DUDUK 2 JAM JADI JUTAWAN

Nih Dia !

BUKU BKS JIPLAKAN DILAPORKAN IKAPI

Temuan AP3K Bertambah Lebar

JEMBER - Kasus peredaran Buku Kerja Siswa Sekolah Dasar (BKS SD) jiplakan dan pelanggaran hak cipta ini terus berkembang. Kini Asosiasi Penerbit, Pedagang, dan
Pengusaha Kecil (AP3K) Jember terus menemukan BKS jiplakan di berbagai sekolahan dan di berbagai mata pelajara, tidak hanya Matematika, dan PPKn.

Untuk itu, AP3K bakal segera melaporkan kasus itu ke Ikatan Penebit Indonesia (IKAPI) pusat.
Ketua AP3K Jember Embong Raharjo mengakui selama ini masih dianggap biasa saja. Tapi, setelah dikaji ternyata selain merusak kurikulum dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Di pihaknya sendiri selaku pengusaha dampaknya sangat terasa. Sebab, omset penjualan buku resmi mereka drop.
Faktanya, ditemukan buku BKS SD jiplakan. Yang mengejutkan adalah penulisnya, hingga penyusun dan pengarah adalah melibatkan para pendidik, guru, pejabat Dinas Pendidikan, dan dosen yang berpendidikan tinggi.
AP3K, menemukan kembali buku – buku jiplakan itu di berbagai mata pelajaran. Sebelumnya, hanya ada sekitar 2 mata pelajaran. Dan itupun diidentifikasi masih di buku SD kelas satu saja. Tapi, temuan terakhir berbagai mata pelajaran itu juga dijiplak.
“Ini sangat gawat Mas. Kita temukan semua buku SD mulai kelas satu hingga kelas enam, dan semua mata pelajaran juga jiplakan. Kita akan segera laporkan ke IKAPI. Kalau soal hukum pidana, itu terserah penerbit yang dirugikan,” ujar Embong Raharjo.
Selain merugikan penerbit, BKS jiplakan ini juga merugikan seluruh siswa SD karena kurikulumnya mundur setahun. AP3K masih terus melakukan pencairan sampai ke BKS yang sudah tak terpakai.
"Untuk mencari awalnya BKS jiplakan ini sebenarnya dari mana," ujarnya.
Terkait penerbit asal Surabaya yang merasa dirugikan dalam kasus ini, PT Graha Ilmu, dan Mutiara Ilmu, belum ada respon. Dia tidak tahu apa memberikan hak produksi kepada Diknas, dan oknum di Jember itu.
“Tapi, jika begitu pegawai negeri itu memakan uang BOS. Sebab, buku itu memakai dana BOS regular dipotong langsung di depan,” ujarnya.
Terpisah, Kepala Kantor Informasi dan Komunikasi Jember Agus Slameto mengaku semua pejabat dalam kasus itu akan diperiksa dan dimintai keterangan Inspektorat Daerah Jember (Badan Pengawas, Red lama).
“Ya jelas, toh. Sudah turun tangan itu secara internal. Sudah ada beberapa orang terkait BKS yang dipanggil Inspektorat. Kita tunggu saja hasilnya. Harus dibuka jujur kepada pers nantinya,” ujar Agus Slameto.
Dari info yang digali, panggilan itu juga terkait dugaan keterlibatan Kabid TK SD Drs H Jumari tercatat sebagai Tim Pengarah. Lalu Tim Penyusun lain, semisal Gunayat Sunaryo dan Kepala Dinas Pendidikan Drs H Achmad Sudiono, Msi, Psi.
Tapi, keduanya saat di hubungi wartawan baik telepon, dan SMS keduanya tidak mengakui adanya pemanggilan itu.
Terakhir Achmad Sudiyono mengaku dia masih di Jakarta. Tapi, kabar yang beredar, Kadiknas ini dipanggil Bupati Jember MZA Djalal di Pendopo Bupati.
Sedang Drs H Jumari, mengaku berada di Balung melayat ibunya yang meninggal dunia.
"Inspektorat tidak ada hubungannya dengan kita. Kita masih memproses masalah ini. Penyusun sudah kita klarifikasi dan ke penerbit di Surabaya," kata Jumari.
Sedang Kepala Inspektorat Jember Abdul Muis Baliya mengaku masih belum melakukan langkah apapun apalagi memanggil pejabat Diknas terkait BKS jiplakan.
"Kita belum panggil, jika ada pelanggaran kita akan sanksi. Seharusnya penerbit
jadi korban itu lapor ke polisi, kenapa penerbit diam saja,” ujar Abd Muis Balya.kim


[+/-] Selengkapnya...

APRIL TARIF INTERNET TURUN

JEMBER - Menteri Komunikasi dan Informatika Prof Dr Ir Mohammad Nuh akhirnya berkesempatan menjelaskan di hadapan wartawan terkait tariff internet. Pemerintah dinyatakan hingga kini masih terus berusaha untuk mengkaji soal penurunan tariff internet.
Tapi, kendala utama dalam penggunaan internet di perguruan tinggi karena harga bandwith yang mahal. "Dalam konteks ini tarif internet semoga bulan April nanti muncul kebijakan baru mengenai penurunan tarif internet," ujar M Nuh, dalam kuliah umum di Universitas Jember, Kamis (26/2).
Penurunan tarif internet itu terinspirasi penurunan tarif telepon seluler. Kata dia, di tahun 2005, tarif seluler Indonesia termahal di Asia. Tahun 2008, penggunaan telepon seluler di Indonesia termurah di Asia. Dia menilai ada perbedaan antara penggunaan telepon seluler dengan internet.
"Kalau di telepon, basisnya menit. Internet juga basisnya menit. Padahal karakteristik keduanya berbeda, jika order internet di atas 30 menit dan jam," ujarnya.
Menteri belum bisa menghitung berapa persen penurunan tarif internet yang akan ditetapkan karena masih digodok. Minat penggunaan internet di Jember tinggi. Tapi daya beli kurang. Ada sekitar 28 ribu sambungan internet speedy di Jember.
Usai berbicara di Seminar Pendidikan berbasis vokasi di Politeknik Negeri Jember Menkominfo, langsung ke Pondok Pesantren Al Qodiri, Gebang Jember pimpinan KH Achmad Muzakki Syah untuk persiapan teleconference Kyai dengan Presiden SBY, Kamis (26/2) pukul 20.00 WIB.kim



[+/-] Selengkapnya...

IJIN TV BARU 400, RADIO 2.200 PEMOHON

JEMBER – Jalur frekwensi kanal Televisi dan Radio, di seluruh Indonesia ternyata masih menjanjikan sebagai usaha baru. Terbukti, ada pemohon ijin baru Televisi sebanyak 400, dan pemohon ijin radio sebanyak 2.200.
Demikian ditegaskan Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Prof Dr Ir H Muhammad Nuh, DEA, saat usai meresmikan gedung kantor pusat Politeknik Negeri Jember didampingi Direktur Polije Dr Ir H Asmuji, MM, Kamis (26/2).
Kata dia, permohonan pendirian stasiun televisi baru mencapai 400 surat. Sedang stasiun radio baru mencapai 2.200 pemohon. Kata dia, padahal kanal televisi dan radio sangat terbatas.
Pemerintah akan berusaha mencari terobosan dengan teknologi canggih M Pec 2 dan 4 sistem digital. Sebab, masalah kanal frekwensi yang terbatas, dan tingginya permohonan ijin bisa diselesaikan dengan migrasi dari system kanal analog ke system digital.
Dengan digital maka bisa satu kanal bisa ditempati oleh banyak pemohon. Ibaratkan system analog adalah satu kapling rumah. Sementara system digital adalah ibarat rumah susun. Satu rumah bisa dipakai banyak orang.
"Persoalan kanal ini bisa diselesaikan dengan migrasi televisi dan radio analog ke digital. Lounching TVRI Agustus 2008 ke digital," kata Nuh.
Diharapkan ada migrasi analog ke digital, sehingga yang tak memiliki tempat bisa dialihkan ke system digital yang diibaratkan rumah susun tadi.
Dia mengingatkan bahwa penggunaan frekuensi harus didahului perizinan. Frekuensi adalah sumber daya negara, sehingga siapapun yang ingin memanfaatkan harus meminta izin.
"Kalau tidak pakai izin, akan berdampak kepada keamanan dan ketertiban. Bisa Jadi broadcast disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak baik," terangnya.
Di sejumlah daerah telah dilakukan penertiban kanal frekwensi tak berijin tersebut. Semisal di Malang, Kediri, dan Madiun. Tapi Menteri tidak mau membuka nama stasiun TV dan radio itu.
Untuk membantu kelancaran pengurusan frekwensi itu, Departemen Kominfo membentuk semacam (gugus tugas) yang mengurusi masalah perizinan. Prosedur umum perijinan bisa memakan waktu 2 bulan, tapi melalui task force ini hanya butuh 2 minggu.
Soal target penertiban di tahun 2010 Menteri tidak bisa menerangkan. Kata dia, jika pemilik stasiun radio dan televisi tidak mengurus perizinan, maka pemerintah mengambil tindakan dengan memblokir saluran siaran.
"Tentu saja diproses di Pengadilan, karena menggunakan sumber daya negara tanpa ijin,” ujarnya.kim


[+/-] Selengkapnya...

Televisi dan Radio Dikanal Digital


JEMBER- Menteri Komunikasi dan Informasi Prof Dr Ir M Nuh, DEA menghindari upaya – upaya penertiban yang akan berbenturan dengan masyarakat. Tapi, pemerintah tetap melakukan upaya penertiban dalam bentuk lain agar penggunaan frekwensi itu sesuai aturan.
Di sela kunjungan ke Politeknik Negeri Jember (Polije) untuk meresmikan Gedung Kantor Pusat Polije Asih Asah Asuh, Muhammad Nuh, menyatakan sangat konsentrasi terhadap penggunaan frekwensi radio, dan televisi tersebut.
Sebelumnya, Menkominfo ini memberikan kuliah umum di Universitas Negeri Jember. Dia menjelaskan bahwa persoalan siaran sekarang ini terletak di problem kanal. "Saat ini sudah ada 400 pemohon baru siaran televisi dan 2.200 pemohon kanal radio. Padahal kanalnya terbatas, maka kita bisa cari solusi melalui migrasi dari sistem analog ke digital," M Nuh.
Sistem ini sudah dilaunching lewat digital bersama TVRI kemarin. Dia mengibaratkan, kanal analog adalah teknologi tingkat satu, yang hanya bisa dipakai satu kapling saja. Tapi kalau kanal digital ibaratkan bangunan bertingkat bisa dipakai banyak keluarga seperti rumah susun.
"Itu tergantung M Pec, yang digunakan. Ada M pec 2, dan 4. Harapannya, yang belum memiliki tempat atau kanal habis, bisa dialihkan ke sistem digital. Kalau tidak mengurus izin dan masih on air, maka di blok off air dan dimasukkan ke pengadilan karena menggunakan kanal negara tanpa izin," tandasnya.
Di beberapa daerah ada siaran televisi yang belum berizin dan terpaksa harus di off air. Yang sudah turun off air ada di kota Kediri, Malang dan Madiun dan semua berjalan dilakukan penertiban.
M Nuh, menolak membeber nama televisi atau radio itu. Dia tidak suka penertiban karena akan ada komplain dari masyarakat gara-gara off air. Yang harus dipenuh sebenarnya hanya perizinannya," tukasnya.
Kini, sudah dibentuk tim khusus untuk melayani perizinan itu kombinasi Postel, KDI, KPI dan KPID.
"Sehingga prosedur yang umumnya perlu waktu satu sampai dua bulan, dengan tim ini bisa dipenuhi satu - dua minggu. Yang menertibkan ya Balai Monitoring yang pernah ada,” pungkasnya. kim


[+/-] Selengkapnya...

GOLPUT TINGGI HARGA KURSI MURAH

JAPER USULKAN CALEG INDEPENDENT

JEMBER - Golput (golongan putih) muncul di setiap perhelatan pemilihan umum. Artinya sebagai golongan yang tidak ikut memilih dan tidak menggunakan hak suaranya. Golput menunjukkan tingkat rendahnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu sebagai pintu demokrasi.
Fenomena Golput di beberapa Pemilu dan Pilkada cukup mengkhawatirkan. Taruhlah contoh Pemilu Legislatif 2004. Rendahnya partisipasi publik ditunjukkan kepada perolehan masing-masing anggota dewan tahun 2004-2009.
Sistem tahun Pemilu tahun 2004, memakai proporsional stelsel daftar sangat menguntungkan caleg nomor urut satu yang belum tentu mendapatkan suara terbanyak. Bahkan caleg terpilih belum tentu memiliki integritas sesuai harapan rakyat. Contohnya, ada salah satu anggota DPRD Jember yang hanya bermodalkan 724 suara bisa duduk di kursi empuk DPRD.
Pasca keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) di mana Pemilu tahun 2009 dengan sistem proporsional stelsel terbatas memaksa parpol, dan caleg untuk berjuang lebih keras lagi. Bagi Parpol dan Caleg yang tidak memiliki akar yang kuat di masyarakat sudah tentu akan tereliminasi.
Sebagai gambaran, data Pemilu tahun 2004, dari 1.625.148 (DPT) hanya 10,03 % yang mencoblos nama 45 legislatif yang duduk saat ini dan 18,891 % lagi memilih hampir 500 calon lain yang tidak jadi. Dengan kata lain jumlah pemilih 45 anggota DPRD, sangatlah rendah. Yang tertinggi adalah coblos gambar partai, yaitu 40,524 %.
Suara coblos gambar partai itu bermakna ganda. Pertama, siapapun calon legislatifnya, rakyat tidak perduli. Di sini ada kegagalan pengkaderan partai. Kedua, rendahnya pendidikan politik di masyarakat menghasilkan output wakil rakyat yang tidak berkualitas.
Contoh berikutnya dapat dilihat pada Pilkada Jember Tahun 2005 untuk memilih pemimpin daerah. Angka golput relatif tinggi, mencapai sekitar 37,5 % dari suara sah. Golput menempati peringkat kedua dari calon terpilih MZA Djalal, yang mendapat dukungan hanya 38 % suara sah atau 608.053 suara. Urutan ketiga Syamsul Hadi Siswoyo, 290.092 suara atau 18 % dan Mahmud Sardjujono, 140.302 suara.
Jaringan Pemilih Rasional (Japer) Jember mencatat fenomena ini sangat mengkhawatirkan. Karena menyangkut legitimasi pemimpin. Di Pilkada Jember 2005, suara golput jika digabung dengan yang tidak menginginkan Bupati terpilih mencapai 62,5 % yaitu lebih dari 1.000.000 suara. Fakta di atas merupakan bukti kuat bahwa legitimasi rakyat terhadap Bupati terpilih masih rendah.
Contoh lain, di Pilgub Jawa Barat, Golput berkisar 35,7 % dan mengungguli pasangan terpilih Heriawan-Dede Yusuf 26,0 %. Di Jawa Tengah, pasangan terpilih Bibit Waluyo-Rustriningsih keok melawan Golput sebesar 40 %. Juga di Jatim, diputaran pertama, semua pasangan dipaksa mengakui kegagahan golput yang berkisar di angka 40 %.
Dalam dinamika perpolitikan ada 2 problem yang harus dicermati yaitu probem hulu dan hilir. Problem hulu terkait good will pemerintah, penyelenggara pemilu dan keseriusan partai yang boleh dibilang masih setengah hati.
Sementara problem hilir adalah sikap masa bodoh, praktis dan pragmatisme tokoh dan masyarakat secara luas. Idealnya komponen hulu demokrasi ini harus memiliki semangat sama yakni kejujuran universal yang tidak mendasarkan pada kepentingan individu, kelompok dan partai tertentu saja.
Di hilir, harus ada peningkatan pemahaman, dan penyadaran masyarakat secara simultan dan ikut terlibat aktif dalam setiap proses politik. Harapannya masyarakat tidak lagi masa bodoh, dan menjadi pemilih rasional yang tahu apa yang harus dilakukan.
Selanjutnya, Pemerintah, KPUD, dan Parpol harus menunjukkan good will demokrasi secara ideal dalam grand design untuk menyejahterakan masyarakat.
Guna mewujudkan pemikiran itu, hal yang paling penting adalah melakukan proses pendidikan berupa penyadaran politik di masyarakat secara cerdas. Dengan demikian cita cita ideal demokrasi dalam berbangsa dan bernegara dipastikan akan tercapai.
JAPER berharap meningkatnya kwalitas proses-proses politik serta partisipasi masyarakat secara total dalam menjalankan hak dan kewajibannya ber-demokrasi. Untuk itu harus ada kehendak bersama untuk meningkatkan kecerdasan dalam masyarakat, agar seluruh masyarakat dapat menjadi pemilih yang rasional. Rasionalitas yang mengacu kepada persepsi positif di masyarakat itu sendiri.
Kompleksnya permasalahan dan susahnya menyentuh problem hulu, maka JAPER mencoba konsentrasi di problem hilir. Pembenahan problem hilir ini membutuhkan proses pendidikan secara terus menerus dan dilakukan oleh kelompok - kelompok yang tidak mencerminkan kepentingan individu dan golongan tertentu sebagai gerakan pencerdasan semacam JAPER.
Diluar cara Revolusioner, untuk merubah sistem dan pemimpin dengan cara yang “santun” sangat sulit, tetapi JAPER yakin dapat tercapai dengan syarat , masyarakat wajib memiliki pemahaman yang benar melalui berbagai model pelatihan, pendidikan dan penyadaran politik dengan cara pemberian informasi, membuka kran informasi, dan pendidikan politik, agar tumbuh kesadaran di masyarakat, bahwa politik itu penting. Menu masa lampau yang disuguhkan selama ini sudah mencapai titik jenuh dan tidak lagi menarik. Faktanya tidak pernah ada Pemilu yang melahirkan sosok pemimpin yang representatif bagi masyarakat. Malahan orang yang dikehendaki rakyat, tidak terpilih karena sistem tidak berpihak kepadanya. Dari pemikiran itu, JAPER menghendaki hidupnya dinamika perpolitikan dan hidupnya demokrasi. Apa harus JAPER sendirian, tentu saja tidak. Tapi, tanggungjawab semua pihak terutama pemerintah dan partai politik.
Jika nantinya Golput tinggi, itu berarti PEMERINTAH DAERAH, dan KPUD gagal. Sekaligus PEMERINTAH DAERAH, KPUD dan Partai terbukti SETENGAH HATI dalam membangun demokrasi seutuhnya.
Akibatnya harga kursi DPRD menjadi MURAH dan para caleg yang untung. Asumsi ini merupakan indikasi bahwa pemikiran caleg dan parpol tidak dalam grand design memakmurkan rakyat. Tapi cenderung untuk kepentingan sesaat saja, dan sekadar terpilih saja.
Golput tinggi sejatinya merugikan masyarakat. Sebab, idealisme bangsa tidak tercapai. JAPER memprediksi golput di Jember akan meningkat. Asumsinya kegagalan Pemilu 2004, Pilkada 2005, dan Pilgub 2008.
Fenomena pasang gambar, logo, nama caleg di jalan – jalan adalah bukti aplikasi yang salah dalam pendidikan politik dan cenderung lips service semata. Karena mereka seratus persen masih mementingkan golongan dengan konsep pendidikan politik yang cenderung manipulatif.
Rekruitmen caleg juga memprihatinkan karena dilakukan tanpa verifikasi yang jelas. Lebih ironis lagi ketika caleg hanya berorientasi kepada peningkatan status belaka.
JAPER mencurigai bahwa caleg yang ada sekarang ini tidak visioner. Hanya diiming – imingi janji kekuasaan setelah duduk sebagai wakil rakyat bisa menguasai sumber pendapatan ekonomi dan meningkatkan status sosial di masyarakat.
Hal ini diperkuat fakta anggota DPRD periode 2004 – 2009, bukan rahasia umum lagi, dalam kurun waktu singkat status ekonomi mereka meningkat drastis.
Buktinya, dari 45 anggota DPRD ada sekitar 37 orang yang mencalonkan lagi. Padahal raport mereka di masyarakat sudah merah. Oleh karenanya tingkat rasionalitas masyarakat pemilih harus lebih ditingkatkan lagi. Agar ketiga puluh tujuh anggota DPRD yang mencalonkan lagi tersebut, tidak memiliki peluang untuk duduk kembali.
Ke depan JAPER berharap masyarakat lebih rasional dalam memilih. Agar tidak lagi jadi obyek penderita bagi para caleg yang tidak memiliki visi memperjuangkan kesejahteraan rakyat. !!

Jember, 27 Januari 2009
JARINGAN PEMILIH RASIONAL (JAPER)




ISMA HAKIM RAHMAT, STP
PENDIRI

[+/-] Selengkapnya...