jumlah ini, hanya 3 orang yang mengikuti ujian susulan.
"Mayoritas dari mereka itu tidak ikut unas gara- gara menikah. Dan mayoritas mereka adalah pelajar sekolah swasta. Kalau sekolah Negeri jarang,” ujarnya.kim
GURU JADI JURKAM PKS, DISIDANG MBULET
JEMBER – Kasus pelanggaran pidana pemilu banyak yang sudah ditangani. Tapi, banyak pula yang tidak tertangani oleh Panwaslukab Jember. Salah satu yang diseret ke Pengadilan adalah seorang guru bernama Johanes Sujono, yang juga seorang juru kampanye DPD PKS.
Dia terlihat mbulet saat dicecar pertanyaan oleh majelis hakim. Dalam kasus itu dia yang statusnya seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) ini dianggap memberi keterangan berbeda – beda dengan pernyataan sebelumnya, dalam sidang di PN Jember, Selasa (28/4) kemarin.
Sudjono yang duduk di kursi terdakwa itu sempat “kelejingan” saat majelis hakim membeber keterangan yang diungkapkan ke penyidik berbeda dengan keterangan saat itu. Dia yang dituduh ikut berkampanye bagi calon legislator dari Partai Keadilan Sejahtera, Lilik Ni'amah, STP ini mengaku hanya mendapat titipan bola untuk diberikan kepada warga setempat.
Padahal, dalam aturan PNS jelas tidak diperbolehkan menjadi pelaksana kampanye. Majelis hakim yang diketuai Totok P. Sukanto dan jaksa Awaluddin SH ini tampak tidak sabar dengan jawaban inkonsistensi dari Yohanes Sujono ini.
Di awal terdakwa mengaku tidak tahu bahwa acara pengajian yang dia hadiri di rumah Pak Sul, di Dusun Petung, Desa Arjasa, Kecamatan Sukowono, Maret lalu berbau kampanye.
"Saya dapat telepon dan diundang oleh Sugeng, anggota klub voli untuk menyaksikan pemberian bola voli," ujarnya.
Dia mengaku tidak kenal seorang pengusaha yang memberi bola voli. Tapi faktanya dia mengaku mengenal pengusaha besar itu bernama Mahfudi. Mahfudi, bahkan kata Sujono, adalah suami caleg Lilik Ni’amah.
Majelis sempat bertanya apa kenal dengan istri Mahfudi, Sudjono sebelumnya mengaku tidak kenal. Tapi saat ditanya siapa suami Lilik Ni'amah, dia menjawab Mahfudi. “
“Hehehee... kamu ini bingung ya.?? Saudara ini bagaimana tadi bilang tidak kenal, sekarang kenal dan tahu. Kemarin katanya tidak ada di mushollah, tapi ngaku datang malam. Bagaimana sampeyan ini, makanya jangan bohong,” ujar Totok majelis hakim.
Sudjono mulanya bersikukuh tidak kenal Mahfudi Husodo, suami Lilik Ni'amah. Tapi selanjutnya, dia malah mengaku Mahfudi, sering memberi bantuan kepada warga sejak tahun 2006.
Sejumlah petinggi PKS Jember hadir melihat sidang yang digelar itu. Diantaranya Sekretaris PKS Jember Sudiyanto dan Caleg, dan mantan Ketua PKS Jember Khoirul Hadi, LC. Tampak istri Sujono, terlihat menangis di deretan belakang. Sidang ditundan untuk dilanjutkan, pekan depan. kim
PPS JEMBER SITA MOBIL SEKRETARIS PPK
Lempar ke KPUD, KPUD Lempar PPK
JEMBER – Gara – gara honor tak diberikan. Diduga diselewengkan oleh KPUD maka sejumlah Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember, menyita mobil Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Mayang karena dana operasional PPS se-Kecamatan Mayang belum dicairkan.
Ketua PPS Desa Seputih, Kecamatan Mayang, Solihin, Sabtu, mengatakan mobil sekretaris PPK Mayang disita sebagai jaminan agar dana operasional PPS segera dicairkan.
"PPS hanya ingin dana operasional segera cair," katanya.
Menurut dia, PPS harus menggunakan dana pribadi lebih dulu untuk operasional sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2009. "Sekretaris PPK berjanji untuk segera mencairkan dana operasional PPS setelah rekapitulasi penghitungan surat suara di tingkat PPK selesai," katanya.
Hingga rekapitulasi penghitungan surat suara selesai di PPK Mayang, katanya, dana operasional itu tidak segera dicairkan, sehingga membuat PPS panik dan emosi.
Sementara itu, Sekretaris PPK Mayang, Samidin, mengatakan, dana operasional PPK banyak digunakan biaya tidak terduga seperti biaya konsumsi saat rekapitulasi penghitungan surat suara di kantor kecamatan.
"Banyak pengeluaran yang tak terduga sehingga anggaran yang diberikan KPU Jember tidak mencukupi," katanya. Ia menjelaskan Sekretaris PPK Mayang akan berkoordinasi dan berkonsultasi dengan KPU terkait persoalan itu.
Secara terpisah, anggota KPU Jember, Hanan Kukuh Ratmono, menuturkan KPU Jember sudah memberikan anggaran operasional untuk KPPS, PPS, dan PPK kepada sekretaris PPK, sebelum Pemilu 2009.
"Seluruh anggaran penyelenggaraan pemilu sudah diberikan kepada sekretaris PPK melalui rekeningnya," katanya.
Ia mengaku belum mengetahui persoalan yang terjadi di Kecamatan Mayang karena tidak ada PPS di Kecamatan lain di Jember yang memprotes belum cairnya dana operasional pemilu. Sementara informasi di luar, dana tersebut diduga sudah menguap.
Uang yang ditempatkan direkening Ketua PPK itu sudah tidak ada wujudnya. Bahkan diduga amblas, tinggal Rp 160 ribu saja di rekening BRI. Sebelumnya sempat muncul isu bahwa dana honor PPS se Kecamatan Mayang itu digelapkan oknum KPUD, tapi setelah ditelusuri sudah dikirim ke Ketua PPK setempat. Tapi, oleh PPK diduga tidak diberikan untuk membayar honor PPS se Kecamatan Mayang. Saat Pemilu digelar, hingga kini banyak PPS yang belum dibayar. Kasus ini kini ditangani Polsek Mayang untuk ditindaklanjuti.kim
FKLP 17 PARPOL TOLAK HASIL PILEG 2009 JEMBER
Minta Pemilu Ulang
JEMBER – Sepertinya, kekesalan Forum Komunikasi Lintas Parpol (FKLP) dan Forum Lintas Caleg (FLC) sudah memuncak. Di ruang komisi A DPRD Jember, semua Ketua Parpol dan Caleg se Jember ini melampiaskan kekesalannya terkait banyaknya pelanggaran, dan kecurangan dalam Pemilu Legislatif 9 April 2009, Kamis (23/4) pagi.
Puncaknya, mereka menolak hasil Pileg 2009 ini dan meminta Pemilu Ulang se Kabupaten Jember. Tawaran terendahnya adalah perhitungan hasil Pemilu di semua TPS se Kabupaten Jember. Jika tidak masyarakat yang tergabung dalam FKLP dan FLC akan menyerbu KPUD Jember karena dianggap sebagai biang kekacauan.
Berbagai temuan disampaikan ke anggota Komisi A. Agenda itu sedikit mbleset, sebab FKLP dan FLC bersama Jaringan Pemilih Rasional (Japer) itu berkeinginan ditemui oleh pimpinan DPRD Jember. Tapi, hanya anggota Komisi A saja yang menemui.
Dalam perdebatan dan pembicaraan itu, melalui koordinator FLC Miftahul Rahman, alias Memet, menegaskan bahwa temuan disertai bukti seharusnya sudah cukup dijadikan yurisprudensi terjadinya pelanggaran Pemilu, amburadulnya pelaksanaan Pemilu Jember, dan terpenuhinya syarat pemilu ulang serta penghitungan ulang.
Fakta temuan pelanggaran itu ditengarai secara sistematis dan terpola. Hal itu diawali dari amburadulnya Daftar Pemilih Tetap (DPT). DPT di Jember tidak ditandatangani Ketua KPUD. Tapi ditandatangani KPPS. Bahkan tidak ditempel di semua TPS. Banyak DPT ganda di berbagai TPS, dan pemilih yang mencontreng 9 April 2009, banyak di luar DPT.
“Berdasar SK KPU No 29 tahun 2008, tentang jadwal pengumuman DPT seharusnya dilaksanakan Oktober 2008. Tapi, baru H minus satu 9 April baru diumumkan,” ujarnya.
Banyak rakyat tidak diakomodir dalam Pemilu kemarin. Anak balita masuk DPT, dan banyak orang meninggal masuk DPT. Bahkan undangan dimonopoli PPS diarahkan ke parpol tertentu. “Seharusnya KPUD tidak lempar tanggungjawab. Semua pelanggaran di bawah adalah tanggungrenteng kepada KPUD Jember,” ujarnya.
Terakhir, adalah banyaknya manipulasi suara. Di TPS Karangsono, setelah dibuka data angka tidak sesuai dengan C1. Itu pun tidak dilanjutkan karena protes FLC kalah dengan instruksi KPUD untuk segera disetor ke rekap Kabupaten di Hotel BP.
Temuan lain, adalah banyaknya caleg yang dirugikan suaranya. Di beberapa TPS hilang. Dan suaranya beralih ke caleg lain, dan ke Parpol lain. Salah satu contoh adalah Hanura. Suara Hanura di dapil I disalip suara PAN. Padahal, data C1 asli suara PAN kalah dengan Hanura. “Saya punya bukti asli, dan ada kongkalikong yang terjadi dengan saksi bersama PPK,” teriak Jumadi, saksi Hanura.
Sementara itu, H Baharuddin Nur SH, sangat menyesalkan adanya isu penutupan pelaporan dari Bareskrim Mabes Polri terkait pelaporan. Menurut dia tidak ada bukti tertulis Bareskrim menutup pelaporan itu. “Ini yang benar mana. Panwas nya apa Bareskrimnya..kok mencla mencle ini,” sergah Baharuddin. Suasana semakin tegang saat Panwas berusaha menjelaskan bahwa fax dari Bawaslu menyatakan pelanggaran Pemilu terkait pasal 291-299 dianggap tidak bisa diproses.
“Kami juga merasa heran, jadi kami Panwaskab juga bingung lantas bagaimana laporan setumpuk itu. Mau diapakan,” ujar Agung Purwanto, Msi, Ketua Panwaskab.kim
PANWASKAB REKOMENDASI PEMILU ULANG
Didukung FKLP 17 Parpol, FLC, Komisi A DPRD Jember, dan JAPER
JEMBER - Kericuhan sempat terjadi, saat Ketua Komisi A DPRD Jember Abd Ghofur menolak tandatangan di lembar rekomendasi hasil kesepakatan bersama antara FKLP, FLC, Anggota Komisi A, dan Japer saat hearing Kamis (23/4) kemarin. Ketua Komisi A dinilai mengingkari kesepakatan.
Dia dicap sebagai pengkhianat. Dan bahkan Abd Ghofur sempat diseret-seret dari ruang Komisi A ke ruang rapat Komisi untuk tandatangan apa yang disepakati. Ghofur tak berkutik. Dia mengaku sedang berpuasa, dan tidak mau bicara serta tandatangan. Ghofur hanya sempat mengatakan “Saya minta jangan anarkis” ujarnya.
Tapi, langsung disela oleh para Ketua Parpol, dan Caleg yang berada di ruangan itu. Kata –kata umpatan penuh ditujukan kepada Ghofur. Akhirnya, beberapa bukti adanya kecurangan dalam Pemilu 2009 terutama di daerah Pemilihan 1 tempat Ghofur mencalonkan diri itu dibeber.
DPC Hanura, langsung membawa bukti. Sambil berteriak – teriak, mengumpat Ghofur dengan kata kata “maling”, pencuri, dsb itu saksi Hanura, membeber data. Dia menuding Ghofur telah melakukan kecurangan dengan memanipulasi suara perolehan suara PAN sendiri. Baik dari suara caleg nomor 1, hingga suara partainya sendiri.
Di sejumlah TPS, disebutkan bahwa suara PAN seharusnya hanya 643, tapi di rekap PPK dan KPUD disebutkan 649. Ada pencurian 6 suara. Tapi, di beberapa TPS tercium ratusan suara diotak – atik. Saksi Jumadi, menuding saksi PAN yang memainkan itu dengan mendikte PPK bernama Habibie saat memasukkan data ke komputer.
Suasana semakin tegang, dan bahkan nyaris terjadi penganiayaan terhadap diri Abd Ghofur. Ghofur sempat mengatakan singkat, dia selama hearing itu mengatasnamakan anggota Komisi A dan Ketua Komisi A. “Saya....sudah katakan.. jangan anarkis ya..” ujarnya. Belum sempat selesai. Langsung dipotong oleh Memet.
Bahkan, Sekjen Jaringan Pemilih Rasional (Japer) Kustiono Musri, menyesalkan sikap itu. Jika tidak mau tandatangan jelas menodai kesepakatan. Itu menurutnya wujud cap diri Abd Ghofur sebagai pengkhianat di depan mata.
Dalam hearing itu, puncak kebuntuan temuan – temuan dan segebok data yang dibawa caleg, dan Parpol itu akhirnya membuat Panwaskab Jember, diketuai Agung Purwanto, Msi, menyetujui. “Pada prinsipnya selama ini itu sama dengan di benak kami Panwas. Dan selama ini memang ngempet,” ujarnya.
Tapi, akhirnya Panwaskab bersedia mengeluarkan rekomendasi termasuk mengirim surat resmi selain surat rekomendasi bersama itu ke KPUD untuk digelar Pemilu Ulang di Jember atau setidaknya perhitungan ulang di semua TPS se Jember.
Surat rekomendasi Pemilu ulang itu dikirim tembusannya ke Bawaslu, KPU Pusat, Panwasprop, KPU Propinsi, Gubernur Jatim, hingga KPUD Jember dan media massa. Surat rekomendasi bresama itu semua anggota Panwaskab Jember ikut tandatangan. Sedang surat panwaskab nomor 85/PANWASLU/IV/2009 tanggal 23 April itu, berisi rekomendasi Pemilu ulang juga dikirimkan saat itu juga ke KPUD Jember. kim
DITINGGAL MAKAN YUPITER AMBLAS
JEMBER – Tak selang tiga puluh menit berlalu saat ditinggal masuk warung, untuk membeli makanan sepeda motor milik Hajra Putra Sudrajat (18) warga Desa Tapanrejo, Kecamatan Muncar, Banyuwangi, amblas disikat maling, Kamis (23/4) siang.
Sepeda motor Yupiter Z bernomor polisi P 5763 ZE ini, baru saja diparkir sekitar pukul 12.00. Tapi, sekitar pukul 12.30 WIB saat dia selesai makan di warung nasi P Wawan, di Jl Riau itu tidak ada di tempat semula.
Korban pun bingung. Bahkan ditanyakan ke beberapa orang di sekitar warung tidak ada yang tahu. Tukang becak yang ada di sekitar warung juga mengaku tidak tahu. Dia pun berkeyakinan sepeda motornya dibawa maling motor.
Jalan Riau adalah kawasan Kampus Tegalboto. Telah lama tidak ada kabar pencurian sepeda motor. Tapi, kali ini muncul lagi. Dia pun bingung dan memilih melapor ke Mapolres Jember. Dalam laporannya, dia mengaku menderita kerugian Rp 12 juta.
“Saya baru aja makan mas. Wong sudah saya kunci setir, kok masih bisa,” ujarnya heran.
Dia pun berharap agar Resmob Polres Jember terutama Kring Kota segera bisa mengungkap jaringan sindikat curanmor di Kampus tersebut. Dalam sebulan ini, telah terjadi 3 kasus pencurian sepeda motor. Diantaranya di kawasan parkir Pemkab Jember. Dua buah sepeda motor Mega Pro Honda amblas. Salah satunya milik staf bagian Keuangan Pemkab Jember, dan Sekretariatan Pemkab Jember.
Kapolsek Sumbersari Jember AKP Mahrobi Hasan, mengatakan kasus itu masih kecil dibanding sebelumnya dia menjabat. Dia mengatakan akan terus mengungkap jaringan curanmor tersebut. “Sebentar lagi kita bisa ungkap itu, kita lakukan lidik terus,” ujarnya.kim
Adik Pemilik Bengkel “Diracun”
JEMBER – Warga Lingkungan Tumpengsari, Kelurahan Tegalbesar, Kecamatan Kaliwates digegerkan oleh kematian Novianto (18) warga setempat, yang dikenal sebagai adik pemilik bengkel sepeda motor setempat, Kamis (23/4) kemarin.
Novianto, diduga diracun oleh seseorang tak dikenal. Prediksi pertama itu dimentahkan oleh polisi yang masih terus melakukan penyelidikan. Keterangan yang berhasil dihimpun, polisi belum berani menyimpulkan kasus itu diracun atau keracunan atau overdosis.
“Kita masih terus selidiki. Polisi tidak gegabah menentukan itu,” ujar Kapolsek Kaliwates AKP Herry Purnomo.
Informasi yang digali, mayat Novianto itu ditemukan di dalam bengkel sepeda motor milik Rofik, kakaknya sendiri di kampung setempat. Di bengkel itu dia ditemukan dalam kondisi terlentang dengan mulut dan hidung mengeluarkan busa.
Kondisi ruang bengkel itu sendiri tertutup rapat dan terkunci. Sekitar pukul 08.00 WIB kemarin, Rofik berniat membuat bengkel. Tapi, sebelumnya bocah bernama Hadi, sekitar umur 4 tahun mengetahui di balik lubang bengkel bahwa Novianto tergeletak.
Dari mulut Hadi itulah, warga dan Rofik melakukan pengecekan. Saat dibuka paksa kunci bengkel itu, Novianto sudah ditemukan dalam kondisi terbujur kaku. Dia tewas dalam kondisi mengenaskan. Beberapa sumber di warga setempat mengatakan bahwa Novianto, diduga overdosis mengkonsumsi obat.
“Mungkin kebanyakan minum obat Mas. Ya.. obat mendem itulah, tidak tahu. Wong kayak begitu. Kalau diracun mungkin bisa juga, tapi kecil kemungkinannya,” ujar warga setempat yang ogah dinamakan.
Kapolsek Kaliwates AKP Herri Purnomo, menegaskan bahwa pihaknya masih terus melakukan penyelidikan terkait penyebab kematian Novianto itu. Tapi sayang mayat korban tidak diotopsi. Keluarga menolak dilakukan otopsi karena tidak ada biaya. Sementara polisi kebingungan untuk mengunkap penyebabnya dan motifnya. kim
CALEG & JAPER SUMPAH POCONG
Bukti Ada Kecurangan, Pencurian Suara, dan Penggelembungan Suara
JEMBER - Jaringan Pemilih Rasional (Japer) menggelar aksi sumpah pocong, menyusul tersumbatnya pelaporan – pelaporan penyimpangan penyelenggaraan Pemilu, pelanggaran Pemilu, dan berbagai pengaduan mark – up suara pasca distopnya pelaporan oleh telegram dari Polisi.
Sejak tanggal 14 April 2009 kemarin, polisi menyatakan telah menyetop semua bentuk pelaporan. Melihat itu semua, Japer memfasilitasi semua bentuk pelaporan itu dengan mendirikan POSKO PENGADUAN PELANGGARAN PEMILU 2009, di kantor Jl Gajah Mada VII NO 24 Jember.
Dalam proses pembukaan posko kemarin, karena saking banyaknya pelaporan maka Japer memfasilitasi para pelapor, baik dari masyarakat, pemantau sendiri, dan para caleg. Ada beberapa laporan yang sejak dibuka hari itu yang masuk, 8 laporan.
Diantaranya, adalah Rizal Abdillah. Caleg nomor urut 4 Partai Golkar dari Dapil I Jember ini merasa suaranya dicuri oleh oknum tak bertanggungjawab. Dia juga menyesalkan sikap DPD Partai Golkar yang tidak memberinya bukti C1 untuk digunakan protes dalam perhitungan rekap di Hotel BP dalam rapat Pleno KPUD kemarin, 18 April 2009 kemarin.
Hingga akhirnya, dia sendiri yang harus bersusah payah mencari bukti C1 itu. Bukti C1 adalah rekap asli perhitungan suara masing – masing caleg dan parpol di TPS – TPS dari PPS sebelum diserahkan ke PPK.
Faktanya, dalam penelitian di bukti C1 itu ditemukan suaranya hilang. Untuk di Desa Gebang Kecamatan Panti, dia seharusnya mendapat 73 suara, tapi di rekap besar KPUD saat di hotel Bandung Permai itu menjadi 6 suara.
“Ini yang sangat menjengkelkan. Kita sendiri bingung mau ke mana protesnya. Sebab, keberatan kita ke KPUD kemarin saat di hotel BP tidak digubris. Ini bagaimana kok ada kecurangan sistematis,” ujar Risal.
Karena itu dia rela melakukan sumpah pocong. Dalam sumpahnya dia benar – benar meyakini ada kecurangan dalam perhitungan suara baik dari PPK hingga KPUD. Dia juga membawa bukti – bukti. Bahkan bukti itu sudah dikirimkan ke Dewan Kehormatan Partai Golkar, hingga ke Bawaslu, Panwasluprop, dan Panwaskab. “Bahkan KPUD sendiri sudah kita tembusi, dan kita laporkan,” ujar Rizal.
Dalam kasus ini, dia mendesak agar dilakukan perhitungan ulang di semua TPS. Baik se Kabupaten Jember, hingga di tingkat TPS - TPS. Sebab, jika tidak maka Pemilu 2009 adalah Pemilu yang penuh kecurangan ini masif ditolak oleh pendukungnya, dan masyarakat lain.
“Kita minta hitung ulang, buka kotak suara. Jika tidak kita memang telah siapkan di jalur hukum,” ujar Rizal.
Selain Rizal, Pemantau Japer dari Ambulu, kemarin juga melakukan sumpah pocong. Dipimpin ustad Khoirus Sholeh, sumpah digelar dan dibacakan. “Saya bersumpah bahwa telah ditemukan pelanggaran, dan benar – benar ada kecurangan dalam Pemilu. Baik di tingkat PPS, dan PPK. Jika temuan kami tidak benar maka bisa kena kutukan. Sementara jika benar, maka penyelenggara Pemilu dan KPUD biar terkena laknat dari Allah SWT,” ujar Bukhori, pemantau Japer. kim
SIAPKAN TUNTUT KPUD
Caleg PAN Sumpang Pocong Caleg Golkar
JEMBER - Dalam kesempatan yang sama, Japer juga menggelar sumpah pocong dalam bentuk lain. Calon Legislator dari PAN Sudarsono, diminta menyumpah caleg Golkar dan Ketua Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara (KPPS) di sekretariat Japer, Rabu (22/4).
Caleg Golkar yang siap disumpah itu bernama Rizal Abdillah. Caleg dari Partai Amanat Nasional (PAN) Sudarsono, akhirnya membacakan kalimat sumpahnya di depan beberapa personel Japer. Giliran sebelumnya, adalah biro Japer Ambulu juga disumpah.
Rizal disumpah setelah melaporkan adanya dugaan kecurangan yang terjadi saat penghitungan suara. Ia mengatakan, jumlah suara yang diperoelh di TPS tidak sama dengan rekapitulasi tingkat kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Jember.
"Suara saya di TPS 7 sebanyak 26 suara dan di TPS 6 18 suara. Di laporan tingkat kecamatan saya mendapat 73 suara. Tapi saat rekap di Bandung Permai, saya hanya mendapat 6 suara," keluh Rizal.
Rizal, tidak tahu bagaimana suaranya bisa raib begitu saja. Dia juga kesal saat minta fotokopi C-1 kepada DPD Golkar, tapi malah tidak diberi.
"Saya menuntut penghitungan ulang di seluruh TPS," katanya.
Selain Rizal, Japer juga menerima laporan dari sejumlah aktivisnya di lapangan. Imam W dari Japer biro Ambulu, mengatakan rekapitulasi tingkat Kecamatan Ambulu sempat dilakukan di rumah Ketua PPK.
"Para saksi juga tidak diberi kopi rekap, dengan alasan kecapekan. Ini kan alasan tidak benar," kata Imam.
Bangun Sugito Japer Biro Kencong juga melapor bahwa rekapitulasi di Kecamatan Puger berlangsung tertutup.
"Kertas plano dan daftar pemilih tetap tidak dipasang," katanya.
Bahkan proses rekapitulasi cenderung mengikuti apa kata saksi partai. "Waktu jumlah suara dibacakan, lalu ada partai yang protes karena jumlah suara tak sama dengan versi partai, langsung mengikuti apa kata partai," kata Bangun. Kebanyakan partai yang protes membawa hasil rekapitulasi sendiri, bukan surat C-1.kim
PETUGAS LAPANGAN PANWAS TEWAS
JEMBER - Petugas lapangan Panitia Pengawas Pemilu Jember (Panwascam) bernama Muhammad Maksum Asep (40) meninggal dunia, Rabu (22/4). Ia diduga sakit setelah kelelahan berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilu.
Muhammad Maksum Asep, adalah warga Desa Sebanen, Kecamatan Kalisat. "Dia diperkirakan terkena serangan angin duduk (serangan jantung)," ujar Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kalisat Totok Haryanto.
Totok hingga kemarin belum mengecek langsung kepada keluarga terkait penyebab kematian mendadak itu. Yang jelas, selama ini tidak ada keluhan dari Maksum hingga pasca pemilu.
"Biasalah, keluhan kecapekan. Teman-teman kecapekan juga," katanya.
Sepulang dari acara tasyakuran Rabu pagi, mendadak Maksum mengembuskan napas terakhir. Jenasah dimakamkan hari ini juga.
Sebelumnya, Ketua Panwascam Gumukmas harus dirawat di RSUD dr. Soebandi Jember, karena mengalami pemecahan pembuluh darah. Ia juga jatuh sakit setelah secara maraton mengikuti proses pemilu. kim
TABRAKAN BERANTAI D GUNUNG KUMITIR
Minibus Tergencet Truk Bina Marga, 3 Orang Tewas
JEMBER - Kecelakaan memakan korban jiwa terjadi di jalur maut Gunung Kumitir, jurusan Jember Banyuwangi. Tepatnya di tikungan tajam dekat perbatasan Jember-Banyuwangi, Selasa (21/4) kemarin.
Tragisnya, dalam kecelakaan berantai antara dua truk dan satu minibus itu membawa korban maut. Di Jalan Raya Dusun Tanah Manis, Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo itu 3 nyawa sekaligus terenggut.
Informasi yang dihimpun, truk pengangkut aspal hotmik milik Bina Marga Jember bernopol W 9270 UN melaju dari arah Banyuwangi menuju Jember terlihat terlempar ke sebelah kanan badan jalan.
Truk itu menggencet kendaraan minibus bernopol Z 1086 HE mengangkut rombongan undangan
pernikahan. Sekitar delapan penumpang terluka parah, dan sebagian anak-anak dilarikan untuk dirawat di RSUD dr Soebandi. Kendaraan yang hendak menuju Banyuwangi ini bernasib naas. Sedang satu truk lagi bernopol P 8199 UV mengangkut buah jeruk dari arah Banyuwangi – ke Jember juga terlempar ke kanan badan jalan.
Kecelakaan beruntun yang terjadi sekitar pukul 7.30 WIB. Dalam kejadian tragis itu 3 penumpang minibus yang mengangkut para satu keluarga ini dari Desa Jeruk Sok-sok Kecamatan Binakal Bondowoso tewas seketika dan langsung dibawa ke kamar mayat RSUD dr Subandi Jember.
Tiga korban tewas itu antara lain, Bu Wahi (50) tukang awe-awe, Edi Mulyono (40) sopir minibus dan Bu Timah (55) penumpang minibus. Sedang korban yang mengalami luka cukup parah ada sekitar 6 orang yang lantas dirujuk ke RSUD dr Subandi Jember.
Korban terluka parah itu adalah Maulana Ainul Yaqi (8), Robiyah, dan Abdurahman (41) yang semuanya penumpang minibus.
Praktis kondisi arus lalu lintas Jalan Raya yang menghubungkan Jember-Banyuwangi itu praktis lumpuh selama 3,5 jam karena menunggu proses evakuasi korban dan truk.
Saksi di tempat kejadian Heru mengatakan dia terkagetkan oleh suara keras dari jarak 10 meter dari lokasi tabrakan beruntun saat melintas.
"Suara keras itu kemungkinan dari truk aspal yang menabrak. Saya langsung lapor Polsek Silo agar ditangani," ujanya.
Sementara sopir truk pengangkut jeruk yang selamat dalam kecelakaan itu mengatakan dia dalam posisi aman saat akan melintas tikungan.
"Mendadak, saya dengar dari belakang suara keras seperti rem angin dari kendaraan truk meledak-ledak. Saya cuma nambahi gas sedikit dan kemudian tergelincir," kata Saleh.
Dia menduga truk milik Bina Marga itu remnya blong dan menabrak bagian truknya.
"Begitu saya seperti didorong, truk mau banting stir ke kiri tidak kesampaian dan akhirnya banting ke kanan namun justru terguling," ujarnya.
Tapi dia tidak tahu apakah truknya terguling setelah mobil minibus itu ditabrak atau sesudah ditabrak truk aspal. Sementara itu dari pihak korban minibus tampak kaget dan tidak mau memberikan keterangan karena dalam kondisi berduka kehilangan sanak saudara.
Kapolsek Silo Inspektur Satu (Iptu) Zainuri S.Sos, mengatakan, kronologis sementara dari pemeriksaan sopir yang selamat, dua truk itu melaju dari arah Banyuwangi menuju Jember.
"Saat di tikungan sebelum Watu Gudang, ada salah satu truk yang remnya blong. Kemudian lalu truk yang belakang membanting ke kanan dan berpapasan dengan minibus yang akhirnya tertabrak dan tergencet," kata Iptu Zainuri.
Lebih lanjut kepolisian akan terus melakukan penyidikan terhadap sopir truk Bina Marga yang bisa terancam pidana karena menghilangkan nyawa orang lain.
Mantan Kanit Regident ini mengatakan evakuasi korban dan truk itu, minta bantuan truk lain untuk membalikkan posisi semula truk agar korban bisa diangkat dan kendaraan lain bisa melintas dan arus lalu lintas normal kembali. kim
Daftar Korban Tewas
Bu Wahi (50) tukang awe-awe, Edi Mulyono (40) sopir minibus dan Bu Timah (55) penumpang minibus.
Korban Luka Parah : Maulana Ainul Yaqi (8), Robiyah, dan Abdurahman (41) semua penumpang minibus.
SUARA PAN DIDUGA DIGELEMBUNGKAN, HANURA PROTES
JEMBER - Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Hanura Jember, A Zaenal Lailly, SH, MH, didampingi sekretarisnya Cucuk Suhartanto, memprotes keras hasil rekapitulasi perhitungan manual suara Pileg oleh KPUD Jember. Pasalnya, protes Partai tidak didengarkan.
Pak Elly , Ketua DPC Hanura - biasa disapa – mengatakan KPUD telah bertindak tidak netral dalam Pemilu 2009 ini. Bahkan terkesan mempola sistematis dugaan mark-up atau penggelembungan suara kepada parpol tertentu.
Dia sebelumnya, telah protes 3 kali tapi tidak digubris. Padahal di aturan yang ada di Peraturan KPU telah diatur baik terkait protes dan penghitungan ulang jika ditemukan bukti. Baik perhitungan di tingkat PPK hingga KPUD bisa dihentikan.
Saking kesalnya, DPC Partai Hanura, dalam jumpa persnya mengajukan saksi nya Jumadi. Saksi ini menemukan adanya dugaan penggelembungan suara PAN di daerah pemilih (dapil I) Jember meliputi Kecamatan Patrang, Kaliwates, Arjasa, Panti, Sukorambi, dan Jelbuk. Di sana suara PAN diduga dimark-up kepada perolehan caleg nomor 2 atas nama Abd Ghofur.
Dari data yang diajukan baik C1, kopian dengan formulir DA 1, jumlah perolehan tidak sama. Bahkan di form DA 1 manual dengan komputer juga tidak sama. Saat ditulis manual perolehan suara PAN tertulis rendah tapi di DA 1 komputer ditulis lebih tinggi. Ada mark –up sekitar 3-6 suara.
Menurut Jumadi, saksi Hanura ini membeber bukti bahwa perolehan di Kelurahan Jember Lor, dan Patrang ada mark-up diperkirakan mencapai 15 suara tiap kelurahan. Di form C1 perolehan seharusnya 643, tapi di form lain yang diserahkan ke KPUD oleh PPK itu ditulis 649.
“Pencurian suaranya tidak banyak. Ini yang melakukan pinter ini Mas, tapi kita cukup punya bukti itu,” ujar Jumadi.
Di TPS 15 Jember Lor misalnya, angka perolehan suara PAN meragukan. Sebab, di tingkat Propinsi hanya mendapat 9 tapi di rekap DPRD Kabupaten ditulis 93. “Tulisannya, ada tambahan. Ini sangat meragukan,” ujarnya.
Saat itu dia sudah memprotesnya. Tapi tidak digubris. Bahkan saat perhitungan manual Rekapitulasi di Hotel Bandung Permai, tanggal 18 April kemarin, menindaklanjuti protes itu angka PAN malah bertambah. Padahal, sekitar pukul 04.00 WIB pagi, perolehan suara PAN di Kelurahan Jember Lor itu hanya 1911 tapi, siang hari menjadi 1917.
“Saksi PAN bernama Holik itu, yang mendikte PPK,” ujar Jumadi.
Temuan lain, bahwa dari data kopian C1 mulai dari TPS 1 – 31 di Kelurahan Patrang, Kecamatan Patrang, perolehan suara PAN juga ditambah. Dari 202 menjadi 260 suara. Semua temuan itu membuat perolehan suara PAN meningkat. Akibat fatalnya adalah DPC Hanura tidak mendapat jatah kursi di Dapil I. Padahal ,seharusnya jika fair Hanura dengan perolehan 6.691 suara ini akan mendapat sisa suara dan mendapat jatah 1 kursi.
“Kita mempertanyakan kepada pernyataan caleg Abd Ghofur dari PAN kenapa saat rekap di KPUD Hotel Bandung Permai belum selesai, dia sudah menyatakan di pers bahwa dia unggul dari Hanura,” ujar Laily.
Zaenal Laily, atas nama Parpol meminta perhitungan ulang di semua Kecamatan di Dapil I. Jika tidak maka dia meminta perhitungan ulang surat suara di tiap TPS, dan Kelurahan yang diindikasi ada mark-up. Jika tidak pihaknya akan melakukan upaya lain, baik politik hingga hukum.
“Masak PAN ditulis 6788, sedang Hanura 6691. Pintar caranya ini, mencuri sedikit dari selisih saja asal dapat kursi ini, kayaknya,” ujar Cucuk Suhartanto, Sekretaris Hanura, mengancam akan melakukan berbagai upaya. Karena dirinya yakin Hanura seharusnya mendapat kursi dari dapil I jika tidak dicurangi.kim
DI JATIM IV DEMOKRAT UNGGUL, DISUSUL PKB
JEMBER - Berdasarkan hasil akhir perhitungan suara oleh KPUD Jember dalam rapat Pleno terbuka rekapitulasi suara di Dapil Jatim IV Jember Lumajang untuk DPR RI , dinyatakan selesai.
Partai Demokrat perolehan angkanya mendominasi dibanding Partai lain mencapai 198.921 suara. Sedang peringkat kedua diduduki PKB dengan total suara 150.278.
Peringkat ketiga diduduki PDIP dengan perolehan suara 124.664 suara. Sedang posisi keempat dan kelima ditempati PKNU, 62.988, dan Partai Golkar sebanyak 61.969 suara.
Sementara itu Partai Gerindra, juga sangat besar nilainya mencapai 44.890 suara. Kesemua partai di atas ini diprediksi mendapatkan suara kursi. Nama – nama caleg yang diprediksi menjadi DPR RI dari Dapil Jatim IV Jember Lumajang itu adalah : Nazaruddin Syamsuddin, dan dr Bagio Partodiharjo (Demokrat), Siti Masyitah, dan Nur Yasin (PKB), Fatahillah Ramli dan Taufik Hidayat (Fatahillah Ramli), Idham Cholid (PKNU), PPP dengan perolehan 44.624 suara itu adalah (Drs Imam Soeharjo, SE MM), lantas PDIP (Ir Dadoes –dan Arif Wibowo), sedangkan lainnya adalah Dhohir Farisi (Gerindra).
Adapun jumlah kursi yang ada adalah 9 kursi. Jika Demokrat dapat 2, maka PKB bisa memungkinkan dapat 2, dan PDIP. Sisanya, diperebutkan Golkar, PPP, Gerindra, dan PKNU.
Sementara itu, menyusul pers release DPD PKS Jember kemarin, muncul protes dan keresahan di tingkat Parpol dan Caleg di Jember. Bahkan saat rekapitulasi itu muncul selebaran terkait komposisi nama – nama caleg yang akan duduk di DPRD Jember.
“Itu menimbulkan keresahan di kalangan calon anggota DPRD, karena saat ini penghitungan suara di tingkat PPK untuk anggota DPRD masih belum selesai,” tegas Ketti Setyo Rini, Anggota KPUD Jember bagian Logistik Pemilu.
Sementara itu, Caleg DPC PKB yang juga Sekretaris DPC PKB HM Ayub Junaidi, SH mengatakan bila PKB kata PKS hanya mendapat 6 kursi, menurut versi PKB malah dapat 10 kursi.
“Partai Kami kemungkinan akan mendapat kursi 10, ini berdasar data kami dari TPS,” ujarnya.
Apabila nanti PKB hanya mendapat 6 kursi, “Kami patut mencurigai di penghitungan telah terjadi kecurangan,” ujar nya.
“Kami akan terus memantau proses rekapitulasi yang di lakukan oleh KPU Jember. Jangan sampai ada pihak-pihak yang mau berbuat curang,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Japer – lembaga pemantau Pemilu - Kustiono Musri, Sekretaris Japer mengatakan untuk dapil I, jumlah kursi yang diperebutkan adalah 9 kursi : Partai Demokrat mendapat suara 24.073, mungkin dapat 2 - 3 kursi, PKB dengan 11.448 suara, kemungkinan mendapat 1 - 2 kursi.
PDIP dengan perolehan 13.130, juga akan mendapat dua kursi. PKS memperoleh suara sebanyak 5.510 suara,kemungkinan akan mendapatkan 1 kursi. Sedang sisa kursi akan diperebutkan PKNU dengan 4.835 suara, PBB dengan 4.663, PPP dengan 4.588, dan PAN dengan 3.957. kim
FORUM LINTAS PARPOL TOLAK REKAP SUARA KPUD
JEMBER - KPUD dinilai mendadak dan tiba – tiba saja menggelar rekapitulasi perhitungans suara PPK di Hotel Berbintang “Bandung Permai” sejak Sabtu (18/4) kemarin karena rekapitulasi perhitungan suara di tingkat PPK banyak yang belum selesai.
Sebelumnya, muncul isu perhitungan rekapitulasi itu karena instruksi KPU Pusat yang harus digelar sejak tanggal 17 April 2009, selesai atau tidak selesai.
Perhitungan manual KPUD ini banyak yang menyangsikan kebenarannya. Oleh sebab itu, forum lintas partai politik (parpol) di Jember menolak proses penghitungan suara manual yang dilakukan KPUD Jember itu.
Unjuk rasa pun digelar. Puluhan caleg dan Parpol yang tergabung dalam Forum lintas Partai berunjuk rasa meminta rekapitulasi itu dihentikan. Mereka menilai ada kecurangan dalam penghitungan suara di tingkat PPK dan PPS dan masalahnya belum diselesaikan.
Proses penghitungan kemarin berjalan cukup tegang, sehingga tempat penghitungan suara dijaga ketat 200 aparat kepolisian berpakaian preman dan dinas.
Menurut seorang caleg dari partai PDP Edi Purnomo, kecurangan mulai telihat jelas setelah ada pergeseran suara, baik antar caleg dan antar partai.
“Kami lihat penghitungan suara manual oleh KPUD saat ini, sebelum ada penjelasan dan penyelesaian dari KPUD terkait persoalan jual beli suara diselesaikan, yang dilakukan KPUD ini akan sia – sia. Kami dan teman teman partai lain akan menolak secara besar besaran terhadap hasil penghitungan,” ujarnya.
Semua caleg dan saksi Parpol ini menolak tandatangan. Termasuk caleg vokalis asal Partai Golkar Miftahul Rahman. Dia menilai, telah terjadi kecurangan di KPUD Jember yang sangat sistematis.
Dia mengatakan telah terjadi jual beli suara dan dilakukan Ketua KPUD dan jajarannya. Terkait angka golput di Jember, itu hanya omong kosong Ketua KPUD saja.
“Tujuan Ketua KPUD bilang begitu, agar harga kursi untuk menjadi anggota Dewan lebih murah,” ujarnya.
Dia menilai ada kesengajaan DPT dibuat semrawut karena dengan begitu akan gampang mengotak – atik suara pesanan. Menurut Ketua Forum Komunikasi Anak Bangsa (FKAB) Suharyono, dia sangat menyayangkan tindakan KPUD Jember, karena terlalu grusa grusu seperti dikejar target.
“Padahal ada PPK masih belum selesai menghitung. Perhitungan suara di PPK dapil I saja masih banyak yang belum selesai,” ujarnya.
Dia mengaku terkejut karena ada suara Partai yang perolehan suaranya minim. Faktanya di perhitungan itu malah diprediksi dapat kursi. “Darimana suara segitu banyaknya itu,” ujar Suharyono.
Lebih lanjut, Suharyono, mengatakan jika KPUD fair seharusnya dalam penghitungan suara manual baik PPS dan PPK juga turut diundang KPU bukan perwakilan partai saja.
Ketua KPUD Jember Sudarisman SS, menanggapi adanya aksi para caleg berunjuk rasa itu menolak hasil penghitungan ada manipulasi. Unjuk rasa itu bagian dari aspirasi caleg.
Tapi, pleno terbuka penghitungan suara yang dia lakukan katanya sudah sesuai UU Pemilu. Jika masih ada komplain dari para caleg, seharusnya saat penghitungan masih dilakukan di PPK dan PPS dan ada catatan dari PPK dan PPS. Sejauh ini belum ada keberatan satupun dari saksi. Bahkan Panwas tidak ada yang merekomendasikan adanya pelanggaran,” ujarnya. kim
HADAPI UNAS RIBUAN SISWA ISTIGHOSAH
JEMBER - Sekitar 5000 siswa SMP dan SMA se Kota Jember menggelar Istighosah, bertempat di Masjid Jamik Al Baitul Amin Jember. Istighosah ini dimotori Diknas Kabupaten Jember yang bertujuang untuk menyiapkan mental siswa menghadapi UNAS tanggal 20 April ini.
Kepala Dinas Pendidikan Jember, Ahmad Sudiono mengatakan ikhtiar yang dilakukan para guru dan murid selama ini sudah sangat maksimal sekali.
Kini tinggal berserah diri kepada Tuhan YME agar dalam UNAS di Jember bisa berjalan lancar.
"Karena tempatnya terbatas, Istighosah di masjid Jamik baitul Amin ini hanya diikuti siswa se Kota Jember dan beberapa perwakilan dari sekolah di luar Kota. Kendati begitu kami juga menyarankan agar UPTD menggelar istighosah di sekolah masing masing,” tegasnya.
Sementara itu, salah seorang siswa dari SMP 2 Evi, mengatakan agar bisa lulus dia sudah maksimal. “Kami melakukan diskusi dengan teman dan guru. Kami dan teman teman mengadakan belajar kelompok,” ujarnya.
Agar lulus dengan baik, dia ingin menambah jam belajar. Kendati segala usaha sudah dilakukan tapi nasib tetap di tangan Tuhan YME.
“Kami ikut istighosah ingin mendapatkan hasil maksimal,” ujarnya.kim
GOLPUT TINGGI, KPUD DINILAI GAGAL
JEMBER - Angka golput (tidak memilih) dalam pemilu Legislatif untuk DPR RI saja di Jember mencapai 44,9 persen. Dibanding Pemilu Gubernur ada penurunan. Tapi dibanding pemilu 2004 meningkat.
Data yang ada, dari jumlah pemilih di Jember 1.678.442 orang yang hadir ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) mencapai 1.062.112 orang. Tapi jumlah surat yang masuk kotak suara, 924.181 lembar dinyatakan sah, serta 137.931 lembar tak sah.
"Jika digabung yang tak hadir, dengan suara tak sah maka angka golput menjadi 754.261 orang pemilih, atau 44,9 persen dari pemilih terdaftar," ujar Anggota KPUD Ketty Tri Setyorini.
Di pemilu 2004 lalu, jumlah pemilih golput mencapai 300.606 orang atau 18,4 persen dari pemilih terdaftar. Dibanding Pilgub I dan II pemilih golput kecenderungannya membaik.
Di Pilgub putaran pertama, angka golput 876.469 orang atau 51,4 persen, putara II mencapai 879.588 orang atau 52,2 persen. Setyorini mengatakan, tingginya angka golput pemilu legislatif tak lepas dari rumitnya proses pemberian suara. "Pemilu kali ini paling rumit, melelahkan, dan banyak tekanan," katanya.
Sementara itu, Jaringan Pemilih Rasional (Japer) telah mewarning kepada KPUD dan penyelengara Pemilu agar maksimal melakukan sosialisasi. Sebab, dengan tingkat kerumitan kertas suara itu angka golput akan tinggi. Warning kedua adalah terkait tidak masuknya pemilih ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dan itu terbukti telah membuat pemilih malas datang ke TPS.
Selain tidak ada undangan, juga karena DPT itu tidak valid. Japer menilai tidak ada receking atau validasi data DPT sehingga DPS yang ditetapkan sebelumnya itu tidak ada perubahan. Terbukti DPT tidak ada yang ditandatangani Ketua KPUD Jember selama ini. Alasannya, bisa dikuasakan ke PPK, atau KPPS.
“Itu saya kira bentuk lempar tanggungjawab saja dari KPUD Jember ke KPPS. Jika ada sesuatu masalah maka tanggungjawabnya adalah gandeng renteng, atau tanggungrenteng. Tapi, telah ada unsur kesengajaan dalam hal ini. Itu pelanggaran UU, menghilangkan hak pilih seseorang saya kira,” ujar Nurdiansyah Rahman alias Nunung.
Untuk itu semua, Japer telah mengakumulasikan beberapa temuan dan barang bukti sebagian telah dilaporkan ke Panwaskab. Tapi sayang hingga kini belum ada tindaklanjut sama sekali. Untuk itu, dia mendesak kepada Bawaslu untuk bersikap tegas terhadap DPT, dan persoalan kecurangan suara dan pelanggaran tata cara mekanisme pemungutan suara, dan perhitungan yang saat ini terjadi.kim
SIARAN PERS REKAP PKS RESAHKAN PARTAI LAIN
JEMBER - Berbarengan dengan perhitungan dan rekapitulasi suara oleh KPUD Jember di Hotel Bandung Permai, DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyiarkan daftar perolehan suara menurut versinya untuk komposisi DPRD Jember 2009-2014 mendatang. PKS mengklaim mendapat 5 kursi di DPRD.
Tapi, belakangan siaran pers oleh DPD PKS Jember ini menuai protes beberapa partai politik lain, termasuk menimbulkan keresahan baru.
Salah satu anggota KPUD Jember, Ketty Tri Setyorini malah mengatakan seharusnya lembaga manapun tak hanya PKS, tidak merilis hasil rekapitulasi internal.
"Itu sebaiknya hanya konsumsi internal," ujarnya.
Setyorini menegaskan, setiap lembaga berhak melakukan penghitungan internal dan perkiraan kursi. Tapi jika sudah dipublikasikan akan memunculkan keresahan pihak lain. Apalagi, pihak lain juga memiliki rekapitulasi versi sendiri.
Ada kekhawatiran, adu klaim terjadi. Hal itu bisa jadi akan menyalahkan KPUD, jika ternyata perolehan kursi tak sesuai dengan hasil rekap internal.
"Sekarang ada pihak-pihak yang sudah membenarkan rilis tersebut. Ada partai yang mengklaim sekian kursi, setelah melihat data PKS mulai resah," ujarnya.
Sebelumnya, DPC PKB Jember melalui Sekretarisnya HM Ayub Junaidi, SH, menegaskan perolehan suara yang dilansir PKS itu tidak valid. Dan tidak berdasarkan fakta. Bahkan itu semakin mengacau perhitungan. Sebab, perhitungan suara dan kursi itu tidak berdasarkan pada perhitungan yang benar, terutama soal nilai Bilangan Pembagi Pemilu (BPP) yang menentukan masuk tidaknya caleg atau partai menjadi calon terpilih atau partai pemenang.
“Itu data mengacaukan situasi. Jika itu membingungkan kami minta data itu dihentikan,” ujar Ayub.
DPD PKS kemarin merilis perolehan kursi hasil pemilu legislatif menurut versi PKS : Demokrat menyabet 9 kursi, PDI Perjuangan menyabet 7 kursi, PKB 6 kursi, PKNU 6 kursi, Golkar 5 kursi, PKS 5 kursi, PAN 3 kursi, PPP 3 kursi, Gerindra 3 kursi, Hanura 2 kursi, PDP 1 kursi.
Sementara itu, Jaringan Pemilih Rasional (JAPER) tetap mewacanakan beberapa prakiraan prediksi kursi dan perolehan suara. Bahkan dalam waktu dekat akan muncul nama – nama caleg dan perolehan suara.
Divisi Propaganda dan politik JAPER Nunung mengatakan prediksi lembaga pemantau ini bisa dijadikan acuan dan referensi mendekati kebenaran. Tapi, dia mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak meyakini sebab faktanya banyak angka berubah dari TPS hingga ke tingkat PPK. Atau bahkan mungkin ke tingkat KPUD.
“Itu wujud ada ketidakpercayaan dari lembaga lain kepada KPUD. Aspirasi kita tetap menolak hasil perhitungan. Sebab, KPUD telah melanggar aturan UU. Seharusnya ada waktu bagi partai mempelajari hasil rekap di PPK dan mengajukan protes diselesaikan saat itu juga. Tapi, faktanya parpol nya tidak berani, KPUD nya terlalu pintar,” ujar Nunung.kim
AKBAR TANJUNG BATU SANDUNGAN JK DAMPINGI SBY
JEMBER - Mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tanjung bertandang ke Pondok Pesantren Al Qodiri pimpinan KH Muzzaki Syah, Kamis (16/4) malam.
Ponpes ini dikenal sebagai guru spiritual Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama sejumlah kabinetnya. Dalam lawatan itu Akbar didampingi Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jember Sujatmiko.
Sedang KH Muzakki didampingi putranya, Ra Fadil - caleg DPR RI PKB dapil VIII Jatim. Kedua tokoh itu selain silaturahmi juga membicarakan persiapan pemilihan presiden 2010 nanti.
Dalam wawancara singkat dengan wartawan Akbar Tanjung menyatakan kesiapan untuk menjadi nominasi di Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar untuk menentukan calon wakil presiden yang akan diusung.
Bahkan secara implisit Akbar juga bersiap berhadap-hadapan dengan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla jika akan mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono sebagai cawapres.
"Kalau Golkar memberi peluang untuk saya mendampingi pak SBY, tentu saja saya akan memberikan yang terbaik," kata Akbar.
Soal kesiapannya maju cawapres itu, Akbar sekaligus meminta doa restu KH Muzzaki pula. "Saya mohon doa dari pak kiai agar bisa mendapat kesempatan mengabdi bangsa dan negara, turut serta dalam seleksi kepemimpinan nasional," katanya.
Kendati begitu, jika arah angin politik sewaktu-waktu berubah, maka dia menyerahkan pencalonan dirinya sebagai RI-2 tergantung pada mekanisme organisasi. Selain itu jika partai berlambang pohon beringin itu tidak merekomendasi nya maju cawapres, dia berjanji tidak akan pindah ke lain partai sebagai kendaraan maju mendampingi SBY.
"Saya tidak ada niat kalau lewat partai lain, saya berasal dari partai Golkar, dan pernah memimpin Golkar di saat-saat yang berat," ujarnya.
Soal klaim mengalirnya sejumlah dukungan dari jajaran Dewan Pimpinan Daerah, Akbar enggan menjelaskan lebih jauh.
"Itu masih menanti hasil rapat pimpinan nasional partai. Tapi saya optimistis akan mendapat dukungan dari internal Golkar," katanya.
Mantan Ketua Himpunan Mahasiswa Islam yang masih pengurus Keluarga Alumni HMI itu menambahkan, jajaran Partai Golkar dari DPD tingkat I dan II sebenarnya pernah dimintai usulan nama bakal calon presiden pada 10 Maret lalu.
"Setidaknya ada 7 nama diajukan ke DPP," ujarnya. Tapi belum ada pengumuman resmi.
Akbar Tanjung sempat menyanjung kepemimpinan SBY selama ini. "Kelihatannya SBY berpasangan dengan saya cukup tinggi. SBY punya elektabilitas tinggi dengan memiliki elektabilitas 46 persen, jauh di atas capres lain. Termasuk Megawati Sukarnoputri," terangnya.
Disamping itu, ketika SBY duet kepemimpinan nasional dengan Jusuf Kalla, maka tingkat kemampuan bisa mencapai 50 persen. Sedangkan elektablitas duet Mega - Sri Sultan hanya 27-28 persen saja.
"Yang menarik dari survey itu, kalau SBY-JK pecah, maka suara SBY-JK lari ke mana? Ternyata 76 persen pindah ke SBY-AT," selorohnya.
Sedang Pengasuh Pondok Pesantren Al Qodiri KH Muzakki Syah mengungkapkan, Akbar Tanjung layak maju sebagai wakil presiden dan kyai merestuinya.
"Saya doakan pak Akbar maju wapres. Ada selentingan namanya disebut-sebut dan itu memang diharapkan dengan Golkar," kata KH Muzzaki.
Soal spiritual kyai, Akbar Tanjung memiliki potensi bisa mendampingi SBY. "Cahaya aura kepresidenan itu tampak sekali masih di diri SBY, siapapun cawapresnya jadi," tegasnya.kim
GELAPKAN RASKIN, KASUN DIKERANGKENG
JEMBER - Kepala Dusun Kauman Desa Tempurejo Hadi Siswanto ditangkap polisi karena menggelapkan beras untuk rakyat miskin (Raskin). Barang bukti yan berhasil diamankan polisi sebanyak 25 sak raskin yang sudah dibuka yang masing-masing sak berisi 20 kilo gram.
Hadi sebelumnya diduga menggelapkan 119 sak raskin dan mengakibatkan warga marah dan protes karena banyak warga miskin yang tidak mendapatkan jatah beras tersebut.
Saat dimintai keterangan penyidik, Hadi mengaku menerima sekitar 7 ton sampai 8 kwintal raskin 16 April lalu. Raskin itu kemudian sebagian didistribusikan ke warga miskin dan sisanya dijual kepada pedagang.
Kasat Reskrim Polres Jember AKP Kholilur Rohman mengatakan pihaknya masih menyelidiki kasus itu. "Kami masih memeriksa sejumlah saksi dan tersangka. Laporan warga sudah kita proses dan masih menginventarisasi raskin yang juga sudah dijual ke warga," kata AKP Kholilur Rochman.
Selanjutnya, jika memenuhi unsur pidana penggelapan maka tersangka bisa ditahan dengan ancaman Pasal 372 dan 374 KUHP tentang penggelapan. kim
IKRAR SISWA UNAS HARUS JUJUR
JEMBER - Tiga hari menjelang pelaksanaan Ujian Nasional (Unas), sebelas siswa kelas 3 SMK Pertanian Sunan Ampel Kecamatan Sukorambi menggelar ikrar jujur Unas 2009.
Di ikrar itu diawali upacara pengibaran bendera merah putih. Dilanjutkan pembacaan ikrar yang berjanji menolak ketidakjujuran yang bisa merugikan dunia pendidikan.
Seorang siswa Abdul Rochman mengatakan, ikrar jujur itu sebagai bentuk tindakan agar siswa tidak melahirkan mental koruptor dan maling.
"Kami juga menyerukan pada semua siswa, pengawas, sekolah, Diknas dan semua pihak agar melaksanakan Unas dengan jujur," timpal Abdul Rochman.
Dia juga menilai sebagin besar ada dugaan kecurangan Unas yang dilakukan dengan cara bantuan teman antara siswa dan guru. Selain itu juga banyak sekolah di Unas sebelumnya digelar faktanya tidak jujur.
"Kita sepakat dalam Unas harus jujur, kita siap tidak lulus dan yang penting kami jujur dan sudah berusaha belajar. Walaupun ada bocoran kita akan menolaknya," katanya. Di sekolah itu juga memiliki smeangat tinggi agar lulus Unas.
"Kami cara belajar bersama lewat try out sampai harus nginap di sekolah untuk belajar bersama bimbingan guru," katanya.
Sedang Kasek SMK Pertanian Suna Ampel Sukorambi, Ali Murtadho mengatakan, sekolah yang dipimpinya sudah dua kali mengalami 100 persen dari jumlah siswa tidak lulus Unas.
"Tahun lalu dari 17 siswa tidak lulus semua dan baru dua tahun ini harapannya dengan jujur dan semangat belajar maka 100 persen lulus," kata Ali Murtadho. Untuk bisa menggenjot nilai Unas, para guru disana mengkarantina siswa agar tetap bisa maksimal belajar.
"Sebab untuk lulus Unas, grade naik ke 5,5. Jadi kesulitan makin bertambah, nilai standar kompetensi pun harus minimal 7,00, itu banyak keberatan karena banyak bahasa asing," katanya.
Sementara soal naskah telah didistribusikan ke wilayah kecamatan dikawal aparat kepolisian mulai hari ini. Anggota Dewan Pengarah Dewan Pendidikan Abdul Halis meminta agar Unas tahun ini bebas dari kecurangan.
"Seluruh sekolah kalau bisa tidak memberlakukan aturan ketat tentang pembiayaan, sehingga tidak ada siswa yang tidak bisa ikut Unas gara-gara tidak bisa melunasi pembiayaan," kata Abdul Halis.
Dalam ruang penyimpanan naskah soal Unas di Kantor DInas Pendidikan Jember itu dijaga cukup rapat dan seluruh kaca ditutup gorden. Setikdanya ada tiga polisi di ruangan itu tidak seorang pun diperkenankan masuk. kim
PKS JEMBER KLAIM 5 KURSI DI DPRD
JEMBER – DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jember mengklaim mendapat 5 kursi di parlemen Kabupaten Jember. Kendati belum ada pengumuman secara resmi oleh KPUD Jember terkait perolehan suara di Kabupaten Jember, tapi dari data DA-4 yang dikumpulkan saksinya, lantas ditabulasi maka dihasilkan angka prediksi perolehan suara PKS di Parlemen, 5 kursi.
Demikian disampaikan dr Yuli Prianto, Ketua DPD PKS Jember dalam releasenya di RM Taman Salero, Jember Jumat (17/4) kemarin.
Dalam siarannya, selain mengumumkan perolehan suara dan kursi, DPD PKS juga mengirim rekomendasi kepada penyelenggara Pemilu di seluruh Indonesia termasuk KPUD Jember untuk menertibkan daftar pemilih tetap (DPT) di semua Kabupaten Jember. Jumlah penduduk Jember 1.678.442 yang ada di DPT dan sudah ditetapkan itu harus segera dibenahi karena sudah menyusul persiapan Pemilihan Presiden Juli mendatang.
“Kita minta warga yang belum ada di DPT segera diteliti, dan dibenarkan sehingga jelas DPT itu tidak akurat. Masih adanya DPT pemilih anak di bawah umur yang masuk DPT, semisal kader PKS menemukan di TPS 05 Desa Glagahwero, Kalisat,” ujarnya.
PKS menilai kendati belum final perhitungan di KPUD dan baru dilakukan besok (hari ini, 18 April 2009) di Hotel Bandung Permai,tapi dirinya merasa yakin bahwa perolehan suara PKS di KPUD Jember ini tidak jauh berbeda. Perolehan PKS dalam perhitungannya itu berdasar perhitungan suara di semua Daerah Pemilihan (Dapil) sebanyak 6.
“Makanya kami tidak menerbitkan satu partai saja. Tapi, daftar perolehan suara semua partai kami hitung,” ujar Yuli, Ketua DPC PKS.
Ditambahkan bahwa Pemilu 2009 ini target PKS berhasil karena peta politik di Jember akan berubah. Tidak ada single mayoritas di Kabupaten Jember. Karena di Tahun 2004 kemarin PKB menjadi single mayoriti tapi di Pemilu 2009 ini tidak ada itu, tapi kekuatan merata. Sehingga kekuatan oligarki bisa dicegah.
Ditanya soal koalisi Partai, ke depan ? PKS mengaku belum menentukan dan membahas soal itu. Tapi, DPD PKS berjanji untuk menjelaskan saat usai penetapan itu. Secara umum PKS mencatat bahwa analisis sementara Pemilu, suara PKS meningkat 500 persen. Dari 24.500 di tahun 2004, maka di tahun 2009 perolehan suara PKS mencapai 50.000 suara, dari nol kursi menjadi 5 kursi.
“Tapi, ini masih prediksi kami. Ada memang beberapa TPS yang belum klir datanya dari PPK Pakusari, dan Sumbersari,” tegas dr Yuli.kim
CALEG PKPI PIDANAKAN BOS HOTEL LESTARI
Siarkan Caleg Nunggak Hotel
JEMBER - Calon Legislatif (Caleg) DPR RI dari Partai PKPI Dapil IV Jember Lumajang, Hari Prastiadi, warga Japos Blok B 3 / 27 RT 7 / RW 8 Kecamatan Pondok Aren Tangerang, mengancam melaporkan secara pidana bos Pemilik Hotel Lestari Jember Jl Gajah Mada No 233 karena telah disiarkan berita bohong.
Beberapa media massa cetak, dan elektronik di Jember memberitakan bahwa dirinya dianggap menunggak pembayaran sewa kamar hotel. Padahal, faktanya dia telah melunasi pembayaran itu dan tidak ada masalah sejak 15 April 2009, bahkan telah ada kuitansi pelunasan.
“Saya sangat terpukul. Termasuk keluarga dan istri saya di luar Kota dan Tangerang, dipikirnya saya ini berbuat jahat. Padahal, uang hotel sudah kami lunasi saat itu. Kita sebelumnya juga sering kontak kepada pemilik hotel akan melunasi setelah coblosan,” ujar Hari Prastiadi, yang mengaku warga asli Kota Jember ini.
Tapi, yang disesalkan bahwa bos hotel itu Teguh Suprayitno malah memberitahukan rahasia pelanggan hotel itu ke wartawan. Yang disesalkan lagi saat itu belum ada tindakan wan prestasi sama sekali terkait sewa hotel itu.
“Istri saya telah mengalami depresi mental. Saya minta pertanggungjawaban itu secara hukum. Karena tindakan nya telah membawa dampak hukum. Nama baik saya tercemar,” ujarnya.
Didampingi kuasa hukumnya Jani Takarianto, SH, Hari meminta kasus itu diselesaikan pihak Hotel Lestari dan nakan diteruskan secara hukum. Kuasa hukumnya Jani Takarianto, SH, mengatakan tahap awal dia akan mengirim somasi secepatnya kepada pihak hotel. Jika pihak hotel tidak mau menuruti somasi itu maka dirinya akan langsung memperkarakan secara pidana.
“Isi somasi itu diantaranya meminta kepada pihak hotel agar meminta maaf kepada kliennya di media yang telah menyiarkan berita itu, diantaranya An TV, Metro TV, dan TV lainnya termasuk koran – koran terbitan lokal dan jatim,” ujar Jani Takarianto.
Jika dalam waktu 2x24 jam tidak ada permintaan maaf itu, maka pihaknya segera meneruskan perkara itu ke jenjang pidana hukum. Dasarnya karena kliennya faktanya telah melunasi semua sewa hotel itu tapi tetap dianggap nunggak.
“Saya menginap sejak 2 Pebruari. Dan sudah tidak ada masalah. Bahkan tip tip kepada karyawan juga tidak terhitung. Saya udah sering telepon, bahwa setelah pencalegan ini kita selesaikan kekuarangannya. Kalau dihitung, laptop yang kami titipkan itu melebihi harga itu. Kenapa kok diberitakan begitu. Saya ini datang melunasi, kok besoknya ada di koran dan televisi,” ujar Hari Prastiadi.kim
JAPER TOLAK HASIL PEMILU 2009 JEMBER
JEMBER – Beberapa anggota Jaringan Pemilih Rasional (Japer) menolak hasil Pemilu Legislatif (Pilleg) 9 April 2009, karena indikasi kecurangan perhitungan surat suara, ketidakabsahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), DPT ganda, hingga terkait kecurangan rekap oknum PPK di beberapa kecamatan ditambah tertukarnya surat suara.
Kamis (16/4) beberapa anggota Japer meluruk Rumah Makan Palm di Jl Letjen S Parman, di sana mereka menggalang tandatangan di arena pertemuan 15 Parpol yang membahas kecurangan Pemilu. Kelimabelas Parpol itu berencana menggugat KPUD Jember, dan menolak hasil perhitungan suara Pemilu 2009. Mereka menilai ada segebok bukti kecurangan dan perhitungan rekayasa yang terjadi di beberapa PPK.
Di Kalisat, misalnya.Ada beberapa TPS di Ajung, Plalangan, hingga Desa Kalisat semula partai Kebangkitan Nasional Ulama tidak mendapat angka, tapi di rekap suara PPK malah muncul suara 100 hingga 200 suara. Fakta ini diusung oleh Caleg Partai Barnas, Farid Faisol.
Di hasil perhitungan suara di TPS yang dilakukan saksinya dia menemukan adanya mark-up suara terhadap partai tertentu. Padahal faktanya partai itu tidak ada. “Kita punya bukti hasil perhitungan saksi kita. Model C 1 yang kita punyai dari TPS langsung juga ada, sudah kita laporkan,”ujar Farid Faisol.
Begitu pula dengan caleg dari Partai Buruh, Wahyudi Rahmat. Dia sudah memiliki bukti di 80 TPS. Di sana suara partai yang di atas tidak muncul. Tapi, malah saat direkap PPK muncul suaranya. “Itukan suara hantu. Tidak ada contrengannya, malah muncul suara hitungannya. Kita akan gugat, dan minta hitung ulang. Kalau perlu contreng ulang,” ujar Wahyudi Rahmat.
Dalam dialog itu, beberapa anggota Japer langsung meminta kesediaan para parpol itu diantaranya : caleg Demokrat, Caleg PDIP, caleg Golkar, Partai PSI, Partai Barnas, Partai Bulan Bintang, Partai Patriot, PPRN, dan beberapa partai lain yang merasa dicurangi untuk menolak hasil pemilu 2009.
Aksi penolakan itu diwujudkan dalam aksi tandatangan di spanduk putih yang berisi dukungan penolakan hasil Pemilu 2009. Alhasil dari penggalangan tandatangan itu sedikitnya 8 caleg dari partai besar dan kecil, termasuk 15 Parpol kecil menolak hasil Pemilu 2009.
Spanduk tandatangan itu, akhirnya dibawa ke KPUD Jember untuk disampaikan ke Anggota KPUD Jember. Tapi berhubung anggota KPUD tidak ada aspirasi Japer berisi tandatangan penolakan hasil Pemilu itu dipajang di depan logo KPUD Jember.
Spanduk itu ditempel di depan KPUD Jember, dan dalam aksinya anggota Japer ini membakar beberapa kertas DPT yang dinilai biang kecurangan Pemilu 2009. Menurut Kustiono Musri, DPT itu adalah DPT liar. Karena tidak ditandatangani oleh Ketua KPUD.
DPT dalam amanat UU itu disahkan oleh Ketua KPUD. Disahkan artinya ditandatangani, dan tidak boleh dikuasakan. Karena di sana tetap tertera Ketua KPUD. Jika tidak ada pengesahan dari Ketua KPUD maka hal itu bisa disebut DPT liar. kim
CALEG DICURANGI, MINTA PEMILU ULANG
JEMBER - Karena tak puas dengan mekanisme perhitungan di PPK Bangsalsari, beberapa caleg yang suaranya merasa dicurangi, dan hilang ini “ngeluruk” Kantor Panwaskab Jember, di Jl Dewi Sartika. Di sana dia ditemui Ketua Panwaskab Agung Purwanto. Tapi, karena tidak puas, mereka meluruk Kantor KPUD Jember.
Di KPUD Jember dia ditemui Hannan Kukuh. Dikoordinatori Memet alias Miftahul Rahman, caleg DPRD dari Partai Golkar ini meminta Pemilu 2009 di Bangsalsari diulang. Jika tidak maka harus dihitung ulang. Hal ini dipicu oleh banyaknya pelanggaran yang terjadi.
Sejak awal kata Memet, dia mencurigai Pemilu yang digelar kali ini tidak jujur dan tidak adil. Bahkan tidak rahasia. Berbagai pelanggaran baik administratif hingga pelanggaran pidana dan UU No 10 tahun 2008 masih saja dilanggar. Dari semua bukti itu puncaknya perhitungan suara di PPK dalam bentuk rekapan ternyata mengurangi suaranya.
Dari dasar itulah, Memet dan beberapa caleg yang dirugikan meminta perhitungan ulang. Tapi, aspirasinya kemarin tidak ditanggapi. Debat sengit terjadi, hingga akhirnya dijaga 2 peleton aparat Dalmas Polres Jember. Tapi, PPK tetap bersikeras tidak mau menghitung ulang.
Pagar kantor PPK di Kecamatan Bangsalsari ditutup, dan semula tidak boleh ada yang masuk termasuk caleg. Tapi, setelah negosiasi beberapa caleg dibolehkan masuk. Tapi, faktanya hitung ulang itu tidak dilakukan.
“Kita minta ketegasan dan kejelasan saat ini. Bagaimana ini, kecurangan dan pelanggaran sudah kita dapatkan buktinya. Kita minta pemilu ulang,” ujar Memet kepada Hannan Kukuh, anggota KPUD Jember divisi pendataan pemilih.
Tapi oleh Hannan, permintaan itu tidak serta merta dituruti. Dia akan mendiskusikannya dengan anggota lain di rapat Pleno. Sedangkan dirinya tidak memiliki kekuatan apapun untuk merekomendasikan pemilu ulang atau perhitungan ulang. Karena keputusan KPUD Jember adalah keputusan bersama Pleno. Sesuai undang – undang bahwa Pemilu ulang itu sudah diatur dan tidak ada.
“Soal perhitungan ulang itu juga bisa dibaca di Undang – undang. Kita tidak bisa memutuskan itu sendirian, aspirasi ini tetap kami sampaikan,” ujar Hanan Kukuh.
Sebentar kemudian, Memet dan rombongan caleg berjumlah 8 orang dari berbagai Parpol itu meninggalkan Kantor KPUD Jember dan berorasi. Di depan wartawan Memet, menegaskan bahwa Pemilu harus diulang. Karena data di TPS salah kaprah. Kedua adalah perhitungan ulang di beberapa TPS, dan Kecamatan hingga PPK kalau tidak akan dituntut secara hukum.
Termasuk banyaknya pelanggaran Pemilu yang ada merupakan bentuk ketidakpastian kinerja dan ketidakbecusan PPK dalam melaksanakan Pemilu. “Pada dasarnya penyelenggaraan Pemilu di Jember tidak becus, dan gagal. Pemilu tidak karuan pelaksanaan hingga penyelenggaraannya,” ujar Memet.kim
600 KALI BANJIR BANDANG, DIKAJI PENELITI JEPANG
JEMBER - Setelah terjadi banjir bandang Tahun 2006 berlalu, peneliti asal Jepang dengan lembaga JICA (Japanese International Cooperatioan Agency) datang lagi ke Jember, untuk meneliti dan mengkaji bencana banjir bandang dan bencana Tsunami.
Sejak Kamis (16/4) dengan bekerjasama dengan Departemen PU Pengairan RI, JICA datang kembali ke Jember meneliti daerah rawan banjir bandang dalam acara Kick Off Meeting Banjir Bandang Disaster Menegement and Prevention di Hotel Panorama Jember.
Direncanakan selama 3 tahun sejak 2009 - 2011 akan berada di Jember. Hal ini perlu dilakukan penelitian dan kajian karena menurut data BPS selama Tahun 2007 ada sekitar 600 banjir bandang di Indonesia.
Direktur Sungai, Danau dan Waduk Dept. PU, Ir. Widagdo.Dipl. HE mengatakan bahwa terpilihnya Jember selain pernah terjadi banjir bandang tahun 2006 lalu dan memakan korban puluhan warga Panti juga karena Jember memiliki pengunungan yang rawan terjadinya banjir bandang akibat lereng terjal.
Dalam pertemuan itu peserta akan diminta masukan berupa data terkait daerah yang rawan bencana di wilayahnya.
“Semua anggota Satlak, camat yang daerahnya rawan bencana selain dan pengelolaan air di Jember juga diundang,” ujarnya.
Menurut Widagdo fenomena alam ditunjang musim penghujan maka semua sektor wajib dilibatkan untuk mengantisipasi terjadinya bencana.
“Untuk menghindari itu maka perlu duduk bersama dari semua elemen tidak saja Pemerintah pusat, daerah, pemerhati akan tetapi masyarakat untuk melakukan kajian dan penelitian mengantisipasi terjadinya bencana sesuai dengan karateristik budaya masyarakat setempat,” ujarnya.
Dalam penelitian dan kajian di Jember nantinya bisa disebarluaskan ke daerah lain. “Hasil kajian diharapkan dapat dikembangkan ke daerah lain,” ujarnya.
Tapi saat Direktur Sungai, Danau dan Waduk Dept. PU pusat ditanya terkait kesimpulan pasca kajian terkait kebutuhan alat pendeteksi mengaku tidak bisa menjanjikan tapi perlu pertimbangan dari Pusat nantinya.
Peneliti JICA yang datang ke Jember diharap menjadi simbol penghormatan bagi Kota Jember agar daerah ini bisa mengantisipasi banjir bandang ke depan. kim
KISRUH, CALEG DAN SAKSI MINTA HITUNG ULANG
JEMBER – Suasana kisruh terjadi di Kantor Kecamatan dan Kantor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bangsalsari, karena dugaan dan indikasi kecurangan suara oleh PPK setempat.
Perhitungan manual oleh PPK ini dinilai sangat lamban. Bahkan ada indikasi kecurangan perolehan angka dan perolehan suara dengan menghilangkan suara dari caleg dan partai tertentu. Beberapa saksi, dari Partai Politik dan Calon Legislatif (Caleg) dari partai besar semisal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Golkar, PDIP, hingga Hanura dan Gerindra meminta perhitungan ulang.
Menurut Caleg dari PKB Wakik, SH, bahwa dugaan penyimpangan itu semakin menguat setelah ada beberapa temuan dari saksi bahwa suara caleg dan suara partai politiknya ada yang berkurang di sejumlah TPS.
Dari informasi itu, lantas sejumlah caleg menginstruksikan kepada para saksi untuk meminta klarifikasi dan pengecekan perhitungan kembali. Tapi, suasana semakin nyaris tak terbendung karena sejumlah caleg ini menilai ada permainan.
Kata dia, sejumlah saksi dan caleg akhirnya adu argumentasi dengan PPK. Di pihak lain PPK ingin perhitungan cepat diselesaikan karena tugasnya begitu berat dari sisi administrasinya. Sementara itu, model formulir C-2 Plano, yang berisi perolehan caleg dan partai politik malah tidak ada.
“Tidak menutup kemungkinan besok saat perhitungan itu terjadi desakan perhitungan fisik surat suara dan buka kotak. Tidak menutup kemungkinan itu,” ujar Wakik.
Sedikitnya 10 orang caleg dari Partai Politik besar di wilayah Dapil V (meliputi Bangsalsari, Sumberbaru, Semboro, dan Tanggul) ini meminta perhitungan ulang dilakukan sebelum dilaporkan datanya ke KPUD Jember.
“Kita minta perhitungan harus teliti dan cermat. Jika tidak kita akan perkarakan,” ujar Haris, dari Hanura. Di lain pihak Caleg Golkar, Miftahul Rahman SE, telah mengadukan dugaan kecurangan manipulasi perhitungan ini ke Panwaskab Jember. “Kita sudah ajukan suratnya,” ujar Memet sapaan akrabnya. kim
